Pontianak (Kalbar), RN Puluhan warga Kapuas Hulu mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Putussibau, menuntut keadilan dalam proses hukum Pe...
Pontianak (Kalbar), RN
Puluhan warga Kapuas Hulu mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Putussibau, menuntut keadilan dalam proses hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara tebang pilih.
"Kami masyarakat kecil sangat kecewa atas penertiban PETI yang kami anggap tebang pilih, sebab kami hanya menggunakan mesin biasa, sedangkan aktivitas PETI yang menggunakan alat berat bebas bekerja tanpa ada tindakan," kata Ijong kepada Wartawan, saat menghadiri sidang tuntutan terhadap enam terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu di Pengadilan Negeri Putussibau, Rabu (4/3/2020).
Ijong menyampaikan, menantunya atas nama Suhardi salah satu terdakwa dalam perkara PETI, dari Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu tersebut hanyalah tumbal. Ijong juga tidak menampik, bahwa kegiatan PETI adalah kegiatan yang salah dan melanggar hukum. Namun Ijong merasa keberatan dan menilai bahwa proses penegakan hukum tersebut tidak berkeadilan. Karena adanya tebang pilih saat penertiban PETI pada hari Kamis, 7 November 2019 yang lalu.
"Menantu saya itu hanya menggunakan mesin kecil, kenapa yang menggunakan alat berat tidak ditangkap, kami rakyat kecil minta keadilan, kami tahu aktivitas PETI itu salah dimata hukum, tapi jangan tebang pilih,"sindir Ijon.
Ditempat yang sama, Pengadilan Negeri Putussibau, hal senada juga disampaikan Kamaruzaman Kepala Desa Riam Mengelai, Kecamatan Boyan Tanjung, bahwa ada warganya yang terdakwa dalam perkara PETI tersebut, sehingga kedatangannya ke pengadilan bersama sejumlah warga yang merupakan keluarga terdakwa juga minta keadilan.
"Masyarakat minta keadilan kepada penegak hukum, karena memang aktivitas pertambangan yang besar - besar menggunakan Eksavator justru tidak ditindak,"ungkap Kamaruzaman.
Kepala Desa Riam Mengelai menyampaikan, aktivitas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang menggunakan alat berat (Eksavator) dan punya karyawan di wilayah Kapuas Hulu bukanlah rahasia umum lagi, namun selama ini yang ditertibkan hanya masyarakat kecil untuk dijadikan korban. Terkait proses hukum yang sudah berjalan terus, Kamaruzaman mengaku bahwa terdakwa bersama masyarakat menghargai proses hukum, namun masyarakat minta aparat penegak hukum dalam persoalan PETI harus seadil - adilnya.
"Saya tidak perlu menyebutkan itu dimana, yang jelas aktivitas PETI dengan alat berat itu ada, dan tidak ditertibkan. Kami menghargai proses hukum ini, tapi jangan tebang pilih dan kami minta keadilan,"kata Kamaruzaman.
Sementara itu, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara PETI mengatakan ada enam terdakwa dalam perkara tersebut diantaranya berinsal AS, AM, JM, MR, RS dan SH.
Menurut JPU, tuntutan hukum untuk ke enam terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Pasal yang dikenakan Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009.
"Tadi jadwalnya sesuai agenda sidang berupa pembacaan tuntutan oleh JPU sudah dilaksanakan. Sidang ditunda sampai dengan dua minggu ke depan tanggal 18 Maret 2020 mendatang dengan agenda putusan. Penundaan dimaksud dilakukan untuk majelis hakim bermusyawarah," jelas Erik.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, perkara PETI, Veronika Sekar mengatakan memang ada sidang terhadap enam terdakwa PETI di Kapuas Hulu.
" Sidang hari ini pembacaan tuntutan, untuk putusan ditunda sampai tanggal 18 Maret 2020," kata Sekar.
Sekar menjelaskan, ditundanya sidang putusan PETI tersebut karena ada enam berkas perkara terkait PETI, sehingga perlu di pertimbangkan terlebih dahulu dari keterangan saksi, dan fakta persidangan.
"Apakah nantinya para terdakwa bersalah atau tidak, kalau memang nantinya bersalah berapa hukumannya, permohonan para terdakwa juga kami harus perhatikan kami harus musyawarahkan untuk mendapatkan putusan yang seadil - adilnya untuk semua pihak," jelas Sekar.
Terkait kehadiran puluhan masyarakat, Sekar sangat mengapresiasi pihak keluarga terdakwa mau datang dan tidak membuat keributan.
"Karena mereka mendampingi para keluarga yang sedang dalam kesusahan itu harus penuh dukungan, orang yang menjalani hukuman satu hari atau satu tahun itu sama saja, kami apresiasi keluarga terdakwa hadir dan tidak buat keributan,"kata Sekar.
Sebagai informasi, berdasarkan pengakuan salah satu pekerja, Kamis (27/2/2020) bahwa saat ini sudah ada 60 unit alat berat Eksavator yang dikerahkan dilokasi PETI itu, saat ini luas lahan yang tergarap baru sekitar 2 x 3 Kilometer dari 21 Hektar yang memiliki kandungan emas. Dirinya memperkirakan sampai anak, cucu, cicit, lahan tersebut belum habis digarap karena memiliki kandungan emas. Untuk memuluskan kegiatan tersebut biar aman, wajib setor bulanan, total setoran setiap bulan 1 Milyar lebih.
