Jakarta,radarnusantara.com Perilaku koruptor di negeri sudah sangat akut dan sulit di berantas sekalipun berbagai macam perundang –undangan...
Jakarta,radarnusantara.com
Perilaku koruptor di negeri sudah sangat akut dan sulit di berantas sekalipun berbagai macam perundang –undangan dibuat hingga di bentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK ) ternyata semua pelaku koruptor masih berperilaku rakus,tamak hingga melebihi perilaku binatang seperti singa kelaparan.perilaku kortor sudah tidak dapat ditolerir dan diberikan pintu maaf. Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang wacana hukuman mati untuk koruptor sudah tepat. Mahfud mengatakan sudah ada landasan hukum yang mengatur hukuman mati itu.
Hukuman mati untuk koruptor kan sudah ada UU-nya. Jadi benar Pak Jokowi itu. Sudah ada UU-nya, tapi belum pernah dilaksanakan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Mahfud mengatakan eksekusi hukuman mati merupakan urusan pengadilan. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, kata Mahfud, bukan dari pemerintah.
"Ya kalau hukuman mati gampang. Jangan tanya eksekusinya, tanya kapan itu dijatuhkan. Itu nanti pengadilan dong. Bukan pemerintah. Nggak boleh Pak Jokowi menjatuhkan hukuman mati. Itu pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jatuhkan, nggak bisa," ujar dia.
Mahfud lantas menjelaskan dasar aturan seorang koruptor bisa divonis mati. Menurut dia, hukuman mati bisa dijatuhkan kepada seseorang yang berulang kali korupsi dan korupsi terhadap dana bencana."Orang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau dua hal. Satu, pengulangan korupsi, dua, dilakukan terhadap dana-dana bencana. Nah, kalau itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tinggal hakim mau menjatuhkan nggak," tuturnya.Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan terpidana korupsi bisa dihukum mati akan disambut baik oleh masyarakat.Kendati demikian, Ujang juga mempertanyakan aturan mengenai hukuman mati untuk koruptor tersebut. Pasalnya, hingga kini belum terdapat regulasi yang mengatur akan hal itu.
"Kalau ide itu digelindingkan, ya masyarakat akan menangkap dengan antusias, tapi kan persoalannya jangan sampai aturannya tidak ada," ucap Ujang kepada kepada wartawan, Senin (9/12/2019).
Ketika tidak adanya aturan yang mengikat itu, Ujang mengkhawatirkan kalau pernyataan tersebut hanya akan perdebatan yang berkepanjangan, dan pemerintah akan dinilai hanya membangun pencitraan.
"Lalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan, jangan sampai pemerintah membangun pencitraan. Kan ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Hukuman Mati,…!
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jikalau masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.Jokowi pun mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR."Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," ucap Jokowi. ( sind/red)
Perilaku koruptor di negeri sudah sangat akut dan sulit di berantas sekalipun berbagai macam perundang –undangan dibuat hingga di bentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK ) ternyata semua pelaku koruptor masih berperilaku rakus,tamak hingga melebihi perilaku binatang seperti singa kelaparan.perilaku kortor sudah tidak dapat ditolerir dan diberikan pintu maaf. Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang wacana hukuman mati untuk koruptor sudah tepat. Mahfud mengatakan sudah ada landasan hukum yang mengatur hukuman mati itu.
Hukuman mati untuk koruptor kan sudah ada UU-nya. Jadi benar Pak Jokowi itu. Sudah ada UU-nya, tapi belum pernah dilaksanakan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).
Mahfud mengatakan eksekusi hukuman mati merupakan urusan pengadilan. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman mati, kata Mahfud, bukan dari pemerintah.
"Ya kalau hukuman mati gampang. Jangan tanya eksekusinya, tanya kapan itu dijatuhkan. Itu nanti pengadilan dong. Bukan pemerintah. Nggak boleh Pak Jokowi menjatuhkan hukuman mati. Itu pengadilan. Kalau pengadilannya nggak jatuhkan, nggak bisa," ujar dia.
Mahfud lantas menjelaskan dasar aturan seorang koruptor bisa divonis mati. Menurut dia, hukuman mati bisa dijatuhkan kepada seseorang yang berulang kali korupsi dan korupsi terhadap dana bencana."Orang koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau dua hal. Satu, pengulangan korupsi, dua, dilakukan terhadap dana-dana bencana. Nah, kalau itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tinggal hakim mau menjatuhkan nggak," tuturnya.Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait dengan terpidana korupsi bisa dihukum mati akan disambut baik oleh masyarakat.Kendati demikian, Ujang juga mempertanyakan aturan mengenai hukuman mati untuk koruptor tersebut. Pasalnya, hingga kini belum terdapat regulasi yang mengatur akan hal itu.
"Kalau ide itu digelindingkan, ya masyarakat akan menangkap dengan antusias, tapi kan persoalannya jangan sampai aturannya tidak ada," ucap Ujang kepada kepada wartawan, Senin (9/12/2019).
Ketika tidak adanya aturan yang mengikat itu, Ujang mengkhawatirkan kalau pernyataan tersebut hanya akan perdebatan yang berkepanjangan, dan pemerintah akan dinilai hanya membangun pencitraan.
"Lalu menjadi perdebatan yang berkepanjangan, jangan sampai pemerintah membangun pencitraan. Kan ini yang tidak kita inginkan," ungkapnya.
Hukuman Mati,…!
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa para terpidana korupsi bisa saja diberikan hukuman mati, jikalau masyarakat berkehendak. Hal itu disampaikannya tepat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.Jokowi pun mengatakan, saat ini undang-undang yang mengatur soal hukuman mati belum ada yang memberikan sanksi hukuman mati kepada para terpidana pelaku korupsi. Sehingga, perlu ada revisi soal UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibahas bersama DPR."Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan," ucap Jokowi. ( sind/red)
COMMENTS