GEBYAR PENDIDIKAN DAN KEBUADAYAAN 2019 KABUPATEN GARUT DI HADIRI MENDIKBUD

Garut.RN Menteri pendidikan dan kebuadayaan republik indonesia Muhajjir Efendisabtu (23/3/2019) menghadiri Gebyar...

Garut.RN

Menteri pendidikan dan kebuadayaan republik indonesia Muhajjir Efendisabtu (23/3/2019) menghadiri Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan 2019 yang dilaksanakan di Gedung Pendopo Kabupaten Garut,acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil,Dalam sambutan Bupati Garut, H. Rudy Gunawan menyampaikan, walaupun sekolah SMA/SMK dan SLB ada diwilayah kerja provinsi, pihaknya sangat mengapresiasi dan mensuport yang setingi – tingginya juga tidak membeda – bedakan status dan pelayanan.Maka dari itu, dengan kegiatan Gelar Pendidikan dan Kebudayaan ini agar menjadikan sebuah momentum suatu kolaborasi kebersamaan dari semua unsur yang telah mendukung dan mensuport kegiatan tersebut di wilayah Kabupaten Garut, ucapnya.” Acara demi acara telah dibuka dan dilaksanakan sejak dari pukul 08.00 WIB, dengan menampilkan kreasi seni Pendidikan dan Kebudayaan di panggung terbuka, juga pembagian hadiah – hadiah telah diberikan kepada peserta kegiatan.Tak lupa Bupati Garut, mengucapkan terimakasih yang setinggi – tingginya kepada Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan juga Gubernur Jawa Barat yang telah berkenan hadir untuk melihat langsung kegiatan Gebyar Pendidikan Dan Kebudayaan ini, yang tak lain untuk memperkenalkan kolaborasi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Garut, ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan, Kabupaten Garut dalam pandangannya adalah Kabupaten terlengkap dalam hal pariwisata dan budayanya, oleh karenanya pihaknya akan mendorong untuk meningkatkan ekonomi Kabupaten Garut.Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di hadapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy, mengusulkan agar lokasi sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu gedung atau lokasi. Hal ini dilakukan agar ada kemudahan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, sama halnya seperti sebagian besar bangunan sekolah milik sekolah swasta dimana SD, SMP, dan SMA/SMK ada dalam satu kawasan atau gedung."Kami mohon izin mengajukan gagasan, kami ingin membangun - misalkan kami membangun SMP di atas bangunan SD atau bangunan SMA di atas bangunan SMP, sehingga lulus SMP tidak harus sibuk PPDB kemana-mana lagi, cukup dilanjutkan bagi yang ingin melanjutkan," kata Emil."Ini akan menghemat biaya dan akan meng-cover Angka Partisipasi Pendidikan yang lebih tinggi," sambungnya.Selain itu, hal tersebut perlu juga untuk dilakukan karena ada penyusutan jumlah sekolah dan peserta didik di level SMP dan SMA/SMK. Sementara di sisi lain pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan pemerataan pendidikan."Ada gagasan yang sedang kami eksperimenkan. Mohon dukungannya juga. Misalkan jumlah SD sekitar 19 ribuan se-Jawa Barat. Dari 19 ribu yang masuk SMP tinggal 5 ribuan, kemudian SMA-nya tinggal 1.500-an. Jadi makin hari makin menyusut," ujar Emil."Kami dituntut pemerataan pendidikan. Dalam teori pembangunan tidak sederhana membeli lahan, membangun konstruksi - apalagi daerah perkotaan mahal sekali. Padahal sekolah-sekolah swasta itu SD-nya di situ, bangunan SMP-nya di situ, SMA/SMK-nya di situ," jelasnya.Lebih lanjut, Emil mengatakan bahwa untuk mewujudkan gagasan tersebut ada kendala teknis. Dimana jenjang SD dan SMP ada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sementara jenjang SMA/SMK dalam kewenangan pemerintah daerah provinsi."Tapi ini urusan dunia, tidak sekaku itu dalam pandangan saya sebagai pemimpin di wilayah, sehingga kami bisa menjamin akses pendidikan yang sekarang ini bisa semakin luas, sehingga orang yang - konsep Pak Menteri (Mendikbud) yaitu zonasi itu, agak repot kalau sudah masuk ke SMA/SMK karena semakin sedikit dan semakin jauh," paparnya.Menanggapi rencana usulan pembangunan pendidikan Jabar yang disampaikan Emil, Mendikbud Muhadjir Effendy menyambut baik usulan tersebut. Terlebih menurut Muhadjir, merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa saat ini urusan pendidikan terbagi dalam kewenangan pemerintah pusat untuk pendidikan tinggi, pemerintah daerah provinsi untuk jenjang SMA/SMK atau sederajat, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenjang SD dan SMP atau sederajat."Saya sangat menyambut baik apa yang disampaikan Pak Gubernur (Ridwan Kamil), isinya sangat bagus sekali, luar biasa, visoner sekali," tutur Muhadjir."Saya sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, rencana ke depan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan pendidikan di Provinsi Jawa Barat akan semakin maju dan tentunya harus didukung oleh daerah atau pemerintah kabupaten/kota," harapnya.Menurut Muhadjir, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dan keharusan untuk memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing. Meskipun menurut undang-undang penanggung jawab pendidikan nasional tetap ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai leading sector.Acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan.Selain di Kabupaten Garut, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan Jabar juga akan dipusatkan di tiga tempat lainnya yakni di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung.VAN