Jakarta,radarnusantara Sungguh miris dan sangat memprihatinkan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK ternyata memiliki istri sedikitn...
Jakarta,radarnusantara
Sungguh miris dan sangat memprihatinkan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK ternyata memiliki istri sedikitnya 2 istri dan ada yang mempunyai istri hingga beristri 5.
Kepala daerah yang kebanyakan istrinya masih muda belia hingga masih seusia anak SMA.sungguh luar biasa perilaku pejabat di negeri ini yang tak punya moral dan perilaku maling,dan menjijikan.hasil penelusuran media ini kalau kepala daerah lebih dominan berpendidikan rendah.ijazah palsu,latar belakang yang tidak menonjol.mental koruptor,dll semuanya tak lepas dari buruknya penegakan hukum hingga perilaku pejabat maupun kepala daerah di negeri ini selalu berlomba lomba untuk menduduki jabatan yang dianggap sangat stategis dan menjanjikan karena mudahnya merampok uang rakyat tanpa beban karena buruknya sanksi hukum dan berperilaku tak tau malu.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) Firli mengatakan kepada wartawan baru baru ini kalau Kepala daerah pelaku-pelaku koruptor yang saya, tangkap, itu nggak ada yang punya istri 1. Ada yang 2 istrinya sah, ada yang 3 sah, ada yang 4 sah, ada yang 5 tapi tidak sah," kata Firli saat memberikan pengarahan penguatan pencegahan korupsi kepada kepala daerah se-Sulsel di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020).
Firli mengungkapkan,
KPK selama periode "2016 hingga 2019, kita ambil pelaku tertangkap tangan karena melakukan korupsi itu 87 kali, itu 327 orang tersangka. Dari 2018 terbanyak 30 kali, terbanyak orang tertangkap karena korupsi, tersangkanya 122 orang, dan 22 orang kepala daerah. Itu kita lihat, kenapa dia serakah (karena beristri lebih dari satu), mudah-mudahan seluruh (kepala daerah) di Sulawesi Selatan ini istrinya satu semua," ujarnya.
firli enggan menyebut siapa saja nama kepala daerah koruptor yang memiliki istri lebih dari satu itu. Namun dia menyebut istri-istri koruptor itu masih berusia muda, bahkan ada anak SMA.
"Ada 1 bupati punya istri 5, tidak sah. Umurnya istri kepala daerah itu masih kinyis-kinyis, 18 tahunan, lulus SMA. Semua dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih ATM," ungkap Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri juga mengingatkan jajaran kepala daerah hingga anggota DPRD khusunya di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk tidak melakukan bagi-bagi kue dalam bentuk proyek kiriman (pokir) saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Hal ini disampaikan Firli saat memberi materi Penguatan Pencegahan Korupsi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, hingga para bupati hadir dalam pertemuan tersebut.
Firli awalnya meminta para kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak membuat politik gaduh khususnya saat pembahasan RAPBD. Untuk itu kepala daerah harus memiliki alasan yang kuat dalam menyusun RAPBD.
"Kalau untuk menetapkan RAPBD tinggal beralasan sajalah bupati, wali kota. Bagaimana kita bisa mengusulkan APBD ini supaya lebih percepatan pembangunan, lebih percepatan peningkatan ekonomi, lebih percepatan menurunkan kemiskinan, lebih percepatan penurunan pengangguran, lebih percepatan menaikkan indeks pembangunan manusia, dan lebih menurunkan angka ketimpangan pembangunan," kata Firli dalam sambutannya.
Firli melanjutkan, tujuan penyusunan RAPBD tersebut harus dikawal dengan baik oleh anggota DPRD sebagai lembaga legislatif. Saat inilah, Firli mengingatkan para pejabat Sulsel untuk tak bagi-bagi proyek.
"Jangan bagi-bagi kue dalam bentuk pokir. Ada lagi (contoh di daerah lain) ini ketuk palu ini dia bilang, 'Aku nggak ketok kalau belum setuju, perasan kita belum sepakat'. Perasaan itu kesepakatan, ngomong-ngomong belum setuju ini dan sampai hari ini ada provinsi yang belum ketuk palu APBD 2020, saya akan turun tangan itu," kata Firli.(sind)
Sungguh miris dan sangat memprihatinkan banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK ternyata memiliki istri sedikitnya 2 istri dan ada yang mempunyai istri hingga beristri 5.
