Beltim, RN Acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Babel di ruangan rapat Bupati Beltim, pada Kamis (20/02/2020)memba...
Beltim, RN
Acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Babel di ruangan rapat Bupati Beltim, pada Kamis (20/02/2020)membahas tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBD Belitung Timur yang digelar di Ruang Satu Hati Bangun Negeri.
Dalam acara ini turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Ranu Mihardja, wakil Bupati Beltim Burhanudin yang akrab disapa Aan,Kajari Beltim Abdur Kadir, dan Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja,sebelum dimulainya acara pembahasan penanggulangan dan pencegahan Korupsi Berbuntut pengusiran wartawan yang meliput giat tersebut.
Pengusiran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin kepada para wartawan melalui pengeras suara “Saya minta wartawan meninggalkan ruangan karena nanti ada seisen konferensi pers yang akan dilakukan kajati” pinta Buehanusin,Hal ini menuai reaksi keras seluruh wartawan di Belitung Timur dan Belitung, para pewarta sangat menyayangkan atas insiden pengusiran tersebut.
Karyadi Mantan Ketua Kelompok Kerja Wartawan Belitung timur mengatakan," kami sebagai wartawan kecewa atas sikap pak Wabub karena mengusir kami, ini telah melecehkan profesi wartawan yang dilindungi UU PERS No 40 tahun 1999, dan Perbuatan wakil bupati tersebut dinilai melanggar Uu 40/1999 dan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah melanggar pasal 18 ayat 1 UU PERS tahun 1999," tegas Karyadi
Awalnya pengusiran wartawan tersebut tidak ada alasan yang jelas ketika Burhanudin meminta wartawan yang sudah berada di ruangan untuk meninggalkan ruangan.
Kemudian setelah dikonfirmasi oleh wartawan, Wakil Bupati Beltim Burhanudin yang biasa disapa Aan mengatakan," bahwa ini permintaan dari Kejati Babel, Ranu Mihardja untuk seluruh media Off dulu, sebelum acara dimulai pak kajati minta kepada saya seluruh awak media off dulu, nanti ada sesi khusus untuk konferensi pers setelah selesai”Jelas Burhanudin
Sekretaris Perwabel (Perkumpulan wartawan Belitung ) Jhon Pieter Hoeck Panjaitan mengatakan," Kasus pengusiran wartawan yg dilakukan oleh Wabup Beltim Burhanudin atau yang akrab disapa Aan sangat disayang kan sekali dikarenakan wartawan berhak meliput kegitan Apapun sesuai dgn UU pers no 40 tahun 1999 apalagi peliputan kasus korupsi atau penyimpangan dana,tidak boleh ada yang ditutup tutup, UU pers Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya," jelas Jhon Pieter
Jhon menambahkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, tandasnya.
Atas kejadian ini seluruh wartawan yang tergabung di Pokja dan Perwabel akan melakukan aksi demo atas kasus pengusiran wartawan ini yang dianggap telah mencoreng wajah para jurnalis.
Ketika di coba konfirmasi melalui telepon selulernya Kajati Babel Ranu Mihardja melalui pesan WA, pukul 22.15 wib tampaknya belum dibaca,sampai berita ini di naikkan kajati belum bisa di hubungi.(Jphp)
Acara sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Babel di ruangan rapat Bupati Beltim, pada Kamis (20/02/2020)membahas tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBD Belitung Timur yang digelar di Ruang Satu Hati Bangun Negeri.
Dalam acara ini turut hadir Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Ranu Mihardja, wakil Bupati Beltim Burhanudin yang akrab disapa Aan,Kajari Beltim Abdur Kadir, dan Ketua DPRD Beltim Fezzi Uktolseja,sebelum dimulainya acara pembahasan penanggulangan dan pencegahan Korupsi Berbuntut pengusiran wartawan yang meliput giat tersebut.
Pengusiran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Belitung Timur Burhanudin kepada para wartawan melalui pengeras suara “Saya minta wartawan meninggalkan ruangan karena nanti ada seisen konferensi pers yang akan dilakukan kajati” pinta Buehanusin,Hal ini menuai reaksi keras seluruh wartawan di Belitung Timur dan Belitung, para pewarta sangat menyayangkan atas insiden pengusiran tersebut.
Karyadi Mantan Ketua Kelompok Kerja Wartawan Belitung timur mengatakan," kami sebagai wartawan kecewa atas sikap pak Wabub karena mengusir kami, ini telah melecehkan profesi wartawan yang dilindungi UU PERS No 40 tahun 1999, dan Perbuatan wakil bupati tersebut dinilai melanggar Uu 40/1999 dan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kami akan bawa kasus ini ke ranah hukum karena sudah melanggar pasal 18 ayat 1 UU PERS tahun 1999," tegas Karyadi
Awalnya pengusiran wartawan tersebut tidak ada alasan yang jelas ketika Burhanudin meminta wartawan yang sudah berada di ruangan untuk meninggalkan ruangan.
Kemudian setelah dikonfirmasi oleh wartawan, Wakil Bupati Beltim Burhanudin yang biasa disapa Aan mengatakan," bahwa ini permintaan dari Kejati Babel, Ranu Mihardja untuk seluruh media Off dulu, sebelum acara dimulai pak kajati minta kepada saya seluruh awak media off dulu, nanti ada sesi khusus untuk konferensi pers setelah selesai”Jelas Burhanudin
Sekretaris Perwabel (Perkumpulan wartawan Belitung ) Jhon Pieter Hoeck Panjaitan mengatakan," Kasus pengusiran wartawan yg dilakukan oleh Wabup Beltim Burhanudin atau yang akrab disapa Aan sangat disayang kan sekali dikarenakan wartawan berhak meliput kegitan Apapun sesuai dgn UU pers no 40 tahun 1999 apalagi peliputan kasus korupsi atau penyimpangan dana,tidak boleh ada yang ditutup tutup, UU pers Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya," jelas Jhon Pieter
Jhon menambahkan bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun, tandasnya.
Atas kejadian ini seluruh wartawan yang tergabung di Pokja dan Perwabel akan melakukan aksi demo atas kasus pengusiran wartawan ini yang dianggap telah mencoreng wajah para jurnalis.
Ketika di coba konfirmasi melalui telepon selulernya Kajati Babel Ranu Mihardja melalui pesan WA, pukul 22.15 wib tampaknya belum dibaca,sampai berita ini di naikkan kajati belum bisa di hubungi.(Jphp)
COMMENTS