Sampit, RN Banyak rumor berkembang di publik tudingan suap dan fungli terhadap oknum Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotaw...
Sampit, RN
Banyak rumor berkembang di publik tudingan suap dan fungli terhadap oknum Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisial ALG, hal ini merupakan langkah awal wartawan ini untuk melakukan konfirmasi agar beritanya akurat dan berimbang, tidak fitnah alias Hoax.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan Radar Nusantara (Rn) melalui ALANG ARIANTO, SE, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim, dikantornya Senin, 18 Nopember 2019 siang.
Terkait dengan tudingan itu diakui ALANG bahwa pihaknya sudah menjawab tindak lanjut laporan melalui aplikasi Lapor.go.id dan memberikan Fotocopy surat itu kepada awak media ini.
Untuk diketahui dalam permasalahan ini ada pihak lain yang melaporkan melalui aplikasi Lapor.go.id dan kepada Bupati Kotim melalui surat dan ditembuskan ke beberapa Institusi dan Instansi terkait, tudingan terhadap pihak oknum Kepala BKD Kotim menerima suap dan fungli terkait mutasi salah satu ASN berinisial RS guru di salah satu SMPN Satu Atap di Kotim ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan nilai diatas dua puluhan juta rupiah melalui oknum berinisial SUK supir salah satu Kepala Dinas di Kotim.
Dalam surat itu menurut pelapor berinisial DM proses mutasi ASN tersebut diduga kuat tidak prosedural disertai suapdan fungli yang berpotensi perbuatan melawan hukum dan merugikan Daerah Kotim yang masih kekurangan tenaga guru kenapa harus dipindah ke luar Provinsi dan pihak pelapor menduga bahwa tanda tangan Bupati Kotim untuk menyetujui permasalahan ini di scan atau dipalsukan oleh oknum.
Menangggapi permasalahan itu ALANG membacakan tanggapan nya dihadapan awak media sebagai berikut :
1. Setiap PNS dapat mengajukan permohonan mutasi, karena itu permohonan mutasi yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyetujui atau tidak menyetujui atas permohonan mutasi tersebut sesuai Perbup Kotim nomor 24 tahun 2018, tentang mekanisme mutasi pegawai negeri sipil pada Pemkab Kotim pasal 12 ayat (2), yang isinya Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian sewaktu-waktu dapat memberikan persetujuan mutasi keluar/masuk dan melakukan perpindahan PNS antar satuan kerja dilingkungan Pemkab Kotim.
3. Sesuai Perbup Kotim nomor 53 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BKD Kotim hanya membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga kewenangan pembatalan surat persetujuan pindah mutasi yang bersangkutan ada pada Bupati Kotim.
4. Pelapor diminta untuk membuat surat resmi kepada Bupati Kotim melalui BKD Kotim beserta alasan dan identitas pelapor.
Tanggapan tersebut dibuat pada tanggal 7 Nopember 2019 lengkap ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kotim, pada intinya Alang menyanggah tudingan terkait masalah suap atau fungli itu dan dianggap itu hanya fitnah.
” Kalau kami dituding menerima suap dan fungli mana duitnya, kapan dan dimana duit itu diserahkan, jika mereka jentel dan punya bukti silahkan laporkan dan dikorankan jangan sembunyi-sembunyi tanpakan identitasnya,” tantang Alang.
“ Makanya saya sarankan kalo ada keinginan mutasi silahkan ajukan langsung kepada pimpinan, jangan dibiasakan melalui calo segala, karena memang banyak termasuk jaman-jaman dulu saat penerimaan CPNS, ada pihak yang mengatakan bisa meloloskan, sekarang jamannya beda karena sejak 2014 sistimnya sudah melalui online,” pungkas Alang.
* Misnato
Banyak rumor berkembang di publik tudingan suap dan fungli terhadap oknum Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisial ALG, hal ini merupakan langkah awal wartawan ini untuk melakukan konfirmasi agar beritanya akurat dan berimbang, tidak fitnah alias Hoax.
Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan Radar Nusantara (Rn) melalui ALANG ARIANTO, SE, M.Si Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim, dikantornya Senin, 18 Nopember 2019 siang.
Terkait dengan tudingan itu diakui ALANG bahwa pihaknya sudah menjawab tindak lanjut laporan melalui aplikasi Lapor.go.id dan memberikan Fotocopy surat itu kepada awak media ini.
Untuk diketahui dalam permasalahan ini ada pihak lain yang melaporkan melalui aplikasi Lapor.go.id dan kepada Bupati Kotim melalui surat dan ditembuskan ke beberapa Institusi dan Instansi terkait, tudingan terhadap pihak oknum Kepala BKD Kotim menerima suap dan fungli terkait mutasi salah satu ASN berinisial RS guru di salah satu SMPN Satu Atap di Kotim ke Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan nilai diatas dua puluhan juta rupiah melalui oknum berinisial SUK supir salah satu Kepala Dinas di Kotim.
Dalam surat itu menurut pelapor berinisial DM proses mutasi ASN tersebut diduga kuat tidak prosedural disertai suapdan fungli yang berpotensi perbuatan melawan hukum dan merugikan Daerah Kotim yang masih kekurangan tenaga guru kenapa harus dipindah ke luar Provinsi dan pihak pelapor menduga bahwa tanda tangan Bupati Kotim untuk menyetujui permasalahan ini di scan atau dipalsukan oleh oknum.Menangggapi permasalahan itu ALANG membacakan tanggapan nya dihadapan awak media sebagai berikut :
1. Setiap PNS dapat mengajukan permohonan mutasi, karena itu permohonan mutasi yang bersangkutan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
2. Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang menyetujui atau tidak menyetujui atas permohonan mutasi tersebut sesuai Perbup Kotim nomor 24 tahun 2018, tentang mekanisme mutasi pegawai negeri sipil pada Pemkab Kotim pasal 12 ayat (2), yang isinya Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian sewaktu-waktu dapat memberikan persetujuan mutasi keluar/masuk dan melakukan perpindahan PNS antar satuan kerja dilingkungan Pemkab Kotim.3. Sesuai Perbup Kotim nomor 53 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas BKD Kotim hanya membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga kewenangan pembatalan surat persetujuan pindah mutasi yang bersangkutan ada pada Bupati Kotim.
4. Pelapor diminta untuk membuat surat resmi kepada Bupati Kotim melalui BKD Kotim beserta alasan dan identitas pelapor.
Tanggapan tersebut dibuat pada tanggal 7 Nopember 2019 lengkap ditanda tangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Kotim, pada intinya Alang menyanggah tudingan terkait masalah suap atau fungli itu dan dianggap itu hanya fitnah.
” Kalau kami dituding menerima suap dan fungli mana duitnya, kapan dan dimana duit itu diserahkan, jika mereka jentel dan punya bukti silahkan laporkan dan dikorankan jangan sembunyi-sembunyi tanpakan identitasnya,” tantang Alang.
“ Makanya saya sarankan kalo ada keinginan mutasi silahkan ajukan langsung kepada pimpinan, jangan dibiasakan melalui calo segala, karena memang banyak termasuk jaman-jaman dulu saat penerimaan CPNS, ada pihak yang mengatakan bisa meloloskan, sekarang jamannya beda karena sejak 2014 sistimnya sudah melalui online,” pungkas Alang.
* Misnato
COMMENTS