Pontianak (Kalbar), RN Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020 ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat p...
Pontianak (Kalbar), RN
Pemerintah berharap pada akhir tahun 2020 ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan.
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.
Menurut Bambang, ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi, yang tentunya akan melibatkan Gubernur. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.
“Persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya. Sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya,”kata Bambang.
Ia memperkirakan penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Dengan demikian diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya.
“Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.
“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,”kata Sofyan.
Ia pun menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relatif lebih mudah.
“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.
“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, di mana untuk meletakkan tata ruangnya, RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini, atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.
Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk bendungan, Menteri PUPR mengaku sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.
Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri. Untuk gedung pemerintahan ini butuh design-design yang arsitektural. “Mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya,” ucap Basuki.
Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.
“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki. (Sumber: Setkab RI/Adrian).
Demikian disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjawab wartawan usai Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers mengenai Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.
Menurut Bambang, ibu kota baru yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi, yang tentunya akan melibatkan Gubernur. Kemudian, pemerintah juga menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.
“Persiapan itu sudah selesai di tahun 2020, baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya. Sampai kepada kemudian dasar perundang-undangannya, terutama RUU-nya,”kata Bambang.
Ia memperkirakan penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020. Dengan demikian diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya.
“Tapi 2024 adalah istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tegasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil menambahkan, pemerintah akan mengamankan lahan seluas 180 ribu hektar yang akan menjadi lokasi ibu kota baru itu, meskipun tidak semuanya tanah negara.
“Jadi pekerjaan tanah relative lebih mudah, walaupun itu nanti konektfitas dan lain-lain tentu perlu ada pembebasan lahan sesuai dengan Undang-undang yang ada,”kata Sofyan.
Ia pun menambahkan, karena sebagian besar adalah tanah negara maka tugas pembebasan tanah untuk pemindahan ibukota ini relatif lebih mudah.
“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” sambung Sofyan.
Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengemukakan, bahwa untuk pembangunan infrastruktur dipakai tiga cluster. Pertama adalah men-design kawasannya sendiri.
“Setelah ditetapkan lokasinya baru kita design kawasannya, di mana untuk meletakkan tata ruangnya, RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya). Kita akan selesaikan 2019 ini, atau minimal sampai dengan tahun 2020,” terang Basuki.
Kemudian untuk prasarana dasarnya, prasarana dasarnya pertama jalan dan air, termasuk bendungan, Menteri PUPR mengaku sudah mendesign, sudah dapat lokasi bendungan untuk melayani ibu kota negara ini.
Kemudian yang ketiga adalah untuk pembangunan gedungnya sendiri. Untuk gedung pemerintahan ini butuh design-design yang arsitektural. “Mulai pertengahan tahun depan kita sudah bisa dengan desin dan build, sehingga bisa dilakukan pekerjaannya,” ucap Basuki.
Konstruksinya sendiri, menurut Menteri PUPR, kira-kira memakan waktu 3-4 tahun untuk bisa melesaikan jalan atau jembatan, waduk, air, sanitasi, kemudian untuk gedung-gedung, Sehingga target 2023, 2024 mulai ada pergerakan kesan.
“Inshaallah dengan data ini, dengan jadwal ini mudah-mudahkan masih bisa kita tangani,” pungkas Basuki. (Sumber: Setkab RI/Adrian).
COMMENTS