Warga Desa Plosokandang Geruduk kantor Desa Tanyakan Kejelasan Akte & Sertifikat Tanah

\ Tulungagung RN Selasa (26/3/2019) beberapa warga Desa Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung mendatangi kantor Desa guna menany...

\

Tulungagung RN
Selasa (26/3/2019) beberapa warga Desa Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung mendatangi kantor Desa guna menanyakan pengurusan akte dan sertifikat tanah milik mereka yang tidak kunjung kelar.

Kedatangan warga ke Balai Desa guna untuk menemui Retnowati selaku (paw) pejabat antar waktu Kades Plosokandang melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah ini.

Af (27), salah satu warga Desa Plosokandang juga pempertanyakan kejelasan surat tanahnya Tiga tahun yang lalu namun hingga kini belum selesai.

Juga ada punya warga lain sejak tahun 2013 belum ada kejelasan sampai sekarang, sudah dua periode masa pemerintahan, Takutnya nanti hilang," ungkapnya.

Di tempat dan waktu yang sama salah satu warga mengaku sudah menyerahkan uang dan dokumen tanah untuk diproses menjadi akte maupun sertifikat. Tapi tak juga ada penyelesaian.

"Kalau kita lihat keluhan warga ini rata -rata sama. Terkait pengurusan akte maupun sertifikat tanah. Di masa kepemimpinan pak Kades Banda dan Kades Sunari. Ada yang lima tahun, empat tahun, tiga tahun, tidak selesai sampai sekarang," kata warga yang lain.

Karena ingin kepastian tentang akte dan sertifikat tanah milik kami. Dengan terpaksa warga mendatangi Kantor Desa Plosokandang. Ungkap warga

"Kades Paw sekarang ini kan istri Kades Sunari yang mengundurkan diri. Ya kami minta kejelasannya. Bagaimana ini tanggung jawabnya," papar warga.

Retnowati (paw) Kades Plosokandang ketika dikonfirmasi oleh wartawan membenarkan, masalah akte dan sertifikat tanah merupakan kasus lama yang belum selesai.

"Akibatnya saya selaku pemerintahan yang baru terkena imbasnya. Kasus pengurusan sertifikat tanah itu kasus lama sebelum pemerintahan saya. Sebenarnya berkasnya sudah ada. Yang menjadi kendala yaitu berkas yang tanahnya tanah wakaf," terangnya.

Retnowati menambahkan, pihaknya akan bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini.

"Kami selaku pemerintahan baru akan tetap bertanggung jawab, menindak lanjuti permasalahan ini sampai selesai. Secepatnya akan kami urus agar segera terselesaikan," pungkasnya.

Dengan munculnya masalah ini lambatnya pengurusan akte dan sertifikat tanah seperti ini, Totok Yulianto dari LSM Cakra mengaku prihatin. Apalagi sebagian warga juga sudah menyerahkan uang hingga puluhan juta untuk biaya pengurusan.

Masih menurut Totok, jika akhirnya pemerintah desa yang baru mau bertanggung jawab, itu memang sudah seharusnya.

"Pengurusan sertifikat tanah yang tidak kunjung selesai sampai bertahun-tahun pada Kades yang dulu . Kini pemerintah desa yang baru bertanggung jawab mengawal sampai selesai, itu bagus.

Informasi yang saya dengar tadi, untuk masukkan berkas ke PPAT Kecamatan, pemerintahan desa meminta waktu satu bulan. Mudah-mudahan itu benar. Kita tunggu saja komitmennya," ungkap Totok. (prtm/rhdn)