DPRK Bener Meriah Setujui Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang, APBK Bener Meriah Tahun Anggaran 2020

Bener Meriah, RN Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Bener Meriah yang dipimpin oleh Ketua Dewan Guntara Yadi, SP, menggelar Sid...

Kadis Pendidikan Bener Meriah, Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Ijajah Palsu

Tim Gabungan Kawal Ketat Pemilihan Wabub Bener Meriah

Dailami Unggul 20 Suara Lima Kertas Suara Dinyatakan Rusak

Bener Meriah, RN

Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten  (DPRK)  Bener Meriah yang dipimpin oleh Ketua Dewan Guntara Yadi, SP, menggelar Sidang Paripurna untuk menetapkan Rancangan Qanun  Anggaran Pendapatan dan Belaanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah  Tahun Anggaran 2020 diruang Sidang Dewan, (22/8/19) lalu. Dalam pidato penutupannya Pimpinan Sidang Guntara Yadi, SP, mengungkapkan, Kepada semua anggota Dewan yang terhormat, dan juga kepada Eksekutif beserta jajarannya, yang telah bekerja keras menyelasaikan rangkaian tugas membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020. Ucap Pimpinan Sidang.
    

Kalau sebelumnya kita telah melakukan tahap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rencana Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) seterusnya sampai pada pembahasan RKA APBK Tahun Anggaran 2020 yang merupakan suatu tahap yang tidak terpisahkan  dengan upaya program penyusunan APBK dalam pembahasan sebelumnya telah ditentukan dan disepakati  bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Bupati Bener Meriah dan DPRK Bener Meriah tentang Plapon Sementara Tahun Anggaran 2020, serta telah menentukan Pagu Anggaran pada masing-masing satuan kerja , dimana Satuan Kerja telah menuangkan dalam RKA untuk dijadikan bahan APBK Tahun Angggaran 2020, kata Guntara Yadi.
     

Adapun Perencanaan pembanguna  daerah yang termasuk dalam perencanaan jangka pendek merupakan suatu rencana kegiatan pemerintah daerah dalam satu tahun  yang selanjutnya kita sebut dengan RKA SKPK yang membuat rencana skala prioritas rencana kegiatan beserta indikasi sumber-sumber dan sarana pembiayaan yang mencakup urusan wajib dan urusan APBD merupakan suatu proses penganggaran daerah dimana secara konsep terdiri atas komulasi kebijakan anggaran perencanaan operasional , penyusunan kebijakan anggaran umum APBD termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan anggaran yang berkaitan dengan analisis fiscal sejak perencanaan personal anggaran yang lebih ditekankan pada sumber dana keuangan, ungkapnya.
     

Sementara Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi  dalam pidato penutupannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, yang selama ini telah berkontribusi dan saling bekerjasama  selama menjabat, kata Bupati, “Kami selaku pimpinan daerah beserta seluruh jajaran eksekutif  memohon ma’af apabila ada kesalahan, tentunya kami berharap, kedepan  kami siap untuk menampung masukan-masukan yang positif untuk membangun Kabupaten Bener Meriah kearah yang lebih baik”, tutup Bupati. Sebelumnya Sekretaris Dewan  Drs. Abdulrahman,MM,  membacakan surat keputusan Dewan tentang persetuajuan Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah  tentang  Anggaran Pendapatan  dan Belanja Kabupaten (APBK)  Bener Meriah  Tahun Anggaran 2020.
     

Memutuskan/menetapkan:
1.    Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 tentang APBK Bener Meriah T.A. 2020 dapat disetujui menjadi Qanun. ungkap Sekwan tersebut.

Sidang Paripurna itu dihadiri juga  oleh Plt. Sekda, Para Asisten, para Staf Ahli, Para Kepala SKPK, para Kabag dalam lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Bener Meriah dan tamu undangan lainnya. (Kin).