SAMPIT, RN Pedagang Warung Wonogiri yang mendirikan warung diatas tanah milik PT. Inhutani III masih merasa was-was adanya surat peringatan...
SAMPIT, RN
Pedagang Warung Wonogiri yang mendirikan warung diatas tanah milik PT. Inhutani III masih merasa was-was adanya surat peringatan yang dilayangkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantana Tengah. Nanang Khumairi , pedagang Warung Wonogiri yang membangun warungnya di lokasi milik PT. Inhutani III yang disewa dan kontraknya dengan PT. Inhutani III, merasa terancam pembongkaran paksa oleh Pol- PP Kotim, apalagi pihak Perijinan juga ikut-ikutan latah memberikan surat kepada pedagang tersebut.
Menurutnya kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dan hanya DRPD Kotim lah satu-satunya tempat dia berharap atas masalah ini.
"Saya semakin takut setelah menerima dua surat sekaligus baru-baru ini, satu dari Pol PP dan satu dari Dinas Perijinan, terus terang saja saya sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah saja tergadai di Bank untuk modal usaha ini, pas warung saya ini baru buka tiga minggu, langsung dapat surat perintah bongkar dari Satpol PP, ditambah lagi akibat wabah corona ini, usaha masyarakat kecil seperti kami ini semakin sakit, jangankan cari hasil yang lebih dari kerja jualan warung makan ini untuk makan saja sulit sekali, sebenarnya hati kami menangis pak atas ancaman Satpol PP ini, cuma tidak kami tampakkan.
" Saat ini harapan saya sekeluarga sebagai penyelamat adalah Wakil rakyat yang ada di DPRD saja, dan sambil berharap juga kepada Bupati Kotim mau memahami keadaan kami saat ini, sebab kalau ini dibongkar mau tinggal dimana lagi kami ini, warung ini jugalah tempat tinggal saya sekeluarga," katanya Sabtu 4 April 2020.
Menanggapi hal itu , terpisah Wakil Ketua I DPRD Kotim H. Rudianur mengatakan untuk penyelesaian ataupun sangsi terhadap pedagang lebih baik ditunda dulu, kita fokus mengurus penanganan wabah corona lebih penting dari pada membongkar warung dagangan masyarakat pedagang yang saat ini juga sepi pembeli. Jangankan untuk mencari untung besar , untuk mempertahankan usahanya mereka juga kebingungan.
" Pemda dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perijinan lebih baik ikut fokus mengurusi penanganan virus corona dan juga membantu mengurangi beban masyarakat, dari pada menakut-nakuti dan menebar ancaman pada pedagang yang saat ini nafas ekonominya sudah diubun-ubun,"tukasnya.
Ditambahkannya jika ada permasalahan dengan masyarakat , lebih baik ditunda dulu. Karena lebih kita fokus kepada bagaimana kita menangani wabah corona yang sudah menghebohkan dunia. Dan bagaimana Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi karena dampak dari wabah corana ini.
" Pemda harusnya fokus ke penanggulangan dan pencegahan covid-19 dan buat persoalan lain itu lebih baik ditunda. Karena secara ekonomi sosial masyarakat sekarang dihadapkan dengan tingginya harga bahan pokok seperti gula dan lainnya. Ini yang menjadi fokus Pemda, Satpol PP bantu memberikan informasi bagaimana pencegahan dan edukasi kepada masyarakat dalam berinteraksi kepada sesama untuk menjaga jarak dan melarang warga untuk berkumpul ditempat umum yang memudahkan penyebaran virus corona ,"pintanya.
Untuk itu lanjut Rudianur yang juga Politisi Partai Golkar, sekali lagi kita lebih baik saat ini fokus pada penanganan wabah corona.
" Ayo kita fokus menangani wabah corona dan berikan bantuan kepada masyarakat dan jangan menambah penderitaan rakyat yang saat ini sudah sangat menderita, gunakan kewenangan dan jabatan dengan hati nurani, agar masyarakat merasa terlindungi," pungkasnya.(Joe).
