Gubernur LSM LIRA Kalteng Kritik Keras Terhadap Pernyataan Bupati Katingan.

Hairil Guber LSM LIRA Kalteng Palangka Raya - RN Pernyataan miring Bupati Katingan Sakariyas terhadap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ...

Gubernur Kalteng Sambut Kedatangan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo.

Sampaikan Surat Somasi Ormas dan LSM di Kalteng Gerunduk Kantor Media dan Kantor Gubernur Kalteng

Ormas dan LSM di Kalteng Geram terhadap Tudingan Yang diduga Menyudutkan.

Hairil Guber LSM LIRA Kalteng

Palangka Raya - RN
Pernyataan miring Bupati Katingan Sakariyas terhadap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Saat mengungkapkan soal kondisi daerah termasuk masalah listrik PLN ini, Bupati Sakariyas sempat menyinggung adanya oknum lembaga swadaya masyarakat atau LSM di daerahnya yang disinyalir selalu mencari kesalahan.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan Radar Nusantara (RN) bahwa Informasinya Sakariyas gerah terhadap ulah LSM didaerahnya yang ikut mengawasi kegiatan pelaksanaan pembangunan proyek pemerintah, dikatakan oleh Sakariyas "Masalah LSM. LSM ini selalu pada saat kita bekerja, ini salah, itu salah," kata Bupati Katingan Sakariyas.

“Padahal, lanjutnya, terkait pekerjaan di Pemkab Katingan, itu sudah ada lembaga lain yang mengawasi yakni inspektorat,” ungkap Sakariyas disalah satu media 30/12/2019.

Audy Valent Salah satu Aktivis di Kalteng

Menyikapi permasalahan itu Hairil selaku  Gubernur LSM LIRA KALTENG angkat bicara ,” Kalau seorang  Bupati mengatakan seperti itu berarti ada ketakutan yang tidak mendasar yang diucapkannya,” ujar Hairil.

“ Sekarang saya balik  bertanya kalau Bupati selaku kepala daerah merasa benar pada setiap pengerjaan proyek pemerintah kenapa harus takut dan merasa terganggu, LSM punya hak untuk melakukan pengawasan dan control sosial disegala permasalahan dan LSM dilindungi undang-
undang, apalagi pengerjaan proyek yang notabene menggunakan uang negara" kata Hairil.

“ Jadi kalau seorang Kepala Daerah menyebutkan bahwa Inspektorat saja yang boleh melakukan pengawasan pada proyek pemerintah, maka perlu mengulang dan belajar lagi ke ahli Hukum tentang tanggung jawab pengawasan penggunaan uang negara,” Sindir Hairil

Menurut Audy Valent salah seorang Aktivis di Kalteng,” Siapapun dan masyarakat manapun boleh melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek atau kinerja aparatur pemerintah yang bersifat layanan, apalagi pengerjaan proyek yang menggunakan uang Negara, kalau hanya satu instansi saja disebutkan yang boleh melakukan pengawasan maka itu sangat tidak benar,” tegas Audy.

“ Seperti halnya bila ada temuan yang diduga menyalahgunakan uang negara maka tidak hanya satu Institusi penegak Hukum saja tempat Masyarakat atau LSM menyampaikan pelaporan atau pengaduan,” jelas Audy.

“ Jadi  menurut sya pengawasan yang sifatnya berlapis baik oleh Masyarakat, LSM, Inspektorat atau lembaga-lembaga yang berkompeten lainnya semua itu dilakukan untuk meminimalisir penyalahgunaan uang negara, agar tidak banyak  pelaku-pelaku korupsi yang masuk bui gara-gara menilap uang rakyat,” pungkas Audy. * Misnato