RIau-RN Dalam menjalankan tugas pokok sebagai kontrol social publik tentu pelaku pekerja Pers/Media Wartawan dilindungi undang-undang Nomo...
RIau-RN
Dalam menjalankan tugas pokok sebagai kontrol social publik tentu pelaku pekerja Pers/Media Wartawan dilindungi undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 undang-undang pokok Pers, Wartawan berhak mencari, menyimpan serta menyebarluaskan temuan yang dihimpunnya.
Berawal sebuah pemberitaan salah satu Media terkait status terperiksanya Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar di Tipikor Polres Kampar, justeru berita informasi yang dipublish Wartawan melalui sarana media Pers (Tribunsatu.com) judul berita, *Diduga Oknum Kepala Inspektorat Kampar Diperiksa Polisi Atas Laporan Penggelapan*
Tanpa merubah sedikitpun Press Relles berita awal, namun sekonyol-konyolnya oknum Kepala Inspektorat Kampar bernisial "M", terkesan bungkam dan kebakaran jenggot teehadap judul berita yang di tulis media Pers Tribunsatu.com.
Dengan tidak terima terhadap judul berita yang dimuat media, lantad M (Kepala Inspektorat) Kabupaten Kampar mengundang Redaksi Tribunsatu.com di kantor Diskominfo Kampar, Selasa (29/10/2019).
Dalam pertemuan, Redaksi Tribunsatu.com didampingi rekan seprofesinya dari berbagai media Pers tingkat lokal dan nasional yaitu, Redaksi Borgol (Suryani Siboro), Redaksi Riau Investigasi, Dnews Radio Jakarta (Ismail Sarlata), Redaksi Sergap Online (Hadiriku), Redaksi Riau Kontras (Emos Gea) dan puluhan Wartawan media lainnya.
Saat pertemuan, M selaku Kepala Inspektorat Kampar bukannya memberi hak jawab ataupun hak koreksi terhadap berita, justeru dia mengintervensi Redaksi Tribunsatu.com dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan."arogan"
Bukan itu saja, Muhamad yang dinilai arogan meminta Redaksi Tribunsati.com meminta maaf tanpa memberikan hak jawab.
Tak terima tindakan kesewenang- wenangan M terhadap karya Jurnalis tersebut, puluhan Wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut justru menyerang balik dengan mencecar pertanyaan terkait aturan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 serta 11 Kode etik Wartawan yang diulas langsung oleh Redaksi Riau Investigasi dan Reporter Dnews Radio Jakarta (Ismail Sarlata) yang menduga secara gamblang jika Kepala Inspektorat Kampar sepertinya gagal paham memaknai judul berita.
Menurut Ismail, kapasitas Kepala Inspektorat terkait karya yang dihasilkan Wartawan atau media, seharusnya mengajukan *Hak Jawab, dan Hak Koreksi* bukan mengintervensi karya Jurnalis/Wartawan.
Dengan tegas Ismail Sarlata (Redaksi Riau Investigasi) mengingatkan Kepala Inspektorat Kampar, jika yang menilai salah tidaknya suatu judul berita termasuk isi kemasan berita yang dimuat perusahaan media Pers ada di lembaga tertinggi Pers (Dewan Pers) ujar Ismail Sarlata menyikapi sikap arogansi Kepala Inspektorat Kampar agar tidak gagal paham terhadap karya tulis Wartawan.
**Akui ada Temuan BPK**
Tak tahan terhadap kejaran pertanyaan yang para kuli tinta, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar akhirnya akui kebenaran sejumlah temuan BPK RI terkait BLUD RSUD Bangkinang atas ketekoran laporan keuangan bendahara yang pitensi kerugian negara enggan dijelaskan M (Inspektorat).
"Saat ini masih di tempuh jalur melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Artinya, dalam temuan BPK RI ini akan dilakukan pengembalian.
Saya mengakui adanya temuan BPK RI tentang BLUD RSUD Bangkinang, dan Saya sudah sarankan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi bertugas sebagai Bendahara.
Ketika disinggung sejauh mana perkembangan kasus rersebut, dengan terbata-bata M menjelaskan "Kapasitas Inspektorat hanya sebatas pengawasan, untuk tindak lanjutnya, kita serahkan kepada orang yang bersangkutan" katanya .dengan wajah kesal.
Atas keterangan/pembenaran Kepala Inspektorat Kampar ini patut diduga adanya peristiwa praktek korupsi, yang mengarah ke oknum Bendahara tersebut untuk diusut tuntas oleh lembaga hukum.
Untuk itu, kepada BPK RI agar segera memproses kasus yang sudah menjadi temuan yang mengarah pada kerugian negara Jangan sampai dengan tidak kasus korupsi yang luar biasa ini, agar masyarakat tidak ber asumsi lain (negatif) terhadap kinerja BPK RI,termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Jangan sampai penegak hukum lumpuh tidak berpungsi, pinta tim media yg hadir.
