PROYEK PENGUATAN TEBING ANAK SUNGAI PAMALI LEPAS PENGAWASAN

Brebes, RN Berdasarkan Hasil Kroscek Dilokasi dan Berdasarkan informasi yang dapat Dipercaya terkait Pekerjaan Perkuatan Tebing ...

Brebes, RN

Berdasarkan Hasil Kroscek Dilokasi dan Berdasarkan informasi yang dapat Dipercaya terkait Pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai/Anak Sungai Pamali I di Desa Kebogadung,Desa Kedungtukang Kec. Jatibarang dan Di Desa Wanasari Kec.Wanasari Kab.Brebes dengan Besar Anggaran Rp.4.619.663.792,74 diduga Kuat Adanya Penyimpangan yang Berpotensi Merugikan Uang Negara .

Proyek Tersebut Dimenangkan Oleh PT. BHINA HASTA Yang Beralamat Di Jalan Raya Jeruk Legi Kulon – Kawunganten KM.01 No.22 RT.02 RW.03 Jeruklegi-Cilacap Jawa Tengah.

Akan Tetapi sangat Disayangkan Bahwa Proyek Penguatan Tebing Tersebut Diduga Kuat dijumpainya Penyumpangan diantaranya :

1. Pekerjaan yang berada di Desa Kebogadung,Desa Kedungtukang Kec. Jatibarang Kab.Brebes  Diduga Kuat Di Subkontrakan Kembali .

2. Kualitas Mortal Tidak Tercapai dan Dapat Dipastikan Mutu Bangunan Tidak Maksimal.

3. Kedalaman Pondasi Yang diduga Bervariatif / Tidak Sama sehingga Berpotensi adanya Pencurian Volume Bangunan.

4. Diduga Pengawasan Yang Kurang Maksimal dari Pihak Dinas Pekerjaan Umum,Sumber Daya Air  Dan Penataan Ruang sehingga Memungkinkan Pelaku Pekerjaan Melakukan Pencurian Volume.

5. Diduga Tidak Dijumpainya Tenaga Ahli dari Pihak Pelaksana Pekerjaan ( PT.BHINA HASTA ) yang dicantumkan dalam Klausul Kontrak  tidak ada Dilokasi Pekerjaan.

6. Adanya Potensi Kerugian Negara

Tum Wartawan Radar Nusantara Telah melakukan Konfirmasi secara Tertulis kepada Pihak PT.BHINA HASTA tertanggal 29 September 2019 akan Tetapi sampai Hari ini Tidak adanya Jawaban baik secara Tertulis Maupun Lisan.

Dan Berdasarkan Keterangan dan Hasil Kroscek dilokasi maka kami menyimpulkan bahwa Tindakan Tindakan terterang diatas Sudah Melanggar :

1. Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

2. Undang-undang ( UU ) nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang ( UU ) nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Kitab undang-undang Hukum Pidana.

5. UU no 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik

Sampai Dengan Diterbitkannya Berita ini ,Pihak Pelaksana Pekerjaan Tersebut susah untuk Ditemui. TIM