Purwakarta, RN Pimpinan DPRD Purwakarta mengundang Kadis PU Binamarga dan Pengairan, Kamis (9/4/2020), terkait ambruknya jembatan Ci...
Purwakarta, RN
Pimpinan DPRD Purwakarta mengundang Kadis PU Binamarga dan Pengairan, Kamis (9/4/2020), terkait ambruknya jembatan Ciherang (Bodem) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Purwakarta (3/4/2020) lalu, dan menewaskan seorang warga Subang.
Jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Campaka itu memang selalu ramai dilewati masyarakat, terlebih ada pabrik di sekitarnya, yang di tengah pandemi corona ini, tidak meliburkan karyawannya.
Hadir dalam rapat kerja itu selain Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua DPRD Hj, Neng Supartini, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, Ketua Komisi III Drs. Akun Kurniadi, MM, Wakil Ketua Komisi III Asep Abdullah, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, juga Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia dan tiga orang jajarannya.
Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, mengaku prihatin atas terjadinya musibah tersebut. Selain melakukan klarifikasi atas musibah yang terjadi, ia juga mengharapkan kepada dinas terkait untuk segera membangun jembatan alternatif, sehingga akses masyarakat tidak terganggu. Ia juga mempertanyakan, apakah hal tersebut murni akibat bencana atau ada unsur kelalaian penyedia jasa (pemborong) ?
“Di sekitar sana memang ada pabrik yang tidak meliburkan karyawannya di tengah pandemi corona saat ini. Dalam hitungan menit saja, sudah banyak motor yang mengantri untuk melewati jembatan tersebut. Karena itu, sangat diperlukan sekali jembatan alternatif pengganti sementara,”tegasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia menerangkan, apakah itu murni bencana atau ada unsur kelalaian dari penyedia jasa, pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari tim ahli (Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) dari Kementerian PUPR.
“Sesuai peraturan perundang-undangan, kami sudah melaporkannya ke Pusjatan, dan sedang menunggu penjelasan dari tim ahli. Masalahnya, tidak bisa cepat hasilnya kita peroleh, karena kantor mereka masih tutup akibat pandemi virus corona,”jelasnya. “Begitupun pihak berwajib juga menunggu dari penjelasan yang sama,”ujar Ryan.
Namun untuk mengatasi tersebut, kata Ryan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah cepat sebagaimana instruksi Bupati. Alternatifnya, mungkin pihaknya akan menyewa jembatan Balley, untuk membantu akses masyarakat yang biasa melalui jalur tersebut. Hanya saja, menurut informasi yang diperolehnya, harga sewa jembatan Balley itu seharga Rp. 480.000 per hari.
“Masalahnya, berapa lama kita akan menggunakan jembatan Balley itu? Karena hal itu terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nah, tentunya hal ini masih perlu dikonsultasikan dulu dengan Bupati dan Tim APD, terkait juga adanya kebijakan pusat penggunaan anggaran fokus penanganan wabah covid-19,“ tukasnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri.
Dalam kesempatan itu, Ryan juga meminta dukungan DPRD, jika ke depan pihaknya mengajukan peningkatan anggaran tanggap darurat dan cadangan. Pasalnya, saat ini anggaran cadangan terlalu minim, sehingga tak mampu mengcover dengan cepat, jika terjadi bencana seperti ini.
Bbl
Pimpinan DPRD Purwakarta mengundang Kadis PU Binamarga dan Pengairan, Kamis (9/4/2020), terkait ambruknya jembatan Ciherang (Bodem) di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Purwakarta (3/4/2020) lalu, dan menewaskan seorang warga Subang.
Jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Campaka itu memang selalu ramai dilewati masyarakat, terlebih ada pabrik di sekitarnya, yang di tengah pandemi corona ini, tidak meliburkan karyawannya.
Hadir dalam rapat kerja itu selain Ketua DPRD H. Ahmad Sanusi, Wakil Ketua DPRD Hj, Neng Supartini, Wakil Ketua DPRD Warseno, SE, Ketua Komisi III Drs. Akun Kurniadi, MM, Wakil Ketua Komisi III Asep Abdullah, Sekretaris DPRD Drs. H. Suhandi, M.Si, juga Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia dan tiga orang jajarannya.
Ketua DPRD Purwakarta H. Ahmad Sanusi, mengaku prihatin atas terjadinya musibah tersebut. Selain melakukan klarifikasi atas musibah yang terjadi, ia juga mengharapkan kepada dinas terkait untuk segera membangun jembatan alternatif, sehingga akses masyarakat tidak terganggu. Ia juga mempertanyakan, apakah hal tersebut murni akibat bencana atau ada unsur kelalaian penyedia jasa (pemborong) ?
“Di sekitar sana memang ada pabrik yang tidak meliburkan karyawannya di tengah pandemi corona saat ini. Dalam hitungan menit saja, sudah banyak motor yang mengantri untuk melewati jembatan tersebut. Karena itu, sangat diperlukan sekali jembatan alternatif pengganti sementara,”tegasnya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kadis PU Binamarga dan Pengairan Ryan Oktavia menerangkan, apakah itu murni bencana atau ada unsur kelalaian dari penyedia jasa, pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari tim ahli (Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) dari Kementerian PUPR.
“Sesuai peraturan perundang-undangan, kami sudah melaporkannya ke Pusjatan, dan sedang menunggu penjelasan dari tim ahli. Masalahnya, tidak bisa cepat hasilnya kita peroleh, karena kantor mereka masih tutup akibat pandemi virus corona,”jelasnya. “Begitupun pihak berwajib juga menunggu dari penjelasan yang sama,”ujar Ryan.
Namun untuk mengatasi tersebut, kata Ryan, pihaknya sudah mengambil langkah-langkah cepat sebagaimana instruksi Bupati. Alternatifnya, mungkin pihaknya akan menyewa jembatan Balley, untuk membantu akses masyarakat yang biasa melalui jalur tersebut. Hanya saja, menurut informasi yang diperolehnya, harga sewa jembatan Balley itu seharga Rp. 480.000 per hari.
“Masalahnya, berapa lama kita akan menggunakan jembatan Balley itu? Karena hal itu terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nah, tentunya hal ini masih perlu dikonsultasikan dulu dengan Bupati dan Tim APD, terkait juga adanya kebijakan pusat penggunaan anggaran fokus penanganan wabah covid-19,“ tukasnya, seraya menambahkan, pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri.
Dalam kesempatan itu, Ryan juga meminta dukungan DPRD, jika ke depan pihaknya mengajukan peningkatan anggaran tanggap darurat dan cadangan. Pasalnya, saat ini anggaran cadangan terlalu minim, sehingga tak mampu mengcover dengan cepat, jika terjadi bencana seperti ini.
Bbl
COMMENTS