Jaendi, Pagu Yang digunakan Anggaran JKN Sanitasi

Lokasi kerjaan puskesmas Beber Kb. Cirebon, anggaran diambil dari dana JKN dan Swadaya staf (Fhoto-Hasan) Cirebon , RN Di kar...

Cirebon, RN

Di karena ke kurangan ruangan rapat, Kepala Puskesmas beber Kab. Cirebon Drs Haeriah SKM MKM melalui Wakil Menejemen Mutu Jaedin SH MHKes memanfaatkan ruang bawah kanan dibangun untuk ruang pertemuan staf atau karyawannya. Karena menurutnya ruangan yang sudah ada tidak dapat tertampung.

Hal itu dikemukakan dihadapan media dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) saat dikonfirmasi diruang kerjanya terkait kerjaan yang sedang berjalan tanpa dipangpang papan nama kerjaan. Senen (16/4/2018).

Dan dikatakannya. Kalau secara nalar akal fikiran hasil kerjaan dengan pagu anggran yang ada tidak lah cukup. Karena menurutnya, kerjaan itu diambil dari pagu anggaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasioanal) sanitasi dengan anggaran Rp 5 juta. Sementara, total anggaran yang sudah digelar kurang lebih Rp 12 juta.

“ Artinya, dengan anggaran Rp 5 juta kekurangannya diambil dari hasil sukarela (swadaya) semua staf puskesmas beber dengan rujukan mencapai program akriditasi ”. Ujar Jaendi.

Dan Jaendi meneruska. Dalam kerjaan itu ada dua penggunaan mata anggaran, pertama pagu anggaran sanitasi dengan nominal Rp 5 juta dan pagu meubeler (tanpa menyebutkan angka nominalnya-red). Dan bisa kita lihat dilokasi kerjaan hasilnya seperti apa.

saat disinggung berapa jumlah nominal JKN setiap tahunnya yang diperoleh puskesmas beber. Jaendi mengatakan bahwah pihaknya tidak tau percis jumlah keseluruhannya, hanya ditaksir kurang lebih hampir 1 Milyard pertahunnya. Dengan perincian pengalokasinnya 60 % untuk jasa pelayanan (Jaspal) dan 40 % untuk biaya oprasional.

Dan dari anggaran 1 milyard, menurutnya digunakan sesuai poksinya. Hal itu terlihat dari hasil BPK (Badan Pemeriksa keuangan) saat pemeriksaan dipuskesmas beber. Dan akhir pemeriksaan BPK dipuskesmas beber tidak ada penyalagunaan anggaran.

“ Seperti contoh kemeren. Saat BPK menanyakan masyarakat yang menerima pelayanan tertera dilaporan pertanggung jawaban (LPJ). Dan saya arahkan ketiga titik berlainan desa wilayah beber. Artinya, apa yang kami lakukan sesuai apa yang dilaporkan”. Terang Jaendi.

Sementara, Jaendi menambahka. Dipuskemas Beber setiap harinya masyarakat yang berobat kurang lebih dari kisaran 100 sampai dengan 200 pasien. Dan ditaksir setiap bulan masyarakat yang berobat hampir 7000. Dengan jumlah pegawai 90 orang, terdiri dari 60 honorer dan 40 PNS.

Sebenarnya keberlangsungan akreditasi adalah proses agar sistem yang ada di Puskesmas dapat berjalan dengan baik. Cukup miris, namun, apalah daya jika akreditasi itu hanya digunakan sebagai ajang ikut-ikutan agar puskesmasnya ikut terakreditasi dan tidak memahami esensi dari proses akreditasi tersebut.

Seperti diketahui, dalam berita sebelumnya, kalangan LSM mempertanyakan anggaran pembangunan fisik yang ada dipuskesmas wilayah Dinas Kesehatan Kab. Cirebon. Satu diantaranya puskesmas beber. Karena menurutnya dalam lokasi pekerjaan disamping tanpa ada papan nama pekerjaan, dan mempertanyakan pagu anggaran dananya. (Hasan)