JPK Lamtim Meminta Polda Lampung Tangguhkan Laporan Akmal ?

Lampung Timur, - RN. Menyikapi tentang adanya laporan Akmal Fathoni Senin, 18 Februari 2019 di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, ma...

Memorandum Of Understanding Pemkab Lamtim dan PT. Bank Lampung.

Upacara Pengucapan Ikrar Peserta Kirab Pemuda Tahun 2018.

Festival 1,000 Tungku Industri Masyarakat Desa Braja Luhur.

Lampung Timur, - RN.

Menyikapi tentang adanya laporan Akmal Fathoni Senin, 18 Februari 2019 di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, maka oleh sebab itu Ketua Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Koordinator Daerah (Korda) Kabupaten Lampung Timur, Sidik Ali,S,Pd,I menyampaikan permohonan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung agar menunda Laporan Polisi (LP) Akmal Fathoni Senin, 18/2. Laporan Akmal terkait unjukrasa pengurus Forum Penyelamat (Format) Aset Lampung Timur (Astim) pada 12/2

"Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Kordinator Daerah Lampung Timur meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk menangguhkan, menunda dan mengesampingkan Laporan Polisi (LP) Akmal Fatoni (MAF) menyangkut dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan serta fitnah yang diduga dilakukan oleh Forum Penyelamat Aset Lampung Timur
(FORMAT ASTIM) Syamlerro dan Joko Ismursandi serta Taufan Jaya Negara pada saat penyampaian pendapat dimuka umum atau dalam aksi unjukrasa (Unras) pada Selasa, 12 Februari 2019 dihalaman
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur atau beberapa waktu lalu",tegas Ketua JPK Korda Lamtim, Sidik Ali, S,Pd,I melalui Pers Realis Kepada Radar Nusantara Rabu, 20/2 jam 09:18 WIB melalui aplikasi WhatssApp.

"Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) Kordinator Daerah Lampung Timur
berpandangan tidaklah elok dan relevan melanjutkan proses hukum pelapor sementara dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait bantuan dana hibah / bantuan dana sosial yang beralas dengan bentuk proposal, yang diperuntukkan untuk tempat ibadah sebesar Rp. 5 Milyard lebih seperti yang disampaikan Format Astim dalam orasinya yang belum ditangani atau ditindaklanjuti dan dituntaskan terlebih dahulu oleh Penegak Hukum, untuk mengurai benang merah
masalah tersebut. Apakah dari awal proses pengajuan, penganggaran, sampai kepada realisasi dan bergulirnya dana tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Timur dan juga harus disimpulkan terlebih dulu ada atau tidaknya indikasi pelanggaran dan perbuatan melawan hukum secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang mengarah kepada Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN),
unsur memperkaya diri sendiri, kelompok dan golongan, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, indikasi tindak pidana pencucian uang (money loundering) serta kejahatan yang dilakukan dalam jabatan",jelas Sidik panggilan Sidik Ali,S,Pd,I.

"Karena adanya Laporan Polisi Akmal Fatoni ke Markas Polda Lampung berawal dari beberapa tuntutan masa yang tergabung dalam Format Astim beberapa waktu lalu yang salah satunya meminta penegakan hukum (law enforcement). Kendati penanganan Perkara Laporan Pencemaran Nama Baik Saudara M. Akmal Fatoni tersebut adalah sepenuhnya kewenangan kepolisian, Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) berharap kepada pihak Kepolisian dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi serta menelaah persoalan Dana Hibah dan Bansos yang saat ini menjadi sorotan tidak hanya di Kabupaten Lampung Timur tapi dalam skala nasional karna berkaitan dengan APBD dan Bantuan kepada Masyarakat yang sepatutnya menerima dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Apabila ada pihak-pihak yang terkait dalam pernyataan
sikap dalam orasi tersebut tentunya harus didalami terlebih dulu kebenarannya. Menurut hemat kami, membuka kasus tersebut untuk dilidik dan disidik guna mendapat kepastian hukum (legal certainty)",terang Ketua JPK Korda Lamtim.

"Sebagai kritik, saran dan masukan Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) kepada Pemangku Kebijakan dan yang berkompeten dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Lampung Timur untuk tidak alergi dalam menerima kritik, sepanjang aspirasi, kritik, saran dan masukan itu konstruktif dan sifatnya membangun, apalagi mengarah kepada pembungkaman terhadap kebebasan
berekspresi publik, kita harus sama-sama menyadari bahwa kebebasan berpendapat dimuka umum di akomodir dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang serta barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh dihukum, sepanjang masih dalam koridor Hukum yang diatur",tutup Sidik.

Dilain pihak, Akmal Fathoni tak memberi balasan ketika dikonfirmasi atau dimintai statement atau komentarnya melalui aplikasi ShatssAppnya menyikapi Ketua JPK Korda Lamtim melalui Pers Realis menyampaikan permintaan penangguhan atas laporannya kepada Kepolisian Daerah Lampung. (ROPI/TIM)