MERANTI, RN Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah meminta Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti agar t...
MERANTI, RN
Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah meminta Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti agar transparansi dalam pengunaan anggaran Percepatan penangulanggan Covid -19, Minggu (6/06/2020)
Menurutnya, anggaran senilai Rp 36.5 Miliar yang diawalnya disepakati meningkat menjadi Rp 77.5 Miliar itu sebaiknya pengunaan dananya dipublikasikan agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan.
“Untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi dana bencana Nasional ini, sebaiknya Bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 harus mempublikasi agar publik tau apa saja yang sudah dibelanjakan, sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya pengembangan anggaran,” kata Ramlan.
Lebih lanjut, ia juga meminta transparansi bantuan sumbangan dari pihak donatur, baik berupa APD atau uang yang masuk ke Pemda Meranti.
“Ini juga harus transparan, agar jelas peruntukannya dan tepat sasaran,” beber Ramlan lagi.
Selain itu, kata Ramlan, Falma akan ikut mengawasi terkait pengunaan anggaran Covid-19 serta dana sumbangan harus dipublikasi secara detail. “Saya mengajak pihak Kepolisan, Kejaksaan, teman-teman Media dan LSM, serta masyarakat harus bersatu mengawasi penyaluran dana Covid 19,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Agus Suliadi SH, Sekretaris BPKP mengatakan, Hal lain yang memalukan dan sempat viral media sosial tentang salah seorang mantan ketua tim Gugus Tugas menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kepuluan Meranti nyanyi, bahwa dirinya banyak hutang pada saat jadi ketua Tim gugus tugas (13 hari,red). “Saya banyak hutang mencapai ratusan juta,” kata Kadiskes,” ujar Agus Suliadi yang akrab dipangil Adi.
Kami mendengar langsung rekaman Vedio Oknum Kadiskes menjelaskan pada saat jadi ketua tim gugus tugas Covid -19, dirinya kala itu sudah banyak hutang diantara hutang dengan pihak ke tiga, seperti hutang dengan distributor APD Pekanbaru, hutang dengan kelompok penjahit masker dan hutang makan minum diPosko Tim Gugus Tugas,” tutur Kadiskes,” urai Adi.
Rekaman yang berdurasi 30 menit oknum, Kadiskes panjang lebar dan secara detail menceritakan pada saat perubahan SK baru, Kadiskes itu menjadi Kebid operasional yang membidangi, Pencegahan, Sosialiasi, Pemulihan.
Dirinya (Kadiskes,red) kembali menambah hutang, sementara pencairan dana BTT (Bantuan Tidak Terduga ) di OPD yang ia pimpin sudah dianggarkan Rp 10.7 Miliar, namun sampai saat ini belum ada menerima uang sepeser pun. “Jelas terdengar pada vidio pembicaraan bahwa Kadiskes sudah berhutang Rp 800 Juta lebih,” papar Adi.
Mengutip Hasil Rakor Kordinator Wilayah (Korwil) Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsubgah) V KPK, Andi Purwana bersama Pemvrop Riau beberapa waktu lalu (18/05/2020). Hal tersebut disampaikan saat melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya.
Andy Purwana menyampaikan, sesuai dengan tugas KPK Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 jelas mengawasi terhadap resiko prilaku koruptif terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 khusus monitor kebijakan Pemda dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Setidaknya ada empat hal menjadi potensi Korupsi pada penangan Covid19 :
1. Pengadaan Barang dan Jasa, jangan ada kolusi dengan penyedia pengadaan barang dan jasa, penyedia APD dan Pembelian Masker
2. Sumbangan dari pihak ke tiga harus tercatat penerimaanya disalurkan tepat sasaran serta dokumentasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Potensi korupsi ke tiga terkait penganggaran harus jelas datanya baik penganggaran belanja serta pencatatan mengenai pemanfaatan angaran tersebut.
4. Berkaitan penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima bantuan harus jelas datanya.
Lanjut Andy, terkait penyaluran Bansos penerima harus jelas datanya, untuk penyaluran Bansos pasti berkaitan dengan Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS, mekanisme penyalurannya berdasarkan Surat Edaran (SE ) KPK Nomor 11 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 21 April 2020.
“Surat edaran itu berkaitan pengunaan Data Terpada DTKS dan Data Non DTKS dalam pemberi Bantuan Sosial pada masyarkat,” pangkas Andy.zam.
