E-KTP Tarik Data1.5 jt DUKCAPIL dan CALO ""KERJASAMA""

Makassar-RN  Kadis dukcapil kota makassar .DR.Aryati Puspasari Abady Spi.Msi Pengurusan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan...

POLDA SULSEL APRESIASI BHABINKAMTIBMAS PEDULI WARGA 13 TAHUN LUMPUH

POLDA SULSEL PEDULI BAGIKAN 1.000 KG BERAS KEPADA AWAK MEDIA

DIRPOLAIRUD POLDA SULSEL SALURKAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT DAMPAK COVID-19

Makassar-RN 

Kadis dukcapil kota makassar .DR.Aryati Puspasari Abady Spi.Msi

Pengurusan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada wilayah kota Makassar oleh sebagian warga masih merasa sulit dan berat karena harus mengantri berjam-jam serta padatnya warga di depan loket.

Peraturan yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) kota Makassar sudah memenuhi Standar Operasional Prosedur.

Perpres No. 96 tahun 2018, tentang Persyaratan Pencatatan Sipil, menuai kontroversi, pasalnya minimnya pemahaman  kepada warga khususnya warga Makassar.

Perpres No. 96 tahun 2018, tentang Pencatatan Sipil, yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, pada tanggal 16 Oktober 2018 dan diundangkan oleh Kementrian Hukum dan Ham, Bapak Yasonna H. Laoly, pada tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta.

Perpres No. 96 tahun 2018, tentang

Persyaratan Pencatatan Sipil. Dengan pengurusan E-KTP tidak lagi melalui Rt. dan Rw. serta kelurahan, namun apabila  WNI luar provinsi di haruskan mengambil surat pindah dari daerah asal melalui Dukcapil setempat.

Melalui calog pemindahan data tidak perlu lewat prosedur yang penting membayar Rp. 1,5 jt. sampai 2 jt. datanya dapat di tarik oleh oknum capil.

Salah satu calog berinisil yt, "jika mau membayar Rp. 1.5 jt. tidak perlu pakai surat pindah cukup  membayar saja orang bagian data di capil hanya 2 hari prosesnya", katanya sambil meyakinkan.

Aktivis salah satu Lembaga "Rahmat Hidayat", yang pernah di mintai tolong oleh salah seorang yang pernah berdomisili di wilayah Kab. Morowali Provinsi Sulteng untuk mengurus.

Kendati data yg bersangkutan ada di Kab. Morowali untuk mengurus E-KTP, di Makassar  harus ada surat pindah dari daerah asal, tetapi sudah berupaya meminta kebijakan pada Dukcapil kota Makassar. 

Namun oleh Dukcapil kota Makassar tetap tidak bisa, oleh calo dengan mudah hanya membayar seperti yang ditentukan untuk harga E-ktp dan KK hanya  3 hari data sudah berpindah di Makassar.

Dengan meraut keuntungan dàn memperkaya diri hal yang tidak di benarkan baik secara peraturan dan perundang-undangan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar sangat tidak membenarkan hal itu terjadi "itu sudah benar sesuai Perpres No. 96 tahun 2018, karena penarikan data tidak  perlu pulang minta surat  pindah ke daerah asal cukup  bermohon ke dukcapil setempat, maka data sudah bisa di tarik".

  

Ketua Umum Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ), Drs. Muh. Nasir, DM., yang di mintai tanggapannya.

""Ini tidak boleh  di biarkan  harus di tindak tegas, kejahatan ini sangat mencedrai tatanan hidup di masyarakat harus di berantas kepada pihak penegak hukum harus proaktif  melakukan upaya penegakan hukum, kepada para calog yang ada di sekitar Dukcapil".(rosna/rahmat)