RIAU, RN RI Pengukuhan Pelantikan Setwil dan Korwil se Riau di laksanakan di Gedung Darmawanita Provinsi Riau di Jalan Diponegoro senin (2...
RIAU, RN
RI Pengukuhan Pelantikan Setwil dan Korwil se Riau di laksanakan di Gedung Darmawanita Provinsi Riau di Jalan Diponegoro senin (23/12) sekira pukul 08:30 WIB.
Acara Pengukuhan Pelantikan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) se Provinsi Riau dihadiri: perwakilan gubernur, Perwakilan Polda, Perwakilan Walikota Pekanbaru, Kabid Humas Polresta Pekanbaru, unsur Muspika,unsur Muspida, juga para pelaku pers serta undangan lainnya.
Pengukuhan dan Pelantikan Setwil FPII Riau ini turut juga dilantik Enam Kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yakni." Kabupaten Kampar, Rokan Hulu,Rokan Hilir, Inhil, Inhu serta kota Pekanbaru.
Kegiatan Pelantikan Forum Pers Independen Indonesia Provinsi Riau dilantik oleh Ketua Presidium FPII bunda Kasihhati dan Setnas Wisly H.Sihombing.
Dalam sambutannya,Bunda Kasihhati mengungkapkan,saat ini Profesi Jurnalis selalu mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya di alami oleh Para Kuli Tinta.
lebih lanjut Ketua Presidium FPII ini menambahkan" Melihat kinerja Dewan Pers sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan Undangan-Undangan Pers No 40 Tahun 1999,pasalnya Dewan Pers sudah jauh melangkah dan terkesan mengangkangi Lembaga Pemerintah yakni, Kementerian Hukum dan Ham, karena lebih dari Tiga puluh empat ribu Media Online di Klaem ilegal Dewan Pers.
sementara ke Tiga puluh Empat ribu Media Online tersebut sudah mengantongi izin Notaris dari Kementrian Hukum dan HAM,kita jadi bertanya dalam hati, ada apa dengan Dewan Pers ?"ucapnya.
juga disebutkannya,sangat disayangkan Mengapa Pemerintah Daerah setingkat Gubernur, Walikota dan Bupati tidak jeli dalam menyikapi Surat Edaran yang di Keluarkan oleh Dewan Pers,Padahal bila kita Baca Pasal demi pasal yang terkandung dalam maklumat Undang-Undang No 40 Tahun 1999.tentang pers, Bahwa tidak ada Satu Pasalpun yang mengharuskan agar Perusahaan Media atau Wartawan terdaftar di Dewan Pers, Jadi ini jelas bahwa Dewan Pers sudah Mengangkangi ketentuan dari Undangan-Undangan Pers itu sendiri"demikian tutup Kasihhati.
Sementara ditempat yg sama, Ketua Setwil nas."Wisly H.Sihombing mengungkapkan kepada Wartawan bahwa kehadiran FPII di Riau dapat menyadarkan Pemerintah, maupun Humas TNI, POLRI karena Undang-Undang Pers itu sangat baik dan benar, disitu sudah dijabarkan bagaimana cara bekerja dengan Profesional, namun sekarang ini banyak surat edaran yang di keluarkan oleh Dewan Pers melarang Pemerintah agar tidak menjalin kerjasama kepada media-media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers.
Sedangkan keputusan yang di keluarkan oleh Dewan Pers sama sekali sudah bertentangan dengan Undang-Undang Pers itu sendiri. Dan ini tentunya sangat kita sayangkan,karena kebijakan tersebut terkesan untuk memberangus media-media kecil khususnya media lokal yang notabenenya media kecil itu sudah memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah.
Padahal selama ini kita beranggapan bahwa Dewan Pers adalah pahlawan bagi Wartawan itu sendiri yang seharusnya menjadi pelindung dan Pengayom bagi segenap Insan Pers di Indonesia "tuturnya
Ismail Sarlata Ketua Setwil FPII Provinsi Riau yang baru dilantik dengan tegas mengatakan dirinya siap berdiri di Garda terdepan membela segenap Wartawan yang ada di Riau terkait hasil karya Jurnalis, Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh yang tergabung dalam FPII Provinsi Riau agar memiliki jiwa yang berintelektual tinggi dalam menjalankan Profesi sebagai Kontrol Social Publik"kata Ismail mengakhiri.