Ketua Forum Aliansi LSM Meranti (FALMA), Ramlan Abdullah meminta Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti agar transparansi dalam pengunaan anggaran Percepatan penangulanggan Covid -19, Minggu (6/06/2020)
Menurutnya, anggaran senilai Rp 36.5 Miliar yang diawalnya disepakati meningkat menjadi Rp 77.5 Miliar itu sebaiknya pengunaan dananya dipublikasikan agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan.
“Untuk mengantisipasi tindak pidana korupsi dana bencana Nasional ini, sebaiknya Bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 harus mempublikasi agar publik tau apa saja yang sudah dibelanjakan, sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya pengembangan anggaran,” kata Ramlan.
Lebih lanjut, ia juga meminta transparansi bantuan sumbangan dari pihak donatur, baik berupa APD atau uang yang masuk ke Pemda Meranti.
“Ini juga harus transparan, agar jelas peruntukannya dan tepat sasaran,” beber Ramlan lagi.
Selain itu, kata Ramlan, Falma akan ikut mengawasi terkait pengunaan anggaran Covid-19 serta dana sumbangan harus dipublikasi secara detail. “Saya mengajak pihak Kepolisan, Kejaksaan, teman-teman Media dan LSM, serta masyarakat harus bersatu mengawasi penyaluran dana Covid 19,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Agus Suliadi SH, Sekretaris BPKP mengatakan, Hal lain yang memalukan dan sempat viral media sosial tentang salah seorang mantan ketua tim Gugus Tugas menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kabupaten Kepuluan Meranti nyanyi, bahwa dirinya banyak hutang pada saat jadi ketua Tim gugus tugas (13 hari,red). “Saya banyak hutang mencapai ratusan juta,” kata Kadiskes,” ujar Agus Suliadi yang akrab dipangil Adi.
Kami mendengar langsung rekaman Vedio Oknum Kadiskes menjelaskan pada saat jadi ketua tim gugus tugas Covid -19, dirinya kala itu sudah banyak hutang diantara hutang dengan pihak ke tiga, seperti hutang dengan distributor APD Pekanbaru, hutang dengan kelompok penjahit masker dan hutang makan minum diPosko Tim Gugus Tugas,” tutur Kadiskes,” urai Adi.
Rekaman yang berdurasi 30 menit oknum, Kadiskes panjang lebar dan secara detail menceritakan pada saat perubahan SK baru, Kadiskes itu menjadi Kebid operasional yang membidangi, Pencegahan, Sosialiasi, Pemulihan.
Dirinya (Kadiskes,red) kembali menambah hutang, sementara pencairan dana BTT (Bantuan Tidak Terduga ) di OPD yang ia pimpin sudah dianggarkan Rp 10.7 Miliar, namun sampai saat ini belum ada menerima uang sepeser pun. “Jelas terdengar pada vidio pembicaraan bahwa Kadiskes sudah berhutang Rp 800 Juta lebih,” papar Adi.
Mengutip Hasil Rakor Kordinator Wilayah (Korwil) Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsubgah) V KPK, Andi Purwana bersama Pemvrop Riau beberapa waktu lalu (18/05/2020). Hal tersebut disampaikan saat melakukan Video Conference (Vidcon) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Yan Prana Jaya.
Andy Purwana menyampaikan, sesuai dengan tugas KPK Pasal 6 UU No.19 Tahun 2019 jelas mengawasi terhadap resiko prilaku koruptif terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 khusus monitor kebijakan Pemda dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Setidaknya ada empat hal menjadi potensi Korupsi pada penangan Covid19 :
1. Pengadaan Barang dan Jasa, jangan ada kolusi dengan penyedia pengadaan barang dan jasa, penyedia APD dan Pembelian Masker
2. Sumbangan dari pihak ke tiga harus tercatat penerimaanya disalurkan tepat sasaran serta dokumentasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
3. Potensi korupsi ke tiga terkait penganggaran harus jelas datanya baik penganggaran belanja serta pencatatan mengenai pemanfaatan angaran tersebut.
4. Berkaitan penyaluran Bantuan Sosial untuk penerima bantuan harus jelas datanya.
Lanjut Andy, terkait penyaluran Bansos penerima harus jelas datanya, untuk penyaluran Bansos pasti berkaitan dengan Data Terpada Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS, mekanisme penyalurannya berdasarkan Surat Edaran (SE ) KPK Nomor 11 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 21 April 2020.
“Surat edaran itu berkaitan pengunaan Data Terpada DTKS dan Data Non DTKS dalam pemberi Bantuan Sosial pada masyarkat,” pangkas Andy.zam.
COMMENTS