MA Batalkan Iuran Kenaikan BPJS , Lagilator Kotim ini Mendukung.

SAMPIT-RN Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin timur Riskon Febiansyah Mendukung penuh keputusan MAhkamah Agung (MA) membatalkan ...

Tata Ruang Wilayah Tidak Jelas Rawan Picu Konflik

Wakil Ketua DPRD Kotim ini, Ingatkan Kebun Sawit Akan Dampak Lingkungan

Forum CSR di Kotim Diminta Beberkan Capaian Realisasi Program

SAMPIT-RN
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin timur Riskon Febiansyah Mendukung penuh keputusan MAhkamah Agung (MA) membatalkan kenikan iuran BPJS Kesehatan karena pada dasarnya kenaikan BPJS ini sangat menbebani masyarakat indonesia kotim khususnya .

"Karena ini sudah keputusan yang bersifat final dan mengikat ,masyarakat kotim khususnya mendesak Pemerintah Pusat mematuhi dan menjalankan putusan MA karena putusan hasil judicial final dan mengikat," ujar Riskon .

Menurutnya Keputusan MA tersebut merupakan angin segar bagi masyarakat yang selama ini sempat terbebani oleh iuranan BPJS yang dinilai tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat dan terkesan memaksakan tersebut maka dengan putusan tersebut Berita Gembira tentang Dibatalkannya iuran BPJS oleh MA.

Pertama kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih atas telah diputuskannya oleh MA mengenai pembatalan perpres no.75 tahun 2019 yang isinya tentang kenaikan iuran BPJS kesehatan,"

Ini yang ditunggu" oleh hampir 250jt rakyat indonesia atau puluhan ribu masyarakat kotim terutama sudah mendapatkan keadilan ditengah kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS tanpa melihat kemampuan rakyatnya contohnya kotim saja UMK kita dipatok upah minimum kabupaten (UMK) 2020 sebesar Rp 2.991.946, Kamis (7/11). Nilai UMK 2020 mengalami kenaikan 8,51 persen dari UMK sebelumnya yang hanya sebesar Rp 2.757.300. jika punya empat anak dan kedua orang tua tentunya sangat berat jika iuran itu tinggi itu artinya belum saat nya BPJS ini dinaikan oleh sabab itu saya ssbagai wakil rakyat mendesak Pemerintah segera melaksanakan putusan MA tersebut,"tegasnya.

Kembali dia menuturkan putusan MA ini lahir melalui judicial review yg diajukan oleh komunitas pasien cuci darah Indonesia (KPCDI).artinya putusan MA tersebut bersifat final dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat.karena sejak awal januari 2020 yang lalu Perpres no.75 tahun 2019 itu, banyak dikeluhkan oleh masyarakat yg keberatan dengan naiknya iuran BPJS yg sangat drastis mencolok yg semula kelas III sebesar Rp.24.000 menjadi Rp.42.000 begitu juga dengan kelas II Rp 110 dan I Rp 160 yang mengalami kenaikan yang fantastis.Sekarang kita tinggal menunggu pemerintah pusat menjalankan putusan MA tersebut. (Joe)