KEJAKSAAN NEGRI SUMEDANG MENILAI DINAS PUPR KURANG PENGAWASAN TERKAIT PROYEK YANG DIREALISASIKAN

Sumedang, RN Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi kantor Desa Raharja untuk mempertanyakan jalan yang menuju kantor desa sejauh 5 k...

Sumedang, RN
Sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi kantor Desa Raharja untuk mempertanyakan jalan yang menuju kantor desa sejauh 5 kilo meter yang kondisi tergenang air dan berlumpur.Andri selaku seorang pemerati lingkungan Desa tersebut ketika diajak berbinbincang-bincang oleh RN,menjelas kan,terkait rusak jalan yang sejauh ini belum juga diperbaiki menjadi bahan pertanyaan warga bahkan warga mempertanya kan kemana anggaran untuk infrastruktur jalan menuju kantor Desa dan Andri pun merasa ada ketidak wajaran serta kejanggalan,sedangkan menurut semua Desa menerima bantuan pembangunan melalui Dana Desa (DD) yang dikucur pertermin.

Sepengetahuan saya, kata Andri bahwa untuk pertermin pemerintah mengucur kan Dana Desa rata-rata mencapai 300 juta dan satu tahun bisa 3 termin sehingga untuk pertahun nya bisa mencapai 1 miliar bahkan lebih kenapa pembanginan desa khusus nya infrastruktur jalan menuju kantor desa tidak tercover, sedang kan sepengetahuan kami jalan tergenang air tersebut jalan desa bukan jalan kabupaten?kenapa tidak tercover ucap Andri.

Terkait dengan hal tersebut Kejaksaan Negri Sumedang telah menerima beberapa informasi dari warga.

Kepala seksi bidang Pidana Khusus (PIKSUS) Kejaksaan Negri Sumedang, Lucky Maulana SH, MH, saat ditemui RN diruangan nya menjelaskan sering terjadi hal ini tidak menutup kemungkinan banyak nya para pengusaha menawar pekerjaan lelang dengan Jumping tinggi,sehingga dalam pengawasan nya pun lemah.

Namun pihak nya untuk saat ini telah melakukan penyusuran,kami pun jauh sebelum nya sudah memprediksi sejak awal tahun 2019, maka oleh sebab itu selama ini juga mempelajari fenomena tersebut.

Kami pun tidak memungkiri bahwa lemah pengawasan dari pihak Dinas PUPR berawal dari proses pelelangan di LPBJ yang dimana Jumping mencapai 27 % sehingga akibat nya pelaksanaan realisasi anggaran proyek berpotensi ada nya pengurangan aspek volume kerja.
   
Dengan data yang kami miliki, ucap lucky pihak nya akan mengkaji dan mempelajari juga melengkapi bukti-bukti yang akurat,agar kami bisa mengetahui indikasi-indikasi ada nya kerugian keuangan negara maka kami akan mencari dalam hal ini siapa yang lebih bertanggung.
Untuk ini kami juga tidak lepas dari bekerja sama dengan ITB dan UNPAR agar dimana secara aspek dan teknis sesuai dengan kompetensi dalam melakukan pemeriksaan dari visual yang telah dihimpun secara perhitungan nya, tutur lucky.

Kabiro sumedang
Anthon Simbolon SH