Oknum Ketua Adat , dan Oknum Pengurus Yayasan , melumpuhkan sumber ekonomi warga lemah, terkait pengusuran lahan perkebunan milik warga

KERINCI, RN Oknum  Ketua Adat , Oknum pengurus  Yayasan , serta Kades,  di Desa  Kotabaru Sanggarang Agung Kecamatan Danau Kerinci Kabupa...

Kapan Gubenur Jambi bisa membela masyarakat kecil ?, terkait lokasi perkebunan karet milik warga diserobot secara paksa Oknum Penguasa Yayasan

Diharapkan Gubenur Jambi segera turun tangan, terkait sebagian Lokasi lahan Pembangunan Pasantren Bina Ummah Ummul Qura, milik Wijaya, diserobot secara paksa, tampa ganti rugi

Bupati dan Penegak Hukum Kabupaten Kerinci, harus berani menindak Oknum Penguasa di Tingkat Desa secara Keadilan

KERINCI, RN

Oknum  Ketua Adat , Oknum pengurus  Yayasan , serta Kades,  di Desa  Kotabaru Sanggarang Agung Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi , pihaknya telah mengusur lahan perkebunan karet milik Wijaya  secara paksaan. 

Sangat prihatin sampai saat sekarang pihak pelaku tersebut tidak memberi kejelasan yang jelas pada pmilik lahan Perkebunan , disaat dilakukan konfirmasi pihak pengurus Yayasan,  dengan memberi alasan,  itu urusan Ketua Adat Sdr Zarwin. 

Pihak media dan pemilik lahan tersebut ingin mencari titik terang, siapa yang bertanggung jawab ,  digusurnya lahan tersebut,   untuk dijadikan lokasi pembangunan Sekolah  Pasantren .

Malah sudah dilakukan pertemuan musyawarah,  sudah dua kali namun kenyataannya ketua Lembaga Adat Sdr Zarwin tidak mau hadir,  dengan alasan tidak jelas. 

Buktinya sudah beberapa bulan hampir setahun permasalahan tersebut  , sampai saat sekarang ini terlihat belun ada titik terang dan jawaban dari pengurus Yayasan maupun pihak Ketua Adat,  serta Kades setempat. 

Hal ini  menimbulkan opini miring dari masyarakat umumnya menuding terhadap orang orang tersebut  terlihat prilaku tidak manusiawi , seolah olah  kebal Hukum, kata masyarakat. 

Seharusnya sebelum dilakukan pengusuran , terlebih dahulu pihak yang terkait ,  terutama Kepala Desa selaku Pemerintah Desa  menyelesaikan lebih awal,  bukan dilakukan seperti ini , dan mengapa sikap  Kades diam begitu saja?,  ada apa sebaliknya?.

Sementara Oknum pengurus Yayasan mereka memiliki titel serta mengerti dan mengetahui ajaran Agama, mana buruk mana baiknya, kok tega menghancurkan sumber ekonomi warga demi dihari tua mereka. 

Pada hal lokasi perkebunan karet tersebut jelas jelas milik Wijaya,  semua orang mengakui , apalagi Ketua Lembaga Adat Desa Talang Kemulun juga mengakui bahwa lahan tersebut memang milik Wijaya,  secara SAH.

.Dikatakan lagi Ketua lembaga Adat M Kamel pada awak media akan  membuat surat pernyataan  tidak setuju sistem kerja yang dilakukan orang tersebut,  karena sifat merugikan orang lain. 

M Kamel juga mengatan , apa yang dilakukan oleh Ketua Adat Zarwin  dan pengurus Yayasan bekerjasama dengan Kades Kotabaru , terkait mengusur  lokasi perkebunan warga untuk lokasi  pembangunan pasantren,  dirinya tidak pernah dilibatkan selama ini ,kata Kamel. 

 Juga dikatakan sumber dari masyarakat bahwa ketua Adat Sdr Zarwin selama ini  terkenal selaku pengusaha Kayu secara ilegal loging yang   menggarap hutan negara secara liar dilokasi Desa Talang Kemulun , sangat prihatin sekali kondisi hutan sudah gundul,    terlihat satupun masyarakat setempat tidak berani perbuat apa apa,    karena ketua Adat tersebut j, uga Oknum Kades diduga  cukup terkenal dekat dengan oknum Aparat. 

Ucapan yang dilontarkan  pemilik  lahan pada media  sampai matipun saya tidak rela lahan perkebunan karet miliknya itu  dirampas secara paksa , untuk dijadikan  lokasi pembangunan pasantren.

Sesuai inpormasi yang diterima dari kalangan masyarakat setempat,  bahwa Kades Kotabaru telah membantu mengeluarkan dana Puluhan juta rupiah untuk membuka akses jalan menuju lokasi pembangunan pasantren , apakah bantuan itu pribadi , atau ada tujuan yang lain,  atau mengunakan dana desa?, .

Kades Kotabaru selama kepimpinannya terlihat berkantor dikediamannya, diduga selama ini tidak transparansi pengunaan dana Desa , harapan masyarakat menghimbau pihak Inspetorat/Kejari ,dan pihak yang merasa terkait,  untuk dapat mengusut dana Desa .

Diduga telah melakukan penyimpangan pengunaan anggaran Dana Desa selama kepimpinannya sesuai Hukum yang berlaku. 

Tim