Sanggah Berita Wartawan Diundang

SAMPIT- RN Pemerintah Desa Basirih Hulu, Undang Wartawan untuk meminta Hak Koreksi Berita,Terkait  berita yang mereka nilai tida...

SAMPIT- RN

Pemerintah Desa Basirih Hulu, Undang Wartawan untuk meminta Hak Koreksi Berita,Terkait  berita yang mereka nilai tidak nyaman yang berjudul “Masyarakat Heran, diduga dana Desa disimpangkan, tak satupun papan proyek terpampang,” dengan isi berita tersebut menjadi kontroversi sejumlah Pemerintah Desa Basirih Hulu, dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan,Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, akhirnya mengundang kembali wartawan media, radarnusantara,com  ke Kantor Desa Basirih Hulu, Jum’at 15/11/2019  untuk di klarifikasi. 

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan radarnusantara.com ketika bertandang ke kantor desa tersebut telah diperoleh beberapa penjelasan dari nara sumber berikut ini :

Kepada wartawan ini pihak aparat Desa  Basirih Hulu baserta Sekretaris Camat Mentaya Hilir Selatan meminta agar berita tersebut diklarifikasi dengan harapan agar publik tahu permasalahan yang sebenarnya dengan penjelasan dan sanggahan  sebagai berikut: 

Menurut versi mereka (Red) bahwa isi berita yang sudah terbit di media online radarnusantara.com tentang papan proyek kegiatan tidak ada satupun dilokasi, diduga kuat  ada kong kali kong/Upaya melakukan penyelewengan anggaran Dana Desa (DD)  diantara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan pemberi Surat Perintah Kerja (SPK), mereka  menyanggah untuk meminta hak koreksi agar berita itu di muat ulang (REPAIRED) kembali. 

Menurut KAHPIANUR Pendamping Desa,” Elaborasi soal papan proyek tidak ada, pada kenyataan nya  kami waktu melaksanakan pekerjaan  dari nol %, sampai pekerjaan itu selesai papan proyek itu masih ada, tapi setelah beberapa bulan kemudian kami tidak mengetahui lagi dimana papan proyek tersebut,  (yang pasti ada)  dengan alasan tidak adanya papan proyek itu dilokasi  dikatakan hancur oleh faktor alam mungkin ada bekasnya, kalo itu hilang diyakinkan itu pasti,  dan kami ada bukti dari tahap awal sampai akhir pekerjaan, dengan adanya bukti-bukti,” Ujar Kahpi.

“ Dokumentasi berupa poto-poto kegiatan pembuatan pagar didepan sekolahan TK Desa Basirih Hulu, dan pekerjaan lain nya yang dianggarkan dari  Dana Desa (DD/ADD) itu sudah kami buat dan ditaruh pada tempatnya, bukan kami mengabaikan Undang-udang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Kemudian untuk dana anggaran pembuatan baliho informasi kegiatan proyek hanya cukup satu kali, aturan dari proyek hanya berlaku dalam  jangka waktu tiga bulan, " Jelas Kahpi.

Menurut NURYADI Sekretaris Desa Basirih Hulu,“ Mengelaborasi/uraian, untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan  di Desa Basirih Hulu, kami menyesuaikan prosedur/ peraturan yang ada, melalaui Tim Pelaksana Kerja (TPK), dilapangan, jujur tidak ada sedikitpun niat saya untuk menyelewengkan Dana Desa (DD),” Ujar  Nuryadi.

“ Saya hanya selaku koordinator/memantau  kegiatan tersebut, untuk hal lain dan sebagainya itu ranahnya ke Pendamping Desa, kapasisitas saya terbatas dan saya bingung juga kemarin minta ingin di klarifikasi  berita menyangkut  namanya di publikasikan ke media online Radar Nusantara (RN), untuk diperbaiki kembali  agar tidak salah persepsi oleh publik/masyarakat terhadap saya menyangkut soal dugaan dana desa disimpangkan dll nya,” Urai Nuryadi.

Setelah mendengar penjelasan tersebut wartawan ini kembali mempertanyakan soal baliho di  Kantor Desa  untuk APBDES 2019 kenapa tidak ada, karena saat berada didepan kantor dan di ruang kantor terlihat jelas dengan mata terbuka nampaknya tidak ada papan baliho yang terpasang/terpampang sebagai bukti ada keterbukaan informasi publik di desa ini, pihaknya kembali menyanggah melalui Pendamping Desa,” Itu ada juga kemarin pak, karena ditaruh didepan akhirnya hilang juga, bahkan barang berharga yang ada dikantor ini juga hilang ,seperti printer  mesin lampu (genset) pernah hilang juga karena tidak ada penjaganya ditempat,” Sanggahnya.

Ditambahkan oleh  Sekretaris Kecamatan, Ridha Iswandi S. Sos terkait dengan hal pemasangan baliho, tentang (APBDES) pertama dalam ketentuan masing-masing desa itu memang wajib membuat papan baliho  sebagai wahana informasi  menunjukan sikap  tranparansi kepada masyarakat/publik mudah-mudahan  kedepannya untuk bisa menjadi lebih baik dan berhati-hati menggunakan Dana Desa (DD/ADD), " Tambahnya. 

*( Misnato )