Terkait Polemik KS, Pemkot Bekasi Akan Ajukan Judicial Review

BEKASI,RN- Polemik Kartu Sehat (KS) berbasis NIK kota Bekasi kembali mencuat. Kini, penggunaan Kartu Sehat tersebut untuk sementara dihent...

BEKASI,RN- Polemik Kartu Sehat (KS) berbasis NIK kota Bekasi kembali mencuat. Kini, penggunaan Kartu Sehat tersebut untuk sementara dihentikan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi.

“Pemerintah Kota Bekasi mengimbau kepada warga masyarakat untuk tetap mendukung Program Layanan Kesehatan Jamkesda Kartu Sehat berbasis NIK. Namun program ini hanya sementara dihentikan dan akan berjalan setelah disepakatinya APBD Kota Bekasi tahun 2020 dalam penganggaran bersama Pemkot Bekasi dan DPRD Kota Bekasi,” ujar Walikota Bekasi Rahmat Effendi kepada awak media, Senin (09/12/2019) di Pendopo.

Pepen mengatakan, KS-NIK akan tetap berjalan pada tahun 2020 dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 9 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) KS-NIK tidak dicabut.

“Dan kalau dicabut tentunya terlebih dahulu diajukan Prolegda ke DPRD kota Bekasi,” katanya.

Pemerintah kota Bekasi sendiri sedang mengajukan Judicial Review terhadap Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Daerah.

Dikatakan Pepen, Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang integrasi ke BPJS, serta Permendagri 33 tahun 2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah wajib diintegrasikan ke BPJS, hal itu dianggap bertentangan dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 tentang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain bidang kesehatan. Di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menyatakan pada pasal 9 ayat 3 (Kronkruen) dan pasal 12.

“Saya selaku walikota melihat ada yang salah dimana dari Undang-undang nomor 40 tentang sistem jaminan kesehatan nasional Undang-undang nomor 24 Keperpresnya sehingga terjadi monopoli padahal kita daerah mampu melaksanakan aplikasi itu dengan sebaik-baiknya, kita patuh terhadap ketentuan oleh karena itu, terhitung semalam kami sudah merapatkan hal ini dengan tim advokasi akan melakukan Judicial Review Ke Mahkamah Konstitusi dan Uji Materil ke Mahkamah Agung,” tambahnya.

KS-NIK adalah salah satu program prioritas Pemerintah Daerah kota Bekasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kota Bekasi dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar warganya sesui dengan amanat Pancasila Sila ke 5 serta UUD 1945 pasal 28 H.

“Kita tidak perlu berkelit kepada persoalan teknis kita serahkan kepada proses hirarki perundang-undangan, karena kalau kita melihat dari kewenangan daerah udang-undang 23 itu jelas mengatur tentang kewenangan kepala daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar surat edaran Walikota Bekasi dengan nomor 440/7894/Dinkes tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Kartu Sehat berbasis NIK (Jamkesda- KS-NIK) tahun 2020. Dalam poin surat edaran tersebut dikatakan bahwa Jamkesda KS-NIK dihentikan sementara terhitung 1 Januari 2020. (@nt)