LSM-BIDIK RI : Minta KPK Tangkap & Penjarakan Oknum DPRD Bukittinggi yang diDuga Bermain Fee Fokir

Radar Nusnatara – Bukittinggi Beredarnya informasi dan dugaan permainan kotor oknum anggota DPRD Kota Bukittinggi, yang memamfaatkan ke...

YV: Kabid SD, SMP Kota Bukittinggi Dituding Patok Fie proyek PL

Kajari Bukittinggi Membenarkan Laporan Bidik Ri, Terkait Dugaan Mark’UP Material Cv. Yanti Kontraktor

Ngo Bidik Ri Resmi Laporkan Ke Kejari Bukittinggi Dugaan Mark’Up Pekerjaan Cv. Yanti Kontraktor, Sekaligus Pengancam Wartawan Penghambat Tupoksi UU Pers

Radar Nusnatara – Bukittinggi

Beredarnya informasi dan dugaan permainan kotor oknum anggota DPRD Kota Bukittinggi, yang memamfaatkan kewenangan dan jabatannya sebagai legislator  dan pengawasan bagedting yang diduga menkendalikan dan mengarakan kontraktor (Rekanan-red) untuk mengerjakan dana aspirasi atau Fokir yang berupa pekerjaan fisik dalam belanja aspirasi DPRD.

Hal ini lah yang di anggap oknum anggota DPRD Bukittinggi  sebagai  dana aspirasi peruntukan belanja lansung untuk anggota DPRD. Yang dimaksud kata Sam Tanjung, SH adalah, dana aspirasi DPRD untuk memperhatikan daerah pemilihannya atau daerah binaannya sebagai kepedulian kebutuhan masyarakat baik itu infrastuktur, sarana dan prasarana lingkungan, bangunan kontruksi, dan sebagainya, bukan berarti oknum anggota DPRD yang harus mengerjakan dan menunjuk rekanan untuk bekerja pada dana Fokir tersebut.

Lanjutnya Sam selaku Directur Eksekutif LSM-BIDIK RI kepada RN (12/10/18), dari hasil informasi yang dihimpun BIDIK RI, dari jumlah 25 anggota DPRD Bukittinggi priode 2015 – 2019 di tiga daerah pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS), Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), dan Guguk Panjang. Masing – masing peranggota mendapatkan dana aspirasi (Fokir-red)  sebesar               Rp. 500.000.000. setiap peranggota jumlah tersebut bersisa 22 orang sedangkan yang tiga orangnya terdiri dari Ketua, wakil ketua I, Wakil Ketua II ketua DPRD mendapatkan dana aspirasi sebesar            Rp. 1.000.000.000. sedangkan wakil ketua I,II sebesar Rp. 750.000.000. setiap tahun anggarannya.

Diperuntukan dana fokir DPRD untuk menjemput aspirasi masyarakat pada dapil masing- masing untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Sedangkan teknisnya dipersiapkan oleh instansi atau dinas yang telah menganggarkannya bukan oknum anggota DPRDnya yang mempersiapkan perencanaan kerja anggarannya (RKA) maupun rencana anggaran biayanya (RAB)nya.

Dari temuan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, adanya oknum ASN yang menyampaikan kepada BIDIK RI bahwa mereka tidak dapat berbuat apa – apa semua sudah di tentukan oleh oknum anggota DPRD Bukittinggi kontratornya untuk mengerjakan Fokir Dewan tersebut.

Padahal kata ASN tersebut yang ditirukan oleh Sam Tanjung SH, yang tak mau namanya disebutkan pada media. Kami yang mempunyai kewenangan teknis dan anggarannya bukan masuk pada pos DPRD tetapi oknum anggota dewan ngotot untuk mencari kontraktornya. Hal ini lah yang diduga terjadinya koorporasi persekongkolan oknum anggota DPRD Bukittinggi bersama rekanan yang mencari keuntungan pribadi atau fee proyek dari pencahan fokir yang sebesar Rp. 500.000.000. Rp. 750.000.000. Rp.1.000.000.000.

Sam Tanjung Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan pemantauan sejak dini khususnya di DPRD Bukittinggi bila terbukti KPK jangan segan – segan untuk menangkap dan memenjarakan oknum tersebut bila terbukti bersalah, hal ini sudah meraja lelah mengkuasasi sistem anggaran yang masif dan terstuktur dilingkungan Pemko Bukittinggi, pada sisi lainya lemahnya penegak hukum didaerah yang tidak eksis melihat koorporasi korupsi.

Berbeda pada masyarakat biasa yang selaku, pelaku usaha kecil menengah yang telah Diatur pada Peraturan Presiden Ri No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Penujukan lansung kewenangan pada instansi atau dinas yang bersangkutan berdasarkan seleksi perusahaan dan pengalaman perusahaan yang ditunjuk. 

Bukan sebaliknya oknum anggota DPRD Bukittinggi yang mencari keuntungan fee proyek Pokir, meraka sudah mendapatkan fasilitas dari negara lewat APBD Kota Bukittinggi selama masa baktinya.

Namun sambung sam lagi, Seminggu yang lalu Presiden RI  Ir. Jokowidodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah  Ri No.43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa hadiah uang sebesar Rp. 200.000.000.

Tim Redaksi