OKNUM KPK DIDUGA TERIMA SUAP DARI TERSANGKA BUPATI JEPARA

Jepara -Rn Masyarakat masih harus sabar menunggu tindakan lanjut dari KPK terhadap kasus hukum dari tersangka dugaan suap terhadap hakim...

APA MUNGKIN PENEGAK HUKUM MAMPU MENGUSUT IJAZAH WAKIL BUPATI JEPARA.

APA MUNGKIN PENEGAK HUKUM MAMPU MENGUSUT IJAZAH WAKIL BUPATI JEPARA.

BUPATI JEPARA Doyan Duit Haram

Jepara -Rn
Masyarakat masih harus sabar menunggu tindakan lanjut dari KPK terhadap kasus hukum dari tersangka dugaan suap terhadap hakim Lasito oleh Bupati Jepara Sdr. AM.  Sudah tiga bulan lebih kasus ini bergulir dan Sdr. AM. berstatus tersangka , namun anehnya Bupati Jepara ini masih aktif sebagai Bupati dengan menjalankan segala acara kedinasannya. Bahkan oleh KPK tidak dilakukan pencekalan sehingga Bupati Jepara bisa dengan bebas pergi plesiran ke Malaysia beberapa hari yang lalu.
Seharusnya setelah ditetapkan sebagai tersangka , KPK dapat melakukan pencekalan kepada Bupati Jepara. Selain KPK tidak melakukan pencekalan kepada tersangka Bupati Jepara , KPK juga terkesan lamban dalam menangani kasus dugaan suap Bupati Jepara ini. Mengapa hal ini terjadi ???
Masyarakat merasa kecewa karena proses penegakan hukum yang terkesan lamban, sehingga dikhawatirkan hal ini dimanfaatkan oleh para tersangka untuk mendapatkan celah atau kesempatan agar bisa lolos dari tuntutan hukum. Bagaimana tidak, dengan sistem penegakkan hukum yang lemah maka para tersangka dengan berbagai cara dan lobi-lobi maka usaha seperti itu memungkinkan tersangka dapat diringankan hukumannya bahkan dibebaskan dari tuntutan. Seperti masih terngiang di ingatan bahwa Sdr. AM. Bupati Jepara menjadi tersangka karena di duga memberi suap kepada hakim Lasito.
Bukan tidak mungkin dalam kasus tersangkanya kali ini dengan kebebasan yang ada Bupati Jepara bisa melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu lambatnya penanganan kasus hukum Bupati Jepara ini di duga karena oknum KPK telah menerima suap dari Bupati Jepara. Sumber dana suap tersebut di duga berasal dari seorang oknum pengusaha koperasi yang berinisial S sebesar 4,25 milyar, dengan rincian 2 milyar di kirim melalui transfer dan yang 2,25 milyar berupa uang tunai.
Jika hal ini sungguh terjadi maka rusaklah moral oknum penegak hukum, terlebih bagi KPK sehingga tidak ada lagi harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Jadi sangat disayangkan bagi penegak hukum KPK yang selama ini menjadi kebanggaan masyarakat pun ternyata para oknumnya masih mau bermain mata terhadap kasus-kasus yang ditanganinya.
Menyikapi hal ini , Tim Radar Nusantara memohon kepada Bapak Presiden selaku pimpinan tertinggi di negara ini dengan Nawacita-nya, supaya memerintahkan kepada KPK untuk dapat menangkap dan memproses serta mengadili kepada oknum KPK yang masih mau menerima suap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Supremasi hukum di Indonesia harus tetap tegak dan kokoh walaupun untuk itu harus banyak perjuangan. Seperti kata pepatah “rawe-rawe rantas, malang-malang putung” terus memiliki semangat untuk berjuang sekalipun banyak tantangan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.