Saksi Ahli Pidana Erdiansyah SH. MH. Sebut Undang-Undang Pers Berlaku Untuk Kalangan Pers,

RIAU- Radar Nusantara  Erdiansyah, SH.,MH adalah Dosen Hukum Pidana dari Universitas Riau ( UNRI ) beliau  dihadirkan oleh  Jaksa Penun...

RIAU- Radar Nusantara 

Erdiansyah, SH.,MH adalah Dosen Hukum Pidana dari Universitas Riau ( UNRI ) beliau  dihadirkan oleh  Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) Syafril SH dan Wisa SH  sebagai saksi ahli pidana di persidangan PN Pekanbaru terkait  sengketa pers yang diduga di kriminalisasi oleh Amril mukminin melalui Polda Riau dengan delik pidana  UU No 11 tahun 2008 tentang  ITE, Senin (15/10/2018)

 Pertanyaan JPU terkait kasus yang menjerat Toro Laia pemilik media online harianberantas.co.id dimana pihak saksi pelapor, Amril Mukminin  merasa dirugikan sehingga Bupati Bengkalis membawa sengketa pers ini ke ranah hukum pidana UU ITE , Ardiansyah mengatakan bahwa penjelasan pasal 27 tentang setiap orang berarti termasuk badan hukum melalui direksi atau pimpinan perusahaan dapat dijerat dengan UU ITE, jika terbukti melakukan transaksi elektronik dan tanpa hak melalui tulisan-tulisan termasuk berita yang berisi pencemaran nama baik seseorang.

,"Setiap orang itu adalah subjek hukum dalam pasal 27 UU ITE itu,penjelasannya  setiap orang, termasuk badan hukum melalui direksinya jika melakukan transaksi elektronik dengan mendistribusikan tanpa hak, maka  dapat di jerat hukum pidana jika terbukti melalui tulisan-tulisan dan berita di media elektronik karena bisa  fitnah atau pencemaran nama baik seseorang, maka dapat di jerat dengan UU ITE," jelas Ardiansyah.

Pertanyaan hakim tentang undang-undang pidana melalui UU ITE, yang menjerat  pimpinan redaksi harianberantas.co.id dan kaitanya dengan UU Pers karena media online harianberantas.co.id  merupakan media pers berbadan hukum sebagaimana disebutkan dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, Ardiansyah dengan tegas mengatakan bahwa UU Pers hanya berlaku untuk lingkungan pers dan UU ITE berlaku untuk umum. Jadi UU ITE itu berlaku untuk umum sedangkan UU Pers hanya berlaku untuk lingkungan pers,"jawab Ardiansyah secara tegas.

Ardiansyah juga menekankan bahwa pasal 27 UU ITE itu pejelasannya hampir sama dengan pasal 310/311 dalam KUHP, sehingga sifat UU ITE pasal 27 disebutnya sebagi delik umum yang bisa menjerat siapa saja yang melakukan transaksi elektronik dengan mentransmisikan dan mendistribusikan berita  tanpa hak yang dapat mencemarkan nama baik seseorang.

Hakim ketua meminta saksi ahli  menjelaskan tentang arti di transmisikan atau di distribusikan sesuai dengan pasal 27 UU ITE yang dapat menjerat setiap orang, dan kaitanya dengan berita harianberantas.co.id yang sedang di proses dengan pidana UU ITE, dan Ardiansyah menjawab dengan mengatakan mendistribusikan dan menstransmisikan sebuah berita di media elektronik maka pasal 27 UU ITE  dapat dikenakan.Baik berita yang masih dalam sebuah website atau monitor dan yang sudah di transmisikan kepada orang lain atau di distribusikan, maka itu telah memenuhi pidana sesuai dengan pasal 27 UU ITE," katanya.

 terdakwa Toro Laia pimpinan media online harianberantas juga melayangkan beberapa pertanyaan  kepada saksi ahli pidana yang disebut berasal dari Universitas Negeri Riau (UNRI) itu.

,"Menurut anda sebagai saksi ahli pidana, apakah yang dimaksud dengan fitnah dan pencaran nama baik ?," tanya Toro.

Ardiansyah  menjelaskan , bahwa fitnah adalah berita yang tidak benar dan  tidak berdasar menyebut nama seseorang dapat mencemarkan nama baik seseorang, sehingga menurut ahli pidana, terlebih dahulu berita harus diketahui dari hulu informasi atau sumber berita.

Lanjut Toro,  saksi ahli tadi anda menyebutkan bahwa melihat berita itu apakah fitnah atau pencemaran nama baik dilihat dari hulu atau sumber berita itu, sedangkan hulu berita di harianberantas jelas sumbernya  putusan pengadilan Negeri pekanbaru dan dakwaan JPU, terkait keterlibatan Amril Muminin mega korupsi bansos Kab Bengkalis tahun 2012 atau semua fakta hukum, apakah anda berani menyebutkan berita itu fitnah sebagaimana disebutkan pelapor ?,

 Ardiansyah pun tidak bisa menjawab namun ia  mengatakan bahwa hal itu hanya diketahui oleh terdakwa, apakah berita itu fitnah atau tidak."Saya tidak tau soal itu fitnah atau tidak, karena yang mengetaui itu adalah saudara yang menulisnya sendiri,"katanya.

Usai bersaksi Ardiansyah yang dihampiri awak media dari Solidaritas Pers Indonesia Riau,  melakukan wawancara  terkait kasus sengketa Pers, dia mengatakan bahwa semestinya sengketa pers diselesaikan menggunakan UU Pers.

,"Berdasarkan kronologis dan fakta persidangan bahwa peristiwa pencemaran nama baik terjadi dengan melakukan transaksi elektronik, sehingga jika ada pihak yang dirugikan oleh pemberitaan secara elektronik maka itu melanggar UU ITE," disisi lain ujar Ardiansyah  bahwa jika berita itu dilakukan secara konvensional biasa maka hal tersebut  ranahnya UU Pers.bukan UU ITE tegasnya.( Tim )