NGO Bidik Ri : Minta Kejari Audit Belanja Dinas Kesehatan Kab. Kampar Ta.2018 Terindikasi Mark’Up dan Over Ganda

Kampar –RN Belanja Dinas Kesehatan Kab. Kampar tahun anggaran 2018 diduga mark’up dan terindikasi manipulasi data belanja. Hal ini di ung...

Bupati Sosialisasikan Penerapan Disiplin dan Sanksi Hukum Protokol Kesehatan

Akibat Terpapar Covid-19 Seorang Dokter di Kampar Wafat

Sekda : Data Kembali Masyarakat Agar Jangan Ada Yang Kelaparan dan Pastikan Layanan Kesehatannya

Kampar –RN

Belanja Dinas Kesehatan Kab. Kampar tahun anggaran 2018 diduga mark’up dan terindikasi manipulasi data belanja. Hal ini di ungkapkan Directur penindakan Non Gevernance Organization Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia (BIDIK Ri) Arman Sormin Tanjung,SH. Kepada RN(17/10/19) di pekanbaru bahwa data yang kami punya ada daftar penggunaan anggaran(DPA) da nada shop copy belanja, pengakuan nara sumber dari salah satu toko.

Terdapat pada Dinas Kesehatan ta. 2018 belanja alat tulis kantor Rp. 133.756.000  belanja obat dan perbekalan kesehatan Rp.125.300.000. biaya pemeliharaan berkala kendaraan dinas operasional Rp. 1.044.688.250. belanja peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan Rp. 558.575.000. belanja media promosi dan informasi sadar hidup sehat Rp. 144.050.000. biaya pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia Rp. 244.980.000. 

Hal ini dikatakan arman tanjung kepada RN, sarat dengan ketimpangan antara lainnya seperti belanja alat tulis kantor. Bisa saja barang tahun kemarin belum habis maka barang itu juga yang dipakai  tinggal buat SPJnya saja. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional berapa banyak kendaraan yang harus perawatan servisnya apakah selama satu tahun anggaran 1 milyar lebih habis untuk perawatan kendaraan puskesmas dan dinas ?.

Lanjut arman, seperti belanja media promosi dan informasi  apakah ini pemakaian dananya diserahkan kepada pihak ketiga, lansung habis sekali belanja atau bertahap apa saja yang di belanjakan seperti spanduk sarana media lainnya bahkan ada sejenis lainnya, disini rawan penyimpangan anggaran.? Kita dari Bidik Ri ada bukti DPA dan pengakuan nara sumber yang memberikan informasi nanti kita akan uji di penyidikan sekarang kita kumpulkan bahan keterangan (pulbaket) baru kita lapor kekejari atau kita minta kejaksaan untuk mengauditnya berdasarkan bukti yang kita sampaikan nanti tegasnya kepada RN.

RN mencoba mengkomfirmasi pada hari yang bersamaan sekretaris Dinas Kesehatan Dedi Royani ia mengatakan, di TA 2018 sudah ada SK KPA, jadi yang bertanggung anggaran adalah KPAnya sedangkan saat itu sebagai sekretaris bertanggung jawab pada kegiatan pengadaan ATK dan pemeliharaan berkala kendaraan dinas untuk ATK anggaran sebesar tersebut sudah sesuai dengan yang dibutukan karna volume kerja Dinkes cukup banyak membutuhkan ATK kemudian untuk pemeliharaan itu diperlukan untuk kendaraan dinas sebanyak enam unit di dinkes dan 31 unit yang di puskesmas itu termaksud biaya servis berkala dan servis khusus bahkan untuk ambulan puskesmas anggaran tidak cukup dengan medan wilayah yang harus didatangi sedangkan untuk kegiatan lainnya itu ada kabid saat itu yang bertanggung jawab sebagai KPA ada kabid SDA yang membawai obat dan perbekalan kesehatan kabid kesmas yang membawai promkes trm ksh.

Tim