BOLMONG, RN Diduga dengan berdalil untuk pengembangan kawasan pariwisata melalui Dinas terkait, diduga oknum kerabat dekat pejabat pentin...
BOLMONG, RN
Diduga dengan berdalil untuk pengembangan kawasan pariwisata melalui Dinas terkait, diduga oknum kerabat dekat pejabat penting di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai mengkapitalisasi (penguasaan) sejumlah lahan di kawasan wisata pantai Lolak, Kecamatan Lolak.
Dari berapa sumber resmi dan hasil pantauan wartawan RadarNusantara , diduga saat ini ada sekitar 3 hektaran lahan di lokasi Pantai yang akrab oleh warga dengan sebutan Pantai Lolak Sarana Rekreasi (Losari) sudah didirikan sejumlah bangunan permanen dengan berbagai macam ukuran lengkap dengan pagar pembatas disekelilingnya.
“Selain banyak diadakan kegiatan pribadi oleh orang-orang di lingkaran pejabat penting Bolmong, lokasi tersebut sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan Dinas-Dinas di lingkup Pemkab Bolmong,” ungkap salah satu sumber yang namanya minta untuk tidak di tulis, Senin (16/12/2019).
Mengetahui akan hal itu, berbagai reaksi warga sekitar pun mulai bermunculan, karena menurut warga berdasarkan kesepakatan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) bahwa kawasan pantai Losari akan dikelola bersama yakni Warga serta Pemerintah setempat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Kami masyarakat patut mempertanyakan bangunan-bangunan itu. Karena sejak dari awal setau kami kegiatan di lokasi yang dimaksud dalam rangka pengembangan pariwisata yang terbuka untuk umum bukan untuk milik Pribadi,” terang warga.
Hal ini juga turut menjadi catatan bagi salah satu tokoh pemuda Lolak Reski Bahrun SH, di mana dirinya khawatir kalau kedatangan Dinas terkait pada waktu itu hanyalah atas nama dan intervensi dari pihak pengembang yang memanfaatkan hubungan dekatnya dengan pejabat penting di Bolmong.
“Setau kami datang pada waktu itu atas nama Dinas terkait tapi kenapa saat ini nampaknya sudah di dalam penguasaan peribadi,” ungkap Bahrun.
Menanggapi akan hal itu Ketua Fraksi PKB di DPRD Bolmong Supandri Damogalad mengatakan pihaknya akan terus mengusut hal itu sebab penguasaan lahan seluas itu tentu tidak memberikan kesempatan kepada warga yang lain untuk mendapatkan faedah dari pengembangan pantai Losari.
“Sayapun kaget karena kawasan bangunan sudah di tembok keliling,” sebut Damogalad.
Dirinya juga menegaskan kali ini pihaknya akan menelusuri juga kalau ada oknum siapa saja yang bermain dibelakangnya.
“Sampai hari ini belum ada sama sekali informasi ataupun keterangan yang jelas dari Dinas terkait dan karena keluhan ini sudah banyak dialamatkan dan dikeluhkan maka kedepan ini, Dinas yang bersangkutan akan kami undang lagi,” pungkas eks Tenaga Ahli Pemberdayaan P3MD Bolmong ini.
Untuk mengetahui jelas akan hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Bolmong Ulfa Paputungan memang masih belum dapat dimintai keterangannya karena belum tersambung saat di hubungi Via Handphonenya.
Namun sesuai data hasil pantauan media ini saat hearing Komisi III DPRD Bolmong dengan pihak Dinas Pariwisata (21/11/2019) lalu, Ulfa Paputungan selaku Kepala Dinas memang tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Yang kemudian berjanji Nanti akan memberikan penjelasan khusus kepada Komisi III di waktu berikutnya. Tapi sampai berita ini di turunkan nampaknya belum lagi ada informasi yang sebaliknya pada Komisi III. (Hasan).
Diduga dengan berdalil untuk pengembangan kawasan pariwisata melalui Dinas terkait, diduga oknum kerabat dekat pejabat penting di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai mengkapitalisasi (penguasaan) sejumlah lahan di kawasan wisata pantai Lolak, Kecamatan Lolak.
Dari berapa sumber resmi dan hasil pantauan wartawan RadarNusantara , diduga saat ini ada sekitar 3 hektaran lahan di lokasi Pantai yang akrab oleh warga dengan sebutan Pantai Lolak Sarana Rekreasi (Losari) sudah didirikan sejumlah bangunan permanen dengan berbagai macam ukuran lengkap dengan pagar pembatas disekelilingnya.
“Selain banyak diadakan kegiatan pribadi oleh orang-orang di lingkaran pejabat penting Bolmong, lokasi tersebut sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan Dinas-Dinas di lingkup Pemkab Bolmong,” ungkap salah satu sumber yang namanya minta untuk tidak di tulis, Senin (16/12/2019).
Mengetahui akan hal itu, berbagai reaksi warga sekitar pun mulai bermunculan, karena menurut warga berdasarkan kesepakatan yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes) bahwa kawasan pantai Losari akan dikelola bersama yakni Warga serta Pemerintah setempat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
“Kami masyarakat patut mempertanyakan bangunan-bangunan itu. Karena sejak dari awal setau kami kegiatan di lokasi yang dimaksud dalam rangka pengembangan pariwisata yang terbuka untuk umum bukan untuk milik Pribadi,” terang warga.
Hal ini juga turut menjadi catatan bagi salah satu tokoh pemuda Lolak Reski Bahrun SH, di mana dirinya khawatir kalau kedatangan Dinas terkait pada waktu itu hanyalah atas nama dan intervensi dari pihak pengembang yang memanfaatkan hubungan dekatnya dengan pejabat penting di Bolmong.
“Setau kami datang pada waktu itu atas nama Dinas terkait tapi kenapa saat ini nampaknya sudah di dalam penguasaan peribadi,” ungkap Bahrun.
Menanggapi akan hal itu Ketua Fraksi PKB di DPRD Bolmong Supandri Damogalad mengatakan pihaknya akan terus mengusut hal itu sebab penguasaan lahan seluas itu tentu tidak memberikan kesempatan kepada warga yang lain untuk mendapatkan faedah dari pengembangan pantai Losari.
“Sayapun kaget karena kawasan bangunan sudah di tembok keliling,” sebut Damogalad.
Dirinya juga menegaskan kali ini pihaknya akan menelusuri juga kalau ada oknum siapa saja yang bermain dibelakangnya.
“Sampai hari ini belum ada sama sekali informasi ataupun keterangan yang jelas dari Dinas terkait dan karena keluhan ini sudah banyak dialamatkan dan dikeluhkan maka kedepan ini, Dinas yang bersangkutan akan kami undang lagi,” pungkas eks Tenaga Ahli Pemberdayaan P3MD Bolmong ini.
Untuk mengetahui jelas akan hal itu, Kepala Dinas Pariwisata Bolmong Ulfa Paputungan memang masih belum dapat dimintai keterangannya karena belum tersambung saat di hubungi Via Handphonenya.
Namun sesuai data hasil pantauan media ini saat hearing Komisi III DPRD Bolmong dengan pihak Dinas Pariwisata (21/11/2019) lalu, Ulfa Paputungan selaku Kepala Dinas memang tidak mampu memberikan keterangan yang jelas. Yang kemudian berjanji Nanti akan memberikan penjelasan khusus kepada Komisi III di waktu berikutnya. Tapi sampai berita ini di turunkan nampaknya belum lagi ada informasi yang sebaliknya pada Komisi III. (Hasan).
COMMENTS