Pedagang Warung Wonogiri yang mendirikan warung diatas tanah milik PT. Inhutani III masih merasa was-was adanya surat peringatan yang dilayangkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantana Tengah. Nanang Khumairi , pedagang Warung Wonogiri yang membangun warungnya di lokasi milik PT. Inhutani III yang disewa dan kontraknya dengan PT. Inhutani III, merasa terancam pembongkaran paksa oleh Pol- PP Kotim, apalagi pihak Perijinan juga ikut-ikutan latah memberikan surat kepada pedagang tersebut.
Menurutnya kalau dia sudah tidak punya apa-apa lagi, dan hanya DRPD Kotim lah satu-satunya tempat dia berharap atas masalah ini.
"Saya semakin takut setelah menerima dua surat sekaligus baru-baru ini, satu dari Pol PP dan satu dari Dinas Perijinan, terus terang saja saya sudah tidak punya apa-apa lagi, rumah saja tergadai di Bank untuk modal usaha ini, pas warung saya ini baru buka tiga minggu, langsung dapat surat perintah bongkar dari Satpol PP, ditambah lagi akibat wabah corona ini, usaha masyarakat kecil seperti kami ini semakin sakit, jangankan cari hasil yang lebih dari kerja jualan warung makan ini untuk makan saja sulit sekali, sebenarnya hati kami menangis pak atas ancaman Satpol PP ini, cuma tidak kami tampakkan.
" Saat ini harapan saya sekeluarga sebagai penyelamat adalah Wakil rakyat yang ada di DPRD saja, dan sambil berharap juga kepada Bupati Kotim mau memahami keadaan kami saat ini, sebab kalau ini dibongkar mau tinggal dimana lagi kami ini, warung ini jugalah tempat tinggal saya sekeluarga," katanya Sabtu 4 April 2020.
Menanggapi hal itu , terpisah Wakil Ketua I DPRD Kotim H. Rudianur mengatakan untuk penyelesaian ataupun sangsi terhadap pedagang lebih baik ditunda dulu, kita fokus mengurus penanganan wabah corona lebih penting dari pada membongkar warung dagangan masyarakat pedagang yang saat ini juga sepi pembeli. Jangankan untuk mencari untung besar , untuk mempertahankan usahanya mereka juga kebingungan.
" Pemda dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Perijinan lebih baik ikut fokus mengurusi penanganan virus corona dan juga membantu mengurangi beban masyarakat, dari pada menakut-nakuti dan menebar ancaman pada pedagang yang saat ini nafas ekonominya sudah diubun-ubun,"tukasnya.
Ditambahkannya jika ada permasalahan dengan masyarakat , lebih baik ditunda dulu. Karena lebih kita fokus kepada bagaimana kita menangani wabah corona yang sudah menghebohkan dunia. Dan bagaimana Pemerintah Daerah dapat membantu masyarakat yang saat ini sedang kesulitan ekonomi karena dampak dari wabah corana ini.
" Pemda harusnya fokus ke penanggulangan dan pencegahan covid-19 dan buat persoalan lain itu lebih baik ditunda. Karena secara ekonomi sosial masyarakat sekarang dihadapkan dengan tingginya harga bahan pokok seperti gula dan lainnya. Ini yang menjadi fokus Pemda, Satpol PP bantu memberikan informasi bagaimana pencegahan dan edukasi kepada masyarakat dalam berinteraksi kepada sesama untuk menjaga jarak dan melarang warga untuk berkumpul ditempat umum yang memudahkan penyebaran virus corona ,"pintanya.
Untuk itu lanjut Rudianur yang juga Politisi Partai Golkar, sekali lagi kita lebih baik saat ini fokus pada penanganan wabah corona.
" Ayo kita fokus menangani wabah corona dan berikan bantuan kepada masyarakat dan jangan menambah penderitaan rakyat yang saat ini sudah sangat menderita, gunakan kewenangan dan jabatan dengan hati nurani, agar masyarakat merasa terlindungi," pungkasnya.(Joe).
COMMENTS