Bupati Solok Selatan Di Duga Terima Suap

Solok Selatan-RN Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria Di Duga Terima Uang Pelicin sejumlah Rp 460 juta Paket proyek Pengadaan Barang Da...

Inalilahi WA Inalilahi raji'un, JMG Kehilangan Sosok Wartawan Jujur

SMA N 1 Muara Labuh Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Meresahkan Masyarakat

Kapolsek Sangir Belum Lama Dilantik Sudah Dapat Menangkap Gebong Pencurian Ternak

Solok Selatan-RN

Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria Di Duga Terima Uang Pelicin sejumlah Rp 460 juta Paket proyek Pengadaan Barang Dan Jasa pembangunan Jembatan dan Masjid Agung Solok Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan MZ ( Muzni Zakaria) Bupati Solok Selatan Periode 2010-2015 dan 2016-2021 sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa Penerimaan Hadiah atau Janji terkait Pengadaan Barang dan Jasa Dinas PU Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018.

Selain MZ, KPK juga menetapkan satu orang dari pihak swasta, yaitu MYK ( Muhammad Yamin Kahar) sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

MZ (Muzni Zakaria) diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang dari MYK (Muhammad Yamin Kahar) terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018, yaitu pengadaan paket pekerjaan pembangunan Jembatan Ambayan dan Masjid Agung Solok Selatan. Uang dan barang tersebut diduga diberikan untuk memenangkan perusahaan MYK (Muhammad Yamin Kahar) dalam tender pengadaan.

Tersangka MZ (Muzni Zakaria) diduga menerima pemberian uang dan barang terkait proyek Jembatan Ambayan sejumlah kurang lebih Rp. 460 juta dalam rentang waktu April-Juni 2018. Selain itu, MYK (Muhammad Yamin Kahar) juga telah memberikan uang pada sejumlah bawahan MZ (Muzni Zakaria) yang merupakan pejabat di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan sejumlah Rp. 315 juta terkait dengan proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan.

Atas perbuatannya, MZ (Muzni Zakaria) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan MYK (Muhammad Yamin Kahar) disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK sangat menyesalkan terjadinya prakek korupsi di sektor infrastuktur ini masih terjadi, karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Solok Selatan secara maksimal. Terlebih lagi Jembatan Ambayan sebelumnya rusak berat akibat bencana banjir bandang yang melanda wilayah Solok Selatan pada tahun 2016. Dari total Rp. 27 Milyar yang disiapkan Pemkab Solok Selatan untuk membangun ulang sejumlah jembatan yang terkena bencana banjir bandang, Jembatan Ambayan merupakan proyek yang mendapat porsi anggaran paling besar yaitu sekitar Rp 14 Milyar. KPK juga sangat merasa miris karena suap yang diduga diterima Kepala Daerah ini juga terkait dengan pembangunan tempat ibadah, yaitu: Masjid Agung Solok Selatan.

KPK akan terus mengingatkan kepada para Kepala Daerah yang sedang melakukan pembangunan infrastruktur di daerahnya untuk selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktek gratifikasi dan suap, dan kepada aparatur pengawas Internal di instansi terkait, baik pusat atau daerah agar lebih serius menjalankan tugasnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas. RUDI H