PT.Migro Metal Perdana Berharap Keadilan

Depok, RN   PT Mikro Metal Perdana,selanjutnya disebut sebagai PT.MMP pada tanggal 22 juni 2018 telah mengirim surat kepada menteri en...

Anggota DPRD Jadi Kontraktor?

Tata Kelola Sampah Kota Depok Jadi Tujuan Study Banding Daerah Lain

UPT Pendidikan Akan Berganti Jadi Satuan Pendidikan

Depok, RN 
PT Mikro Metal Perdana,selanjutnya disebut sebagai PT.MMP pada tanggal 22 juni 2018 telah mengirim surat kepada menteri energi dan sumber daya mineral,isi daripada surat tersebut yakni permohonan mengaktifkan kembali ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT,MMP dan lampiran surat permohonan agar pihak kementrian ESDM segera mengakhiri kejahaan pidana penipuan yang diduga pelaku adalah para  mantan pejabat di  kkp.adapun surat terlampir dimaksud, berisikan tentang kasus penipuan yang dialami oleh PT.MMP
Kronologinya adalah sebagai berikut;

Sejak tahun 2014 sekelompok orang bergabung dengan mantan pejabat kementrian kelautan dan perikanan, diduga telah melakukan  upaya jahat untuk mendiskreditkan PT .MMP,memakai UU27 tahun 2007.pasal pasal dalam uu tersebut sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi pada tahun 2011. Secara otomatis karena sistim hukum untuk mendapat ijin /hak pengusahaan perairan pesisir (HP3)atau ijin pulau kecil telah dibatalkan maka PT.MMP dianggap tidak punya  ijin pulau kecil untuk memulai produksi meski demikian.PT.MMP diminta ikut acara  acara  atau kerja berdasarkan perda  zonasi.sementaraitu, PT.MMP tak jua dapat ijin pengelolaan pulau kecil dari menteri KKP.dengan kata lain PT,MMP telah terjebak dalam lingkaran penipuan yang dilakukan oleh oknum pejabat dikementrian KKP.

Para oknum pejabat tersebut melakukan persekongkolan dengan oknum LSM, dan oknum media yang menulis issue bahwa pt.mmp merusak lingkungan,isi berita tidak sesuai fakta dengan maksud mempengaruhi publik atau pejabat hingga menyebabkan si pejabat mengambil keputusan yang salah, selain itu mereka juga menipu dan memanfaatkan pejabat pemerintahan melalui rangkaian kebohongan dan menebar issue bahwa pt.mmp  belum punya ijin pulau kecil  sehingga ijin tidak lengkap dan tidak resmi,jadi  iup op nya harus dicabut maka pemerintah wajib jaga hukum dan ketertiban sosial. Bahkan pihak Mahkamah agung juga diklaim telah keluarkan surat perintah untuk membatalkan IUP.OP PT.MMP.

Selanjutnya pada tanggal 15 juni 2016 para pihak sepakat membuat akta perdamaian didepan notaris dan dilanjut dengan pencabutan perkara pada mei 2017.perkarapun dianggap sudah selesai dari awal sampai akhir, tidak pernah ada  putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap yang membatalkan IUP.OP PT.MMP.

Anehnya pada tanggal 19 juli2017 menteri ESDM mengeluarkan SK1361 tentang pencabutan IUP OP PT.MMP. berkaitan dengan hal ini maka kami dari DPP CWI  meyakini bahwa telah terjadi kejahatan sesuai pasal kuhp tentang penipuan yang dilakukan oleh oknum pejabat di kementrian ESDM.

Lebih jauh Fathir lintang ketua umum dewan pimpinan pusat corruption watch independent kepada wartawan menjelaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut investasi dari seseorang atau kumpulan beberapa orang warga Negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama dimata hukum, kami juga punya bukti bahwa oknum pejabat di kementrian dimaksud bahkan telah merekrut orang orang yang berhasil dirayu untuk turut terlbat dalam permufakatan jahat yang merugikan seseorang demi memperoleh keuntungan materi. Kejahatn ini termasuk White color. crime secara masiv dan siitemik. Perlu perjuangan ekstra keras untuk membawa urusan ini keranah hukum,meski demikian DPP CWI tetap berkomitmen untuk mengangkat urusan ini ke ranah hukum dan akan berupaya maksimal agar pihak pihak yang terlibat dalam urusan ini dapat di kenakan pasal pidana sesuai dengan perbuatannya.

Selanjutnya DPP CWI mendesak kepada menteri ESDM untuk segera  membatalkan  dan mencabut  surat dirjen mirba nomor 1737/30/DJB tanggal 3 oktober 2014 tentang penundaan kegiatan penambangan dan kontruksi pt mikro metal perdana.

Setelah SK NO 1361 yang berisikan tentang pencabutan ijin IUP,OP PT.MMP dianggap tidak berlaku lagi, hal ini dikarenakan SK menteri ESDM  nomor 3109K/30/mem/2014 tanggal 17 juli 2014, tentang ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. MMP diberlakukan kembali.(HERDIAN)