SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PATI GAGAL FAHAM TERTIBKAN LOKASI OBYEK SENGKETA PIDANA

Pati, RN  Dari lokasi obyek pembangunan pabrik sepatu Park land group dari Korea di Perbatasan dua wilayah Desa Bumirejo dan Wangunrejo Ke...

Pati, RN 
Dari lokasi obyek pembangunan pabrik sepatu Park land group dari Korea di Perbatasan dua wilayah Desa Bumirejo dan Wangunrejo Kecamatan Margorejo.

Dari informasi di lapangan lokasi seluas hampir kurang 35.000 M2,rencana akan dibikin pabrik sepatu investor dari park land group dari Korea.Team RN (22/10) mencoba mengklarifikasi terkait adanya pemasangan Tukrang di area lokasi tersebut,Dari pengakuan Bapak Mulyo, SH kuasa hukum dari Ahli waris M.Kamari dengan mengacu Leter c Desa No.427.ps13.a s S. III Tanah seluas 16.120 M2.

Dilokasi dijelaskan kalau upaya pemasangan tukrang ini adalah upaya terakhir dari pihak keluarga melalui kuasa hukum sebagai bentuk perhatian dari pihak yang mengaku pemilik ,karena upaya mediasi tidak pernah hadir

Menurutnya apa yang dikerjakan hari ini sudah kami koordinasi kan dengan para pihak baik tingkat kecamatan dan Pimpinan Daerah terkait. Sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian .

Selang satu hari tepatnya tanggal 23/10 jam 17.00,Pihak Satuan Pamong Praja Kabupaten Pati, melakukan pencabutan Tukrang papan kepemilikan sebanyak 9buah diangkut ke Kantor Satpol PP, diwaktu yang sama media RN mencoba mengklarifikasi namun pihak pimpinan sidah ada ditempat,salah  satu anggota jaga meminta besok kepada pimpinan lansung. 

Namun hari ini team Kuasa hukum kembali hadir (24/10),sekitar pukul 11.30 untuk menanyakan terkait alas dasar terkait penertiban papan Tukrang di lokasi projek di daerah Bumirejp margorejo, namun lagi lagi sayang pihak Satpol PP tidak bisa menjawab karena pimpinan ada rapat di Pendopo Kabupaten .

Namun pihak Satpol PP melalui Bpk udin menjelaskan kalau apa yang yang terjadi saat itu adalah mendasar kepada Masalah pelaporan terkait ketertiban masyarakat, terkait siapa yang melapor beliaunya tidak mau menjelaskan dan mengarah kan ke Kasatpol PP. 

Ditempat terpisah Pabak Giono dari Dinas Perijinan,kepada media ini menjelaskan kalau pihak investor dari park land Korea sudah mendapatkan ijin lokasi,untuk ijin terkait kegiatan belum,"ungkap bapak Giono dengan tergesa karena ada kunjungan dari KPK

Menurut kuasa hukum ini sangat tidak masuk dalam bahasa hukum karena Satpol PP bertugas sebagai penegak PERDA bukan penegak Hukum  padahal ini ada peristiwa hukum pidana murni,

Jadi kami pingin tahu landasan hukum apa yang dipakai terkait penertiban tukrang ini, apalagi penjelasan dari dinas perijinan ijin yang di maksud atau ijin gangguan HO, belum ada karena HO itu perkaitan ijin teknis lebih dulu berkaitan juga  dengan IMB itu logika hukumnya "pungkas pak mulyo mengakhiri pembicaraan ini... 

(Ls/jay/tmPt)