Pembangunan Pasar Atas Bukittinggi, Rekanannya Wakil Ketua DPRD Kab. Tapanuli-Tengah “Awaluddin Rao”

Bukittinggi, RN Pasca kebakaran pasar atas Bukittinggi 30 oktober 2017, yang merugikan milyaran rupiah. Hal ini membuat walikota Bukitt...

Bukittinggi, RN
Pasca kebakaran pasar atas Bukittinggi 30 oktober 2017, yang merugikan milyaran rupiah. Hal ini membuat walikota Bukittinggi Ramlan Nurmantias melakukan gerak cepat untuk melobi pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran proyek revitalisi dan pembangunan pasar atas lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun sangat ironis yang terjadi saat ini proyek pembangunan pasar atas Bukittinggi tahun 2018, di menangkan perusahaan “wakil ketua DPRD Kab. Tapanuli- Tengah Awaluddin Rao”, pasal Rao memamfaatkan istrinya yang saat ini bekerja di lingkungan pemerintah sumbar.

RN mengkomfirmasi Kejari Sibolga Timbul Pasaribu, SH (25/07) via telp. Selulernya ia mengatakan kepada RN. Yang namanya proyek pemerintah di kerjakan oleh pihak swasta rekanannya, dan Kepres atau Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah ada PA, KPA, PPK, dan PPTK itu semua lewat ULP jadi semua sudah jelah ungkap Kejari. Ya,, tinggal kita yang menerjemakankannya dari peraturan tadi tegas timbul.

Lanjut RN, Kalau ada oknum anggota DPRD Kab. Tapanuli –tengah bermain proyek dilingkungan pemerintah. Itu tidak boleh aturan hukumnya sudah jelas, dan hal ini kita melihat dari sisi mananya apakah unsur politis atau aturannya ungkap timbul.

Kami dari Kejaksaan Negeri Sibolga sudah ada yang namanya TP4D (Tim Pengawasan Pembangunan Proyek Pemerintah) yang berdasarkan intruksi kejaksaan agung, fungsi kami pengawasan dan control terhadap proyek pemerintah untuk pencegahan.

Pada hari yang berbeda RN mengkomfirmasi (24/07), Sekda Kab. Tapanuli-tengah Hendrik Susanto Lumbang Tobing, via telp.nya ia juga mengatakan kepada RN aturan bakunya sudah ada. Tentang Susuna Kedudukan DPR,MPR, DPD,DPRD I, DPRD II potokelernya sudah ada dan tidak di benarkan anggota DPRD terlibat lansung bermain proyek asumsinya nanti bisa berbeda namun Hendrik tidak menjelaskan secara rinci undang-undangnya tersebut.

Tim Rn