Keamanan Simpanan Tidak Dijamin, Para Anggota Dirugikan ?

Lampung Timur - RN . Telah dilakukan investigasi atas anggota KJKS BMT Surya Melati Lamtim, khususnya anggota di Kantor Pusat BMT Surya...

Lampung Timur - RN. Telah dilakukan investigasi atas anggota KJKS BMT Surya Melati Lamtim, khususnya anggota di Kantor Pusat BMT Surya Melati Way Jepara, pimpinan Rahino. Anggota dimaksud nasibnya seperti Hartini, simpanannya tak dikembalikan meski telah jatuh tempo dan mengundurkan diri.

Seorang pemuda warga Kecamatan Way Jepara mengatakan Drs. Hi. Muhammad Taufiq, MM selaku pengawas atau pemilik KJKS BMT Surya Melati Lamtim sulit ditemui. Bahkan asetnya, berupa 1 unit ruko yang jadi Kantor Pusat KJKS BMT Surya Melati Lamtim akan dijual.

"Dia (Taufiq) sudah sulit ketemu, kantornya mau dijual 1 m",kata pemuda itu Rabu, 12/9 jam 10:00 WIB mohon dirahasiakan.

Ia menambahkan, "ada tetangganya namanya Muji, uangnya 150 juta di simpan di BMT pak Taufiq. Muji sulit ketemu mau ngambil uangnya, akhirnya Muji nemui anaknya minta supaya uangnya dipulangin".

Ketika akan menemui Muji, tak sengaja bertemu Taufiq di perjalanan pulang. Ia menghentikan motornya dan mengajak untuk singgah ke rumahnya.

Belum konfirmasi lebih jauh, datanglah 2 orang pakai motor beatz, namanya Dadang dan Susi. Ternyata mereka anggota BMT Surya Melati Purbolinggo pimpinan Yudi Saputra,SE. Tujuan hendak menarik uang Rp. 50 juta yang disimpan 2 tahun lalu. Susi meneteskan air mata karena uang itu untuk biaya mengobati orangtuanya. Uangnya telah jatuh tempo pada tahun 2017 tapi belum dikembalikan. Sementara Yudi dan Rahino sama sekali tidak dapat dihubungi. "Uang kami jatuh tempo tahun 2017. Yudi susah dihubungi, WA-nya aktif tapi diam saja, begitu juga Rahino. Lebih baik kami pilih hilang uang daripada hilang nyawa orangtua",ratap Susi menangis dihadapan Taufiq Rabu, 12/9 siang.

Taufiq bersikukuh, penarikan sebagian atau seluruhnya atas jumlah pokok simpanan sebelum jatuh tempo tidak diperkenankan. Aturan itu syarat umum yang tertera dalam sertifikat simpanan. Ia mengikuti aturan Bank Indonesia sesuai Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Namun BI mengatur penempatan minimal simpanan berjangka atau deposito Rp. 8 juta karena diatas Rp. 7,5 juta kena pajak 20% bersifat final. Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin simpanan Rp. 100 juta per-Bank, baik rekening deposito dan tabungan. Sementara Taufiq menghimpun dana melebihi aturan BI dan modal. Namun fatal, pihaknya tidak menjamin keamanan simpanan berjangka para anggotanya. Nyatanya, simpanan Hartini, Erni, Udin, Susi, Dadang dan Muji telah jatuh tempo belum dikembalikan dengan berbagai alibi. Sebagai syarat, Hartini melalui kuasanya telah mengundurkan diri secara resmi guna mengakhiri keanggotaannya. Tetapi uangnya Rp. 164 juta belum dikembalikan. Padahal pengembalian tertuang dalam surat perjanjian hingga terjadi wanprestasi.

Bahrudin sekeluarga warga Kecamatan Purbolinggo bernasib sama. Uang Rp. 157 juta hasil istrinya bekerja di Jakarta disimpan di BMT Surya Melati Purbolinggo tidak dikembalikan meskipun telah jatuh tempo berikut bagi hasil. "Uang itu hasil saya kerja di Jakarta, bagi hasil dikasih cuma seberapa ke suami gak seperti dulu",kata istri Udin Jumat, 14/9 jam 10:00 WIB di rumahnya.

Dedi Irawan memperingatkan Hartini ibunya untuk menarik semua simpanannya. Karena Dedi mendapat info, kondisi keuangan BMT Surya Melati semakin tidak lancar sejak 2 tahun silam. "Ada temen yang ngasih tau, Ded bilang sama mamanya, uang simpanannya cepet diambil sebab keuangan BMT itu mulai goyah",kata Dedi menirukan rekannya Jumat, 14/9 jam 11:00 WIB dihadapan kedua orangtuanya.

Dedi tidak rela apabila uang Rp. 164 juta milik ibunya tidak dikembalikan oleh Taufiq dan Yudi. "Aku gak rela kalau uang mama gak dibalikin sebab mama susah payah ngumpulinnya, membela hak sampai tetes darah penghabisan",tegasnya.

Kini suasana di kantor pusat BMT Surya Melati Way Jepara tak lagi beraktifitas bahkan papan nama dilepas, lebih dulu di kantor cabang Purbolinggo. Para korban mengharap Satgas Pengawasan Koperasi menindak tegas pihak KJKS BMT Surya Melati sebab anggotanya dirugikan Rp. 521 juta. Perihal ini melanggar Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Pasal 22 Ayat (4) "Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Wajib Menjamin Keamanan Simpanan dan Tabungan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan atau Anggotanya".

Secara nasional, Kementerian Koperasi dan UKM mengawasi dan mewaspadai koperasi bermasalah yang mendapat rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2017. Deputi bidang pengawasan Kemenkop dan UKM menghimbau seluruh Kepala Dinas Koperasi dan UKM berani memberi sangsi tegas sesuai hukum berlaku apabila ditemukan Koperasi bermasalah didaerahnya, jangan sampai terjadi pembiaran. Program pencegahan dibentuk Tim Waspada Investasi Bodong melibatkan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepolisian Republik Indonesia.