Kepala daerah yang kebanyakan istrinya masih muda belia hingga masih seusia anak SMA.sungguh luar biasa perilaku pejabat di negeri ini yang tak punya moral dan perilaku maling,dan menjijikan.hasil penelusuran media ini kalau kepala daerah lebih dominan berpendidikan rendah.ijazah palsu,latar belakang yang tidak menonjol.mental koruptor,dll semuanya tak lepas dari buruknya penegakan hukum hingga perilaku pejabat maupun kepala daerah di negeri ini selalu berlomba lomba untuk menduduki jabatan yang dianggap sangat stategis dan menjanjikan karena mudahnya merampok uang rakyat tanpa beban karena buruknya sanksi hukum dan berperilaku tak tau malu.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) Firli mengatakan kepada wartawan baru baru ini kalau Kepala daerah pelaku-pelaku koruptor yang saya, tangkap, itu nggak ada yang punya istri 1. Ada yang 2 istrinya sah, ada yang 3 sah, ada yang 4 sah, ada yang 5 tapi tidak sah," kata Firli saat memberikan pengarahan penguatan pencegahan korupsi kepada kepala daerah se-Sulsel di kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020).
Firli mengungkapkan,
KPK selama periode "2016 hingga 2019, kita ambil pelaku tertangkap tangan karena melakukan korupsi itu 87 kali, itu 327 orang tersangka. Dari 2018 terbanyak 30 kali, terbanyak orang tertangkap karena korupsi, tersangkanya 122 orang, dan 22 orang kepala daerah. Itu kita lihat, kenapa dia serakah (karena beristri lebih dari satu), mudah-mudahan seluruh (kepala daerah) di Sulawesi Selatan ini istrinya satu semua," ujarnya.
firli enggan menyebut siapa saja nama kepala daerah koruptor yang memiliki istri lebih dari satu itu. Namun dia menyebut istri-istri koruptor itu masih berusia muda, bahkan ada anak SMA.
"Ada 1 bupati punya istri 5, tidak sah. Umurnya istri kepala daerah itu masih kinyis-kinyis, 18 tahunan, lulus SMA. Semua dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih ATM," ungkap Firli.
Ketua KPK Firli Bahuri juga mengingatkan jajaran kepala daerah hingga anggota DPRD khusunya di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk tidak melakukan bagi-bagi kue dalam bentuk proyek kiriman (pokir) saat pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
Hal ini disampaikan Firli saat memberi materi Penguatan Pencegahan Korupsi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (23/1/2020). Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika, hingga para bupati hadir dalam pertemuan tersebut.
Firli awalnya meminta para kepala daerah dan anggota DPRD untuk tidak membuat politik gaduh khususnya saat pembahasan RAPBD. Untuk itu kepala daerah harus memiliki alasan yang kuat dalam menyusun RAPBD.
"Kalau untuk menetapkan RAPBD tinggal beralasan sajalah bupati, wali kota. Bagaimana kita bisa mengusulkan APBD ini supaya lebih percepatan pembangunan, lebih percepatan peningkatan ekonomi, lebih percepatan menurunkan kemiskinan, lebih percepatan penurunan pengangguran, lebih percepatan menaikkan indeks pembangunan manusia, dan lebih menurunkan angka ketimpangan pembangunan," kata Firli dalam sambutannya.
Firli melanjutkan, tujuan penyusunan RAPBD tersebut harus dikawal dengan baik oleh anggota DPRD sebagai lembaga legislatif. Saat inilah, Firli mengingatkan para pejabat Sulsel untuk tak bagi-bagi proyek.
"Jangan bagi-bagi kue dalam bentuk pokir. Ada lagi (contoh di daerah lain) ini ketuk palu ini dia bilang, 'Aku nggak ketok kalau belum setuju, perasan kita belum sepakat'. Perasaan itu kesepakatan, ngomong-ngomong belum setuju ini dan sampai hari ini ada provinsi yang belum ketuk palu APBD 2020, saya akan turun tangan itu," kata Firli.(sind)
COMMENTS