USUT TUNTAS PENYUAPAN HAKIM LASITO !

Jepara, RN Amar putusan Pengadilan Negri Semarang atas kelanjutan kasus Banpol yang menimpa Bupati Jepara non aktif sdr AM  selama 2 tahu...

GELAR SARJANA KADINKES KAB. JEPARA DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

HARUSNYA BUPATI JEPARA TINGGAL DI LP SUKAMISKIN?

GELAR SARJANA KADINKES KAB. JEPARA DIRAGUKAN KEABSAHANNYA

Jepara, RN
Amar putusan Pengadilan Negri Semarang atas kelanjutan kasus Banpol yang menimpa Bupati Jepara non aktif sdr AM  selama 2 tahun penjara pada tahun 2019 kemarin, belum melibatkan orang - orang yang ikut terlibat didalam proses  penyuapan tersebut.Seperti diketahui bahwa penyuapan oleh Bupati Jepara non aktif sdr AM kepada hakim Lasito terjadi dua kali yakni 16 000 USD dan 500 juta Rupiah diberikan didua tempat  yaitu di Semarang dan  di Solo.Penyuapan yang pertama sebesar 16 000 USD diberikan di Semarang  oleh pihak keluarga sdr AM yakni AS ( seorang anggota DPRD Jepara) dan  AA, sedangkan di Solo sebesar 500 juta rupiah diberikan oleh pengacara  dan anak dari sdr AM yaitu H yang tertangkap basah OTT oleh KPK.

Dalam undang- undang Gratifikasi dikatakan barangsiapa yang melakukan  gratifikasi/ suap maka orang- orang yang terlibat didalamnya  semuanya terkena sanksi hukum, yaitu baik   yang memberikan maupun pihak yang menerima.

Masyarakat pemerhati  tindak pidana korupsi mempertanyakan mengapa oknum- oknum Pemberi uang  cash suapan tersebut  hanya menjadi saksi dan tidak ikut di proses secara hukum sesuai undang- undang  yang berlaku di Indonesia?

Apakah hakim  tidak mengikuti UU No 31/1999 , dimana orang- orang yang  menyiapkan dan mengantarkan  uang suap tersebut masih bebas berkeliaran bahkan menjadi wakil rakyat, padahal jelas telah terlibat terlaksananya penyuapan tersebut?

Saat awak media RN mewawancarai melalui seluler  sdr Bunyamin ketua  LSM MAKI (Masyarakat Anti Korupsi  Indonesia), beliau mengatakan bahwa semua orang - orang yang terlibat seperti yang merencanakan, yang menyiapkan, yang mengadakan dan yang mengantarkan terkena sanksi hukum.

Demi tegaknya hukum  yang berkeadilan dan hukum yang bermartabat maka  masyarakat Jepara bersama media RN menghimbau agar KPK  melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tinggi, sehingga kasus ini segera dapat diusut sampai tuntas ,sampai semua orang  yang terlibat menerima sanksi hukum sesuai dengan perbuatan masing- masing, agar  kasus yang sama tidak akan terulang  lagi . ( Bareta .S )