***(tim/red)
Dalam menjalankan tugas pokok sebagai kontrol social publik tentu pelaku pekerja Pers/Media Wartawan dilindungi undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dimana ketentuan Pasal 4 ayat 3 undang-undang pokok Pers, Wartawan berhak mencari, menyimpan serta menyebarluaskan temuan yang dihimpunnya.
Berawal sebuah pemberitaan salah satu Media terkait status terperiksanya Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar di Tipikor Polres Kampar, justeru berita informasi yang dipublish Wartawan melalui sarana media Pers (Tribunsatu.com) judul berita, *Diduga Oknum Kepala Inspektorat Kampar Diperiksa Polisi Atas Laporan Penggelapan*
Tanpa merubah sedikitpun Press Relles berita awal, namun sekonyol-konyolnya oknum Kepala Inspektorat Kampar bernisial "M", terkesan bungkam dan kebakaran jenggot teehadap judul berita yang di tulis media Pers Tribunsatu.com.
Dengan tidak terima terhadap judul berita yang dimuat media, lantad M (Kepala Inspektorat) Kabupaten Kampar mengundang Redaksi Tribunsatu.com di kantor Diskominfo Kampar, Selasa (29/10/2019).
Dalam pertemuan, Redaksi Tribunsatu.com didampingi rekan seprofesinya dari berbagai media Pers tingkat lokal dan nasional yaitu, Redaksi Borgol (Suryani Siboro), Redaksi Riau Investigasi, Dnews Radio Jakarta (Ismail Sarlata), Redaksi Sergap Online (Hadiriku), Redaksi Riau Kontras (Emos Gea) dan puluhan Wartawan media lainnya.
Saat pertemuan, M selaku Kepala Inspektorat Kampar bukannya memberi hak jawab ataupun hak koreksi terhadap berita, justeru dia mengintervensi Redaksi Tribunsatu.com dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan."arogan"
Bukan itu saja, Muhamad yang dinilai arogan meminta Redaksi Tribunsati.com meminta maaf tanpa memberikan hak jawab.
Tak terima tindakan kesewenang- wenangan M terhadap karya Jurnalis tersebut, puluhan Wartawan yang hadir dalam pertemuan tersebut justru menyerang balik dengan mencecar pertanyaan terkait aturan UU Pers Nomor 40 tahun 1999 serta 11 Kode etik Wartawan yang diulas langsung oleh Redaksi Riau Investigasi dan Reporter Dnews Radio Jakarta (Ismail Sarlata) yang menduga secara gamblang jika Kepala Inspektorat Kampar sepertinya gagal paham memaknai judul berita.
Menurut Ismail, kapasitas Kepala Inspektorat terkait karya yang dihasilkan Wartawan atau media, seharusnya mengajukan *Hak Jawab, dan Hak Koreksi* bukan mengintervensi karya Jurnalis/Wartawan.
Dengan tegas Ismail Sarlata (Redaksi Riau Investigasi) mengingatkan Kepala Inspektorat Kampar, jika yang menilai salah tidaknya suatu judul berita termasuk isi kemasan berita yang dimuat perusahaan media Pers ada di lembaga tertinggi Pers (Dewan Pers) ujar Ismail Sarlata menyikapi sikap arogansi Kepala Inspektorat Kampar agar tidak gagal paham terhadap karya tulis Wartawan.
**Akui ada Temuan BPK**
Tak tahan terhadap kejaran pertanyaan yang para kuli tinta, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar akhirnya akui kebenaran sejumlah temuan BPK RI terkait BLUD RSUD Bangkinang atas ketekoran laporan keuangan bendahara yang pitensi kerugian negara enggan dijelaskan M (Inspektorat).
"Saat ini masih di tempuh jalur melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Artinya, dalam temuan BPK RI ini akan dilakukan pengembalian.
Saya mengakui adanya temuan BPK RI tentang BLUD RSUD Bangkinang, dan Saya sudah sarankan untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara.saat ini, yang bersangkutan sudah tidak lagi bertugas sebagai Bendahara.
Ketika disinggung sejauh mana perkembangan kasus rersebut, dengan terbata-bata M menjelaskan "Kapasitas Inspektorat hanya sebatas pengawasan, untuk tindak lanjutnya, kita serahkan kepada orang yang bersangkutan" katanya .dengan wajah kesal.
Atas keterangan/pembenaran Kepala Inspektorat Kampar ini patut diduga adanya peristiwa praktek korupsi, yang mengarah ke oknum Bendahara tersebut untuk diusut tuntas oleh lembaga hukum.
Untuk itu, kepada BPK RI agar segera memproses kasus yang sudah menjadi temuan yang mengarah pada kerugian negara Jangan sampai dengan tidak kasus korupsi yang luar biasa ini, agar masyarakat tidak ber asumsi lain (negatif) terhadap kinerja BPK RI,termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Jangan sampai penegak hukum lumpuh tidak berpungsi, pinta tim media yg hadir.
***(tim/red)
COMMENTS