Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), RN Dampak pandemi covid - 19 di Kabupaten PALI menimbulkan banyak dampak termasuk kepada para jurnalis...
Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), RN
Dampak pandemi covid - 19 di Kabupaten PALI menimbulkan banyak dampak termasuk kepada para jurnalis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Masalah nya dana publikasi media yang berbentuk adventorial (ADV) sampai saat ini belum ada kejelasan. Sementara sejumlah media sudah menanda tangani perjanjian kontrak tahun dengan Pemkab PALI melalu Humas Pemkab PALI tahun anggaran 2020 ini.
Mirisnya lagi ketika media dipaksa agar gigit jari di situasi pandemi covid - 19 ini, namun dibumi Serepat Serasan ini pelaksanaan proyek infrastruktur fisik di dinas dinas Pemkab PALI lancar lancar saja layaknya situasi normal.
Dan kalau ada publikasi media advetorial untuk media di Pemkab PALI, disinyalir terkhusus hanya untuk media media tertentu saja, berdasarkan kedekatannya kepada oknum oknum yang berkaitan dengan kerja sama jurnalis di Kabupaten PALI.
" Kami sudah menanda tangani kontrak /SPK kerjasama dengan Pemkab PALI melalui Humas pada awal tahun 2020 ini. lebih dahulu dari daerah lain. Namun mirisnya ketika didaerah lain sudah memberikan hak media melalui advetorial, dipemkab PALI sampai saat ini belum ada kejelasan " Ungkap salah seorang jurnalis yang minta namanya tidak ditulis.
" Kita sebenarnya makhlum mengingat situasi covid - 19 ini, mungkin ada pengurangan anggaran, namun tidak mungkin sampai nol, itu buktinya pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten PALI masih marak artinya masih ada dinas yang memiliki anggaran untuk kegiatannya, tidak mungkin anggaran untuk media saja yang dihabiskan, apalagi Kabupaten PALI merupakan salah satu peserta pilkada serentak pada Desember 2020 ini " Terangnya.
" Bila hal ini sampai terjadi hingga akhir tahun anggaran 2020, kita akan menyampaikan surat kedinas yang terkait, minta audit dana publikasi media di Kabupaten PALI beberapa tahun, ada ketidak transparanan sepertinya, apalagi ada indikasi ada kawan kawan media tertentu saja yang diperbolehkan membuat berita ADV oleh oknum Humas Pemkab PALI " Tukasnya.
" Kami juga berharap, Media yang kerjasama di Pemkab PALI jangan dipolitisir untuk kepentingan mendukung salah satu kandidat di pilkada Kabupaten PALI Desember 2020, kalau mau diberi ADV, Karena dana di Humas untuk media itu memang hak media, media harus tetap berdiri secara independen " Harapnya.
Sebagaimana dilansir dari berita online suara45.com, diberitakan bahwa dana belanja publikasi Media Adventorial(ADV) Humas Pemerintah Kabupaten PALI(Pemkab) pada anggaran tahun 2020 menuai banyak dugaan, dan tidak transparan. Akibatnya banyak para wartawan yang bertugas di kabupaten PALI bertanya-tanya Anggaran Media utk tahun 2020 ini berapa sebenarnya permedia, atau bagaimana
Hal ini diungkapkan salah satu wartawan Majalah Arung Samsul Rizal Rebudin yg akrab disapa mang Rebu.
Dia menceritakan, belum lama ini dia mendatangi kantor Humas Pemkab PALI yang berada dibilangan Jalan Merdeka km 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Dia bermaksud mengajuhkan tagihan Adventorial(ADV) yang mungkin karena kesal belum ada pemberitahuan pesanan advetorial dari Humas Pdmkab, jadi dia berinisiatif bikin berita adventorial salah satu kegiatan Pemkab PALI tahun 2020 ini.
Namun setelah diajukan pembayaran, tagihannya ditolak dan dikembalikan oleh Alvie Yudi Nasroni selaku kepala Sub Bagian Humas(Kasubag)Pemkab PALI .
Padahal kata Samsul Rizal Rabudin, dia sudah menananda tangan kontrak kerja sama dengan Humas Sekda Pemkab PALI ada SPK/MOU nya dengan resmi.
