Penetapan Tersangka Kasus Tipikor Oleh Kejari Karawang Meleset. Andri,"Itu Hal Yang Biasa,Hanya Kendala Teknis Saja"

Karawang-RN Target penetapan tersangka di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang ol...

Permohonan maaf kepala Desa Gebang jaya Kecamatan Cibuaya Kepada Awak Media

Kasat Lantas Polres Karawang Terus Pantau Arus Lalin Tol Jakarta-Cikampek Hingga Malam Hari

Diduga Menjadi Korban Mafia Jabatan, Rosmawati Sitanggang Mengadukan Nasibnya Kepada Advokasi Hukum Untuk Mendapatkan Keadilan

Karawang-RN
Target penetapan tersangka di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang, meleset sampai 2 kali berturut turut. Awalnya Kejari Karawang mentargetkan di Bulan November, lalu tanggal 9 Desember bertepatan dengan hari Anti Korupsi Dunia. Namun kembali tidak terlaksana, alasannya masih menunggu hasil perhitungan kerugian Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Barat (Jabar).

Menyikapi hal itu, pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan menganggap biasa saja. "Itu kan kendala teknis saja, tidak bisa di artikan Kejari Karawang tidak konsisten, apa lagi sampai berniat membohongi masyarakat Karawang. Saya pikir itu prasangka saja, tidak baik kalau harus menjustifikasi Kejari Karawang membohongi masyarakat."Kata Andri Kurniawan,Senin(16/12/2019)

"Apa yang di sampaikan Kejari merupakan target. Keinginannya di Bulan 11 lalu segera menuntaskan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Karawang. Tapi apa lah daya, BPKP belum dapat menuntaskan pekerjaannya."Ungkapnya

"Karena dalam hal hitung menghitung kerugian Negara merupakan otoritasnya lembaga audit, sebab Jaksa tidak memiliki lisensi untuk itu. Sehingga harus menggandeng BPKP."Jelasnya

"Memang betul, penegak hukum seperti Kejaksaan dan POLRI boleh saja meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan, sambil menunggu hasil dari auditor yang menghitung jumlah kerugian Negaranya."Lanjut Andri

"Namun yang saya perhatikan, langkah ini merupakan kehati - hatian Kejari Karawang. Sebagai langkah antisipasi terjadinya cacat prosedur dalam penanganan perkara dugaan Tipikor. Karena salah sedikit saja, dapat berpotensi di Praperadilankan oleh tersangka."Terangnya

"Ada pun soal sebelumnya Kejari akan menetapkan tersangka pada Bulan 11, lalu mundur lagi ke tanggal 9 Desember, dan belum juga terrealisasi. Itu merupakan target, bukan berarti Kejari bermain opini."Ucapnya

"Wajar dong kalau mereka memiliki target dalam sebuah penanganan perkara, dengan adanya target tersebut. Artinya Kejari pun ingin segera menuntaskan pekerjaannya. Bukan berarti Kejari Karawang bermain opini, seperti yang di asumsikan banyak pihak."Jelasnya

"Soal belum terlaksananya penetapan tersangaka, sebaiknya pertanyakan kepada BPKP perwakilan Jabar. Kenapa mereka lama dalam menghitung kerugian Negaranya?,"Pungkasnya. (sep)