OKU Selatan, RN Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sedang melakukan sin...
OKU Selatan, RN
Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sedang melakukan sinergi dan sinkronisasi data, terkait dampak pandemi COVID-19, dalam rangka, melaksanakan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat di daerah ini, yang layak mendapat skema bantuan yang disediakan pemerintah.
Ada beberapa bantuan yang dimaksud tersebut diantaranya yang bersumber dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial dan kementerian desa. Program jaring pengaman sosial dari provinsi maupun jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten OKU Selatan. agenda hari ini kita melakukan video conference (Vicon) dengan Menteri Sosial, ungkap Bupati Popo Ali, dihadapan awak media usai melakukan Vicon di ruang Diskominfo Kamis (16/04).
"'Hari ini pemda OKU Selatan beserta jajaran, melakukan video conference dengan Kementerian Sosial atau Kemensos, dalam rangka koordinasi terhadap program bantuan langsung tunai (BLT)."
Ada 10 ribu lebih warga di Provinsi Sumsel yang akan mendapatkan skema BLT dari pemerintah pusat dalam hal ini kemensos. Kabupaten OKU Selatan Dari jumlah tersebut belum bisa dirinci berapa banyak warga masyarakat kita yang akan mendapat bantuan. Hal ini akan dilakukan koordinasi atau Vicon bersama kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumsel dalam waktu dekat, katanya.
Saat ditanya tentang Surat Edaran Kemendes terhadap pengalokasian dana desa untuk BLT dan pendataannya, Bupati Popo Ali menegaskan kita masih menyempurnakan skema bantuan yang berasal dari kementerian sosial. Yaitu masyarakat Sumsel yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), itu dulu katanya.
Pihaknya mengakui bahwa dengan keadaan darurat seperti ini, berbagai upaya dilakukan dan memaksimalkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait yang ada. Sehingga kita akan mendapatkan data yang tidak tumpang tindih.
Sehingga warga penerima program bantuan tersebut, memang benar benar berhak mendapatkannya, ungkap Bupati.
Untuk itu Bupati Popo Ali berharap, kerja keras semua pihak dalam hal ini, diharapkan akan memberi dampak yang optimal terhadap program program yang ada. Selain itu tentu diperlukan pengawasan berbagai elemen yang ada dimasyarakat untuk menginformasikan bila ada penyimpangan ke pihaknya, termasuk rekan rekan wartawan, Pintanya.
Dilansir harapanrakyat.com
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Presiden setuju dengan usulan Kemensos tentang bantuan langsung tunai atau BLT Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Namun kata Juliari, program BLT corona ini tidak akan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Namun BLT ini akan diberikan warga masyarakat yang tercatat di dalam data terpadu milik Kemensos. Selain menggunakan data Kemensos, Kemensos juga akan melibatkan Pemerintah daerah untuk meminta data tambahan.
Selain itu, penerima BLT corona ini harus yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT (bantuan pangan non tunai) maupun kartu pra kerja. Bantuan langsung tunai (BLT) ini lanjut Juliari, akan disalurkan mulai bulan April ini.
Syarat Mendapatkan BLT Rp 600 Ribu
Lalu apa saja syarat mendapatkan BLT corona dari pemerintah saat pandemi corona ini:
1. Warga yanga akan menerima BLT adalah mereka yang masuk dalam data terpadu milik Kemensos.
2. BLT akan diberikan kepada keluarga kategori miskin.
3. Warga yang mendapatkan BLT semuanya di luar Jabodetabek.
4. Warga yang ingin dapat BLT corona ini tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan Kartu pra kerja.
Itulah ulasan mengenai program BLT. Nah bagaimana, apakah kamu termasuk ke dalam syarat penerima BLT Rp 600 ribu dari pemerintah atau tidak? Jawabannya ada pada diri masing-masing. (Bbg~OS)
Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan sedang melakukan sinergi dan sinkronisasi data, terkait dampak pandemi COVID-19, dalam rangka, melaksanakan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat di daerah ini, yang layak mendapat skema bantuan yang disediakan pemerintah.
Ada beberapa bantuan yang dimaksud tersebut diantaranya yang bersumber dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial dan kementerian desa. Program jaring pengaman sosial dari provinsi maupun jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten OKU Selatan. agenda hari ini kita melakukan video conference (Vicon) dengan Menteri Sosial, ungkap Bupati Popo Ali, dihadapan awak media usai melakukan Vicon di ruang Diskominfo Kamis (16/04).
"'Hari ini pemda OKU Selatan beserta jajaran, melakukan video conference dengan Kementerian Sosial atau Kemensos, dalam rangka koordinasi terhadap program bantuan langsung tunai (BLT)."
Ada 10 ribu lebih warga di Provinsi Sumsel yang akan mendapatkan skema BLT dari pemerintah pusat dalam hal ini kemensos. Kabupaten OKU Selatan Dari jumlah tersebut belum bisa dirinci berapa banyak warga masyarakat kita yang akan mendapat bantuan. Hal ini akan dilakukan koordinasi atau Vicon bersama kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumsel dalam waktu dekat, katanya.
Saat ditanya tentang Surat Edaran Kemendes terhadap pengalokasian dana desa untuk BLT dan pendataannya, Bupati Popo Ali menegaskan kita masih menyempurnakan skema bantuan yang berasal dari kementerian sosial. Yaitu masyarakat Sumsel yang telah terdata di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), itu dulu katanya.
Pihaknya mengakui bahwa dengan keadaan darurat seperti ini, berbagai upaya dilakukan dan memaksimalkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait yang ada. Sehingga kita akan mendapatkan data yang tidak tumpang tindih.
Sehingga warga penerima program bantuan tersebut, memang benar benar berhak mendapatkannya, ungkap Bupati.
Untuk itu Bupati Popo Ali berharap, kerja keras semua pihak dalam hal ini, diharapkan akan memberi dampak yang optimal terhadap program program yang ada. Selain itu tentu diperlukan pengawasan berbagai elemen yang ada dimasyarakat untuk menginformasikan bila ada penyimpangan ke pihaknya, termasuk rekan rekan wartawan, Pintanya.
Dilansir harapanrakyat.com
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, Presiden setuju dengan usulan Kemensos tentang bantuan langsung tunai atau BLT Rp 600 ribu selama tiga bulan.
Namun kata Juliari, program BLT corona ini tidak akan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia. Namun BLT ini akan diberikan warga masyarakat yang tercatat di dalam data terpadu milik Kemensos. Selain menggunakan data Kemensos, Kemensos juga akan melibatkan Pemerintah daerah untuk meminta data tambahan.
Selain itu, penerima BLT corona ini harus yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT (bantuan pangan non tunai) maupun kartu pra kerja. Bantuan langsung tunai (BLT) ini lanjut Juliari, akan disalurkan mulai bulan April ini.
Syarat Mendapatkan BLT Rp 600 Ribu
Lalu apa saja syarat mendapatkan BLT corona dari pemerintah saat pandemi corona ini:
1. Warga yanga akan menerima BLT adalah mereka yang masuk dalam data terpadu milik Kemensos.
2. BLT akan diberikan kepada keluarga kategori miskin.
3. Warga yang mendapatkan BLT semuanya di luar Jabodetabek.
4. Warga yang ingin dapat BLT corona ini tidak boleh menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT dan Kartu pra kerja.
Itulah ulasan mengenai program BLT. Nah bagaimana, apakah kamu termasuk ke dalam syarat penerima BLT Rp 600 ribu dari pemerintah atau tidak? Jawabannya ada pada diri masing-masing. (Bbg~OS)
COMMENTS