" Tapi kenapa tagihan berita ADV saya ditolak, dikembalikan tidak diterima dan tidak dibayar, sementara ada kawan kawan dari media lain yang mengajukan penagihan, sedang diproses dan akan dibayar. Itu artinya tidak adil dan merata pembayarannya, wajar saja kalau saya cemburu sosial karena kami sama-sama propesi wartawan ini. Itu namanya pilih kasih karena anggaran media ini sudah ada anggarannya dan itu adalah uang negara di Permerintah Kabupaten PALI yang memang hak media yang sudah bekerjasama " Keluhnya.
" Kalau memang tidak dibayar semua tidak masalah, jadi sama rasa jangan dibeda-bedakan karena semua media yang sudah menanda tangani kontrak punya hak yang sama dan harus diperlakukan adil " Pungkasnya.
Sedangkan Dharmawan SE mantan Sekjen PWI Kabupaten PALI yang juga jurnalis dari Surat kabar Harian Sumsel Pers-Dimensi sangat menyayangkan kejadian tersebut
Seharusnya kata dia, dengan kejadian seperti ini dapat dIadikan pelajaran untuk semua wartawan yang bertugas di Kabupaten PALI.
" Semua kawan kawan jurnalis yang bertugas di Kabupaten PALI harus selalu kompak, merasa senasib sebagai insan yang memiliki profesi yang sama " Kata Dharmawan.
Masih kata Dharmawan, untuk Humas Pemkab PALI agar bersikap adil dan merata dalam pembagian Adventorial(ADV). agar tidak ada cemburu sosial dengan wartawan yang lainnya kalaupun anggaran media nya sedikit, harus d bagi sedikit-sedikit agar semua mencicipi.
"Jangan ada kawan kawan yang sudah terlanjur membuat berita ADV,, tidak dibayar namun ada yang dibayar. Dan hal ini jelas akan menimbulkan kecemburuan sosial " Tutur Dharmawan.
Sementara itu, Icuk M Sakir wakil ketua PWI Sumsel yang juga pemilik Media Majalah Arung mengatakan semoga kejadian Wartawan tidak dibayar berita ADV jangan terulang lagi. Jadikan sebuah pelajaran " Ujarnya
" Kita sangat menyayangkan sikap Humas Pemkab PALI, semestinya bersikap adil soal pembagian Adventorial(ADV), dibagi rata agar kebagian semua. Jangan ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, Kalaupun dana ADV nya sedikit tetap dibagi rata dan adil, walau ditengah wabah virus covid -19 Corona " Harapnya. ( TIM)
Dampak pandemi covid - 19 di Kabupaten PALI menimbulkan banyak dampak termasuk kepada para jurnalis di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Masalah nya dana publikasi media yang berbentuk adventorial (ADV) sampai saat ini belum ada kejelasan. Sementara sejumlah media sudah menanda tangani perjanjian kontrak tahun dengan Pemkab PALI melalu Humas Pemkab PALI tahun anggaran 2020 ini.
Mirisnya lagi ketika media dipaksa agar gigit jari di situasi pandemi covid - 19 ini, namun dibumi Serepat Serasan ini pelaksanaan proyek infrastruktur fisik di dinas dinas Pemkab PALI lancar lancar saja layaknya situasi normal.
Dan kalau ada publikasi media advetorial untuk media di Pemkab PALI, disinyalir terkhusus hanya untuk media media tertentu saja, berdasarkan kedekatannya kepada oknum oknum yang berkaitan dengan kerja sama jurnalis di Kabupaten PALI.
" Kami sudah menanda tangani kontrak /SPK kerjasama dengan Pemkab PALI melalui Humas pada awal tahun 2020 ini. lebih dahulu dari daerah lain. Namun mirisnya ketika didaerah lain sudah memberikan hak media melalui advetorial, dipemkab PALI sampai saat ini belum ada kejelasan " Ungkap salah seorang jurnalis yang minta namanya tidak ditulis.
" Kita sebenarnya makhlum mengingat situasi covid - 19 ini, mungkin ada pengurangan anggaran, namun tidak mungkin sampai nol, itu buktinya pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten PALI masih marak artinya masih ada dinas yang memiliki anggaran untuk kegiatannya, tidak mungkin anggaran untuk media saja yang dihabiskan, apalagi Kabupaten PALI merupakan salah satu peserta pilkada serentak pada Desember 2020 ini " Terangnya.
" Bila hal ini sampai terjadi hingga akhir tahun anggaran 2020, kita akan menyampaikan surat kedinas yang terkait, minta audit dana publikasi media di Kabupaten PALI beberapa tahun, ada ketidak transparanan sepertinya, apalagi ada indikasi ada kawan kawan media tertentu saja yang diperbolehkan membuat berita ADV oleh oknum Humas Pemkab PALI " Tukasnya.
