Ketua umum PJI (persatuan Jurnalis Indonesia) Angkat Bicara Siapa Otak Dibalik Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2020

Tulungagung, RN  Ketua umum PJI Hartanto Boechori mengatakan bahwa surat edaran MA (Makamah Agung) Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan U...

Bupati Maryoto Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Apakah Bupati Tulungagung dan Penikmat Uang Haram Akan Ikut Terseret Pasca Di Tangkapnya Ketua DPRD

Ketua DPRD Tulungagung Di Tahan KPK

Tulungagung, RN 
Ketua umum PJI Hartanto Boechori mengatakan bahwa surat edaran MA (Makamah Agung) Nomor 2 Tahun 2020 bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Mafia peradilan seperti bau busuk “gas”.  Ada, namun  tak terlihat fisiknya. Pers pasti paham.

Boechori menjelaskan  Surat edaran MA Nomor 2 Tahun 2020  tentang Tata Tertib Menghadiri Sidang, mengatur pengambilan foto, rekaman suara, rekaman televisi harus seizin ketua pengadilan negeri bersangkutan,  bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau dilanjutkan, pasti akan menuai polemik berkepanjangan, khususnya dengan pers. Karena keduanya saling bertolak belakang. UU pers menganut azas kemerdekaan mencari gagasan dan informasi, sedangkan SE 2/2020, membatasi,"ucapnya

Kalaulah sekarang SE MA Nomor 2 Tahun 2020, dicabut, memang harus dicabut!!. Permasalahannya bukan hanya sampai disitu atau berfokus pada pencabutan itu saja. Siapa dibalik ide dikeluarkannya SE 2/2020 itu. Apakah mungkin Ketua MA tidak mengetahui substansi SE tersebut sebelum ditandataninya?        SE MA Nomor 2 Tahun 2020 itu jelas berpihak pada kemungkinan terjadinya ketidak adilan/mafia peradilan di ruang sidang.

Rahasia umum, di semua instansi termasuk institusi peradilan, selalu ada “oknum” perusak sistim yang bersih. Dalam dunia hukum/peradilan, sering disebut sebagai mafia peradilan. “Tukang menjungkir-balikkan” penegakan hukum dan keadilan.  Nyaris semuanya dilakukan atas dasar motivasi uang. Memperparah keadaan, bila “oknum” dalam suatu institusi relatif banyak, bahkan “direstui” pimpinan institusinya. Apakah kondisi demikian masih dapat disebut “oknum”?

Lanjut Boechori Dalam situasi kondisi seperti itulah, fungsi pers sebagai kontrol sosial harus dijalankan, dengan segala “senjatanya” termasuk kamera, perekam audio video, kamera tersembunyi (hidden camera) dan lain-lain.

Bahkan seorang jurnalis diperbolehkan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam melakukan kegiatan jurnalisme investigasi, selama dilakukan demi/memperjuangkan kepentingan umum dan sifatnya terbatas serta harus dilakukan jurnalis yang bermoral tinggi dan mempunyai tanggung jawab moral. Tak terkecuali untuk menguak ketidak adilan atau mafia hukum di persidangan/pengadilan.

Dalam persidangan, hakim/peradilan, jelas harus dihormati secara proporsional. Namun kalau sampai harus melakukan pembatasan yang berlebihan seperti diatur dalam SE 2/2020 itu, justru akan berakibat “memanjakan/melindungi” oknum pelaku mafia peradilan. Karena hasil foto, perekaman gambar dan suara, setidaknya bisa dijadikan alat bukti atau sekurang-kurangnya, “petunjuk” untuk sarana membongkar “pelencengan” keadilan atau setidaknya menjadi “rem” bagi oknum-oknum itu,"tandasnya

Penulis    : Hartanto Boechori
Wartawan Kompeten Utama 
Ketua Umum Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI)
(pt)