DPRD Kotim Dukung Mendikhud Hapus UN

SAMPIT-RN Ketua Komisi III DPRD Kotim, Sanidin mengaku, dirinya mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikhud) Nadiem Maka...

RS Pratama Samuda Kotim Izin Operasinal Include dengan Puskesmas

DPRD Kotim Minta Tindak Tegas Warung Remang Remang

Pembangunan Drainase Jalan MT. Haryono Kotim dikeluhkan Masyarakat

SAMPIT-RN
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Sanidin mengaku, dirinya mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikhud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Pasalnya, selama ini kurikulum yang digunakan tidak terpusat pada pemerintah tetapi pada satuan pendidikan masing-masing yaitu sekolah.

“Jika kurikulum di buat sekolah otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda, namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,”Ungkap Sanidin, beberapa waktu lalu disampit.

Menurut politisi Fraksi Gerindra itu, sejauh ini UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, UN dinilai belum akurat untuk mengukur seberapa tingkat kecerdasan siswa.

Alasan Sanidin mendukung penghapusan UN, karena selama ini melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya menjadi sia-sia. Mengingat, keputusan lulus tidaknya murid, ditentukan oleh pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal, yang memahami kemampuan murid, adalah gurunya masing-masing.

“Artinya terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan indonesia, tiap sekolah memiliki standar kelulusannya berbeda, selain itu UN tidak bisa dijadikan sarana mengontrol mutu, karena mutu lahir dari sebuah proses dan bukan sekali dari hasil evaluasi,” tegasnya.

“Selama ini UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan,” imbuhnya.

Politisi asal dapil dua itu juga menambahkan, jika UN ditiadakan, maka dana yang terlanjur dialokasikan, nanti bisa dialihkan untuk penambahan sarana prasarana sekolah atau bisa jadi untuk kesejahteraan guru.

Sementara itu sebagaimana yangdiketahui, belum lama ini Mendikbud Nadiem Makarim mewacanakan untuk menghapus UN. Bahkan, ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Mendikbud mengatakan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan.(Joe)