" Kami juga berharap, Media yang kerjasama di Pemkab PALI jangan dipolitisir untuk kepentingan mendukung salah satu kandidat di pilkada Kabupaten PALI Desember 2020, kalau mau diberi ADV, Karena dana di Humas untuk media itu memang hak media, media harus tetap berdiri secara independen " Harapnya.
Sebagaimana dilansir dari berita online suara45.com, diberitakan bahwa dana belanja publikasi Media Adventorial(ADV) Humas Pemerintah Kabupaten PALI(Pemkab) pada anggaran tahun 2020 menuai banyak dugaan, dan tidak transparan. Akibatnya banyak para wartawan yang bertugas di kabupaten PALI bertanya-tanya Anggaran Media utk tahun 2020 ini berapa sebenarnya permedia, atau bagaimana
Hal ini diungkapkan salah satu wartawan Majalah Arung Samsul Rizal Rebudin yg akrab disapa mang Rebu.
Dia menceritakan, belum lama ini dia mendatangi kantor Humas Pemkab PALI yang berada dibilangan Jalan Merdeka km 10 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI. Dia bermaksud mengajuhkan tagihan Adventorial(ADV) yang mungkin karena kesal belum ada pemberitahuan pesanan advetorial dari Humas Pdmkab, jadi dia berinisiatif bikin berita adventorial salah satu kegiatan Pemkab PALI tahun 2020 ini.
Namun setelah diajukan pembayaran, tagihannya ditolak dan dikembalikan oleh Alvie Yudi Nasroni selaku kepala Sub Bagian Humas(Kasubag)Pemkab PALI .
Padahal kata Samsul Rizal Rabudin, dia sudah menananda tangan kontrak kerja sama dengan Humas Sekda Pemkab PALI ada SPK/MOU nya dengan resmi.
" Tapi kenapa tagihan berita ADV saya ditolak, dikembalikan tidak diterima dan tidak dibayar, sementara ada kawan kawan dari media lain yang mengajukan penagihan, sedang diproses dan akan dibayar. Itu artinya tidak adil dan merata pembayarannya, wajar saja kalau saya cemburu sosial karena kami sama-sama propesi wartawan ini. Itu namanya pilih kasih karena anggaran media ini sudah ada anggarannya dan itu adalah uang negara di Permerintah Kabupaten PALI yang memang hak media yang sudah bekerjasama " Keluhnya.
" Kalau memang tidak dibayar semua tidak masalah, jadi sama rasa jangan dibeda-bedakan karena semua media yang sudah menanda tangani kontrak punya hak yang sama dan harus diperlakukan adil " Pungkasnya.
Sedangkan Dharmawan SE mantan Sekjen PWI Kabupaten PALI yang juga jurnalis dari Surat kabar Harian Sumsel Pers-Dimensi sangat menyayangkan kejadian tersebut
Seharusnya kata dia, dengan kejadian seperti ini dapat dIadikan pelajaran untuk semua wartawan yang bertugas di Kabupaten PALI.
" Semua kawan kawan jurnalis yang bertugas di Kabupaten PALI harus selalu kompak, merasa senasib sebagai insan yang memiliki profesi yang sama " Kata Dharmawan.
Masih kata Dharmawan, untuk Humas Pemkab PALI agar bersikap adil dan merata dalam pembagian Adventorial(ADV). agar tidak ada cemburu sosial dengan wartawan yang lainnya kalaupun anggaran media nya sedikit, harus d bagi sedikit-sedikit agar semua mencicipi.
"Jangan ada kawan kawan yang sudah terlanjur membuat berita ADV,, tidak dibayar namun ada yang dibayar. Dan hal ini jelas akan menimbulkan kecemburuan sosial " Tutur Dharmawan.
Sementara itu, Icuk M Sakir wakil ketua PWI Sumsel yang juga pemilik Media Majalah Arung mengatakan semoga kejadian Wartawan tidak dibayar berita ADV jangan terulang lagi. Jadikan sebuah pelajaran " Ujarnya
" Kita sangat menyayangkan sikap Humas Pemkab PALI, semestinya bersikap adil soal pembagian Adventorial(ADV), dibagi rata agar kebagian semua. Jangan ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, Kalaupun dana ADV nya sedikit tetap dibagi rata dan adil, walau ditengah wabah virus covid -19 Corona " Harapnya. ( TIM)
COMMENTS