AKD Mengadu Ke Bupati Tulungagung Terkait BPNT

Tulungagung, RN  Program Pemerintah BPNT (bantuan pangan non tunai) masih ada permasalahan mulai dari telur busuk dan kwalitas beras rend...

Tulungagung, RN 
Program Pemerintah BPNT (bantuan pangan non tunai) masih ada permasalahan mulai dari telur busuk dan kwalitas beras rendah. Terjadi di wilayah Kecamatan Sumbergempol, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya.

AKD (asosiasi kepala desa) Kab. Tulungagung  Prov. Jawa Timur, 2 mei 2020 mengadu permasalahan yang terjadi dilapangan ke Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM.

Ketua AKD Kab. Tulungagung, Mohammad Soleh menyampaikan, kita tidak menilai bagaimana Dinas Sosial menyampaikan bantuan itu kemasyarakat, yang kita minta dari hasil musyawarah AKD adalah pemberdayaan tentang Bumdes.

"kami bukan minta sebagai agen hanya penyalur sehinga kemanfaatan lebih dinikmati oleh masyarakat Desa kami," terangnya

banyak program pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat tidak mampu maka dari itu lebih baik BPNT di kelola Bumdes di Desa masing - masing biar hasilnya maksimal dan bisa tepat sasaran," imbuhnya

Soleh berharap bila bantuan sosial ini (BPNT) dikelola oleh masing-masing desa, secara kwalitas akan mudah dikontrol, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bisa berjalan.

Sementara itu Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM., mengatakan, AKD menyampaikan pada Pemerintah daerah terkait penanganan bantuan sosial yang terdampak covid-19, dalam hal pendataan warga masyarakat yang dikejar waktu dan kebenaran data yang harus valid, pihak AKD minta agar aturan tidak dipersulit.

"untuk data ini titik beratnya ada di Kepala Desa, kalau bisa jangan sampai salah, karena jika salah berarti data dari desa yang salah, kalau bisa jangan sampai terjadi overlapping (red. tumpang tindih). Ucap Bupati di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Bupati menegaskan untuk seluruh bantuan sosial baik itu PKH, BPNT atau bantuan lainnya itu mampu menjadi penyeimbang bantuan bagi masyarakat yang terdampak seperti mereka yang bekerja disektor riil termasuk pekerja bangunan, ojol, mlijo dan lain sebagainya.

"yang mereka tidak tercover bantuan sosial ini, kita masih mempunyai satu sistem yaitu intervensi terhadap keluarga yang belum tertangani, ini ada lagi jumlahnya." Terangnya.

Lanjut bupati, dalam sistem pendataan bantuan tersebut, basis yang digunakan adalah NIK, jadi tidak mungkin terjadi penerima bantuan ganda.

Mengenai keluhan terkait penyaluran program BPNT, sebagai Pemerintah Daerah Maryoto mengucapkan terima kasih kepada AKD atas masukan yang diberikan.

"kita perlu melakukan penelusuran, besuk kita akan mengadakan rapat terkait masalah itu. Bila tidak benar, kita benarkan, dan bila tidak lurus, kita akan luruskan." Tutupnya. (pt/ds)