LSM OMCI NILAI POKJA ULP PROVSU PU&PR LANGGAR PERMEN PU & PR NO,31 THN 2015 DAN DINILAI AJANG KORUPSI BAHKAN RUGIKAN NEGARA HAMPIR 500 JT

Medan, Radar Nusantara  Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau E-P...

Gowes Sepeda, Polsek Medan Timur Serahkan Bansos Bagi Warga Kurang Mampu

Polsek Sunggal Buru Pelaku Pembunuhan Pelajar di Tanjung Selamat Sunggal

Resmikan Kampung Tangguh Dorang, Kapolda Sumut Minta Warganya Tangguh Hadapi Pandemic Covid -19

Medan, Radar Nusantara Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau E-Procurement sesuai dengan ketentuan perundang-undanga kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik ,  yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua masyarakat yang tidak terlepas dari Pepres No 54 tahun 2010 tentang barang/jasa Pemerintah , Permen PUPR No 31 tahun 2015 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa Konsultansi,  UU No 18 tahun 1999 dan peraturan nomor 29 tahun 2000 syarat rincinya  aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Lembaga Swadaya Masyarakat Obor Monitoring Citra Independen (OMCI) Wilayah Sumut Syamsul Hrp dan Syamsuddin Str akui telah menyurati Dinas BM Provsu klarifikasi dugaan kerugian negara dan  nilai pelanggaran yang dilakukan melalui  LPSE.sumutprov.go.id  di Pokja 025.PK. ULP   di Dinas PUPR Provsu langgar Permen PUPR No.31 thn 2015 dan peraturan diatas tentang standar pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan konsultansi bahkan menilai ajang korupsi yang sampai merugikan negara . Syamsul dan Syamsudin   meminta pada TIM yang sudah di tetapkan pada  Kep Jaksa Agung RI No; kep 152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan TIM Pengamat Pengaman Pemerintah dan Pembangunan [TP4]  dan pejabat publik (KIP)  supaya menindak tegas Pokja ULP 025  di duga adanya perbuatan pelanggaran hukum negara.

Adapun isi surat klarifikasi tersebut yang sampai saat ini belum di balas  tentang Pelanggaran yang dinilai dilakukan Pokja ULP 025 Provsu melalui aplikasi website LPSE Sumut prov , menggugurkan peserta lainnya dengan alasan tidak melampirkan bagian yang di subkontrakkan pada tahun anggaran 2017 , sementara lelang tender pada tahun 2018 ini memperlakukan mengacu kepada Permen PUPR No 31 thn 2015 tentang  standar pedoman pengadaan pekerjaan dan jasa Konsultansi .

Pokja ULP 025 menggugurkan peserta lelang dengan harga di bawah dari peserta lelang yang di jadikan pemenang lelang dengan alasan tidak melampirkan daftar bagian pekerjaan yang di subkontrakkan dan sebaliknya peserta lelang yang tidak melampirkan bagian  pekerjaan yang di subkontrakkan akan tetapi di luluskan pada evaluasi administrasi hingga merugikan negara mencapai 500 juta dari tiga perusahaan yang di nilai sudah di kondisikan sebagai pemenang lelang.

Kerugian negara dari selisih harga penawaran terkoreksi  perusahaan  contoh PT Affirah Citra Nusantara yang dimenangkan Rp 6.411.154.300 dan peserta lelang yang di gugurkan Rp 6.231.003.000 selisih kerugian negara Rp 180.151.300 dan PT Chokki karya sebagai pemenang dengan selisih kerugian negara Rp 226.232.467.25 dan perusahaan lainnya.

Sementara Ridwan Harahap yang di nilai sebagai Sekretaris BM Provsu saat di komfirmasi tidak mengakui sebagai Sekretaris BM Provsu dan akui sebagai pegawai BM akan tetapi akan membantu mencarikan sampai kemana surat tersebut terangnya melalui telp selularnya .

Syamsuddin Sianturi