Sumber : (Rls/RN)
RI Pengukuhan Pelantikan Setwil dan Korwil se Riau di laksanakan di Gedung Darmawanita Provinsi Riau di Jalan Diponegoro senin (23/12) sekira pukul 08:30 WIB.
Acara Pengukuhan Pelantikan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) se Provinsi Riau dihadiri: perwakilan gubernur, Perwakilan Polda, Perwakilan Walikota Pekanbaru, Kabid Humas Polresta Pekanbaru, unsur Muspika,unsur Muspida, juga para pelaku pers serta undangan lainnya.
Pengukuhan dan Pelantikan Setwil FPII Riau ini turut juga dilantik Enam Kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yakni." Kabupaten Kampar, Rokan Hulu,Rokan Hilir, Inhil, Inhu serta kota Pekanbaru.
Kegiatan Pelantikan Forum Pers Independen Indonesia Provinsi Riau dilantik oleh Ketua Presidium FPII bunda Kasihhati dan Setnas Wisly H.Sihombing.
Dalam sambutannya,Bunda Kasihhati mengungkapkan,saat ini Profesi Jurnalis selalu mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya di alami oleh Para Kuli Tinta.
lebih lanjut Ketua Presidium FPII ini menambahkan" Melihat kinerja Dewan Pers sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan Undangan-Undangan Pers No 40 Tahun 1999,pasalnya Dewan Pers sudah jauh melangkah dan terkesan mengangkangi Lembaga Pemerintah yakni, Kementerian Hukum dan Ham, karena lebih dari Tiga puluh empat ribu Media Online di Klaem ilegal Dewan Pers.
sementara ke Tiga puluh Empat ribu Media Online tersebut sudah mengantongi izin Notaris dari Kementrian Hukum dan HAM,kita jadi bertanya dalam hati, ada apa dengan Dewan Pers ?"ucapnya.
juga disebutkannya,sangat disayangkan Mengapa Pemerintah Daerah setingkat Gubernur, Walikota dan Bupati tidak jeli dalam menyikapi Surat Edaran yang di Keluarkan oleh Dewan Pers,Padahal bila kita Baca Pasal demi pasal yang terkandung dalam maklumat Undang-Undang No 40 Tahun 1999.tentang pers, Bahwa tidak ada Satu Pasalpun yang mengharuskan agar Perusahaan Media atau Wartawan terdaftar di Dewan Pers, Jadi ini jelas bahwa Dewan Pers sudah Mengangkangi ketentuan dari Undangan-Undangan Pers itu sendiri"demikian tutup Kasihhati.
Sementara ditempat yg sama, Ketua Setwil nas."Wisly H.Sihombing mengungkapkan kepada Wartawan bahwa kehadiran FPII di Riau dapat menyadarkan Pemerintah, maupun Humas TNI, POLRI karena Undang-Undang Pers itu sangat baik dan benar, disitu sudah dijabarkan bagaimana cara bekerja dengan Profesional, namun sekarang ini banyak surat edaran yang di keluarkan oleh Dewan Pers melarang Pemerintah agar tidak menjalin kerjasama kepada media-media yang tidak terverifikasi di Dewan Pers.
Sedangkan keputusan yang di keluarkan oleh Dewan Pers sama sekali sudah bertentangan dengan Undang-Undang Pers itu sendiri. Dan ini tentunya sangat kita sayangkan,karena kebijakan tersebut terkesan untuk memberangus media-media kecil khususnya media lokal yang notabenenya media kecil itu sudah memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah.
Padahal selama ini kita beranggapan bahwa Dewan Pers adalah pahlawan bagi Wartawan itu sendiri yang seharusnya menjadi pelindung dan Pengayom bagi segenap Insan Pers di Indonesia "tuturnya
Ismail Sarlata Ketua Setwil FPII Provinsi Riau yang baru dilantik dengan tegas mengatakan dirinya siap berdiri di Garda terdepan membela segenap Wartawan yang ada di Riau terkait hasil karya Jurnalis, Oleh karena itu saya berharap kepada seluruh yang tergabung dalam FPII Provinsi Riau agar memiliki jiwa yang berintelektual tinggi dalam menjalankan Profesi sebagai Kontrol Social Publik"kata Ismail mengakhiri.
Sumber : (Rls/RN)
COMMENTS