Adrian.
Puluhan warga Kapuas Hulu mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Putussibau, menuntut keadilan dalam proses hukum Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara tebang pilih.
"Kami masyarakat kecil sangat kecewa atas penertiban PETI yang kami anggap tebang pilih, sebab kami hanya menggunakan mesin biasa, sedangkan aktivitas PETI yang menggunakan alat berat bebas bekerja tanpa ada tindakan," kata Ijong kepada Wartawan, saat menghadiri sidang tuntutan terhadap enam terdakwa dari Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu di Pengadilan Negeri Putussibau, Rabu (4/3/2020).Ijong menyampaikan, menantunya atas nama Suhardi salah satu terdakwa dalam perkara PETI, dari Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu tersebut hanyalah tumbal. Ijong juga tidak menampik, bahwa kegiatan PETI adalah kegiatan yang salah dan melanggar hukum. Namun Ijong merasa keberatan dan menilai bahwa proses penegakan hukum tersebut tidak berkeadilan. Karena adanya tebang pilih saat penertiban PETI pada hari Kamis, 7 November 2019 yang lalu.
"Menantu saya itu hanya menggunakan mesin kecil, kenapa yang menggunakan alat berat tidak ditangkap, kami rakyat kecil minta keadilan, kami tahu aktivitas PETI itu salah dimata hukum, tapi jangan tebang pilih,"sindir Ijon.
Ditempat yang sama, Pengadilan Negeri Putussibau, hal senada juga disampaikan Kamaruzaman Kepala Desa Riam Mengelai, Kecamatan Boyan Tanjung, bahwa ada warganya yang terdakwa dalam perkara PETI tersebut, sehingga kedatangannya ke pengadilan bersama sejumlah warga yang merupakan keluarga terdakwa juga minta keadilan."Masyarakat minta keadilan kepada penegak hukum, karena memang aktivitas pertambangan yang besar - besar menggunakan Eksavator justru tidak ditindak,"ungkap Kamaruzaman.
Kepala Desa Riam Mengelai menyampaikan, aktivitas PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) yang menggunakan alat berat (Eksavator) dan punya karyawan di wilayah Kapuas Hulu bukanlah rahasia umum lagi, namun selama ini yang ditertibkan hanya masyarakat kecil untuk dijadikan korban. Terkait proses hukum yang sudah berjalan terus, Kamaruzaman mengaku bahwa terdakwa bersama masyarakat menghargai proses hukum, namun masyarakat minta aparat penegak hukum dalam persoalan PETI harus seadil - adilnya.
"Saya tidak perlu menyebutkan itu dimana, yang jelas aktivitas PETI dengan alat berat itu ada, dan tidak ditertibkan. Kami menghargai proses hukum ini, tapi jangan tebang pilih dan kami minta keadilan,"kata Kamaruzaman.
Sementara itu, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara PETI mengatakan ada enam terdakwa dalam perkara tersebut diantaranya berinsal AS, AM, JM, MR, RS dan SH.
Menurut JPU, tuntutan hukum untuk ke enam terdakwa yaitu pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Pasal yang dikenakan Pasal 158 Undang - Undang RI Nomor 4 Tahun 2009.
"Tadi jadwalnya sesuai agenda sidang berupa pembacaan tuntutan oleh JPU sudah dilaksanakan. Sidang ditunda sampai dengan dua minggu ke depan tanggal 18 Maret 2020 mendatang dengan agenda putusan. Penundaan dimaksud dilakukan untuk majelis hakim bermusyawarah," jelas Erik.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, perkara PETI, Veronika Sekar mengatakan memang ada sidang terhadap enam terdakwa PETI di Kapuas Hulu.
" Sidang hari ini pembacaan tuntutan, untuk putusan ditunda sampai tanggal 18 Maret 2020," kata Sekar.
Sekar menjelaskan, ditundanya sidang putusan PETI tersebut karena ada enam berkas perkara terkait PETI, sehingga perlu di pertimbangkan terlebih dahulu dari keterangan saksi, dan fakta persidangan.
"Apakah nantinya para terdakwa bersalah atau tidak, kalau memang nantinya bersalah berapa hukumannya, permohonan para terdakwa juga kami harus perhatikan kami harus musyawarahkan untuk mendapatkan putusan yang seadil - adilnya untuk semua pihak," jelas Sekar.
Terkait kehadiran puluhan masyarakat, Sekar sangat mengapresiasi pihak keluarga terdakwa mau datang dan tidak membuat keributan.
"Karena mereka mendampingi para keluarga yang sedang dalam kesusahan itu harus penuh dukungan, orang yang menjalani hukuman satu hari atau satu tahun itu sama saja, kami apresiasi keluarga terdakwa hadir dan tidak buat keributan,"kata Sekar.
Sebagai informasi, berdasarkan pengakuan salah satu pekerja, Kamis (27/2/2020) bahwa saat ini sudah ada 60 unit alat berat Eksavator yang dikerahkan dilokasi PETI itu, saat ini luas lahan yang tergarap baru sekitar 2 x 3 Kilometer dari 21 Hektar yang memiliki kandungan emas. Dirinya memperkirakan sampai anak, cucu, cicit, lahan tersebut belum habis digarap karena memiliki kandungan emas. Untuk memuluskan kegiatan tersebut biar aman, wajib setor bulanan, total setoran setiap bulan 1 Milyar lebih.
Adrian.
COMMENTS