Jakarta,RN Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan MSi, menemui Sekjend Kementerian KLHK, Bambang Hendroyono, dalam pertemuan itu Bupati Irwa...
Jakarta,RN
Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan MSi, menemui Sekjend Kementerian KLHK, Bambang Hendroyono, dalam pertemuan itu Bupati Irwan mengusulkan kepada Menteri KLHK RI untuk mengeluarkan Wilayah Hutan Lindung Meranti dari Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2020, dengan melihat kondisi Eksisting wilayah Meranti yang sesungguhnya agar upaya Pemda dalam pengembangan wilayah tidak terkendala, bertempat di Kantor Kementrian LHK RI, Jakarta, Rabu (9/7/2020).
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan itu, Plt. Kepala Bappeda, Azza Fahroni dan Ketua Forum Camat se-Meranti, Rayan Pribadi SH.
Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan melakukan konsultasi sekaligus mengajukan permohonan kepada Kementrian LHK RI untuk pelepasan kawasan kilang sagu masyarakat yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dari Area PIPPIB, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK tersebut tidak menjadi kendala Pemda dalam melakukan pengembangan wilayah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa hingga Perkotaan.
Seperti diketahui, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.851/MENLHK/PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 terkait.
PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode 1 tanggal 26 Februari 2020. Menimbulkan kendala bagi Kabupaten Kepulauan Meranti dimana berdasarkan hasil kajian sangat menyulitkan dan bahkan sangat menghambat pelaksanaan pengembangan pembangunan, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan bidang lainnya yang pada dasarnya merupakan potensi bagi daerah.
"Padahal potensi ini merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian pedesaan sampai perkotaan," jelas Bupati.
Dijelaskan Bupati Irwan, total luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 260.654,32 ha (71,67 %) dari total luas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan luas kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 100.027,53 ha (27,5 %). Dari Luas APL tersebut sebanyak 81.555,38 ha termasuk ke dalam moratorium gambut (PIPPIB) tahun 2020.
Luas Areal Penggunaan Lain yang benar- benar bisa digunakan dan aman untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah hanya seluas 16.072,15 ha saja atau sekitar 4.42 % dari total luas daratan Kabupaten Kepulaun Meranti.
Dengan areal yang bisa dikelola hanya tinggal seluas 16.072,15 ha tersebut tentunya akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan pembangunan sebab jika hanya mengandalkan sektor hulu pertanian tanpa diikuti pengembangan industri hilir akan menyebabkan Meranti sebagai Kabupaten baru akan selalu tertinggal, termiskin dan terbelakang.
Diakui Bupati, permasalahan ini sudah pernah dusampaikan langsung kepada Ibu. Zam
Bupati Kepulauan Meranti Drs. Irwan MSi, menemui Sekjend Kementerian KLHK, Bambang Hendroyono, dalam pertemuan itu Bupati Irwan mengusulkan kepada Menteri KLHK RI untuk mengeluarkan Wilayah Hutan Lindung Meranti dari Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Tahun 2020, dengan melihat kondisi Eksisting wilayah Meranti yang sesungguhnya agar upaya Pemda dalam pengembangan wilayah tidak terkendala, bertempat di Kantor Kementrian LHK RI, Jakarta, Rabu (9/7/2020).
Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan itu, Plt. Kepala Bappeda, Azza Fahroni dan Ketua Forum Camat se-Meranti, Rayan Pribadi SH.
Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan melakukan konsultasi sekaligus mengajukan permohonan kepada Kementrian LHK RI untuk pelepasan kawasan kilang sagu masyarakat yang sebagian besar masuk dalam kawasan hutan lindung dari Area PIPPIB, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian LHK tersebut tidak menjadi kendala Pemda dalam melakukan pengembangan wilayah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa hingga Perkotaan.
Seperti diketahui, sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.851/MENLHK/PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020 terkait.
PIPPIB Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode 1 tanggal 26 Februari 2020. Menimbulkan kendala bagi Kabupaten Kepulauan Meranti dimana berdasarkan hasil kajian sangat menyulitkan dan bahkan sangat menghambat pelaksanaan pengembangan pembangunan, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, dan bidang lainnya yang pada dasarnya merupakan potensi bagi daerah.
"Padahal potensi ini merupakan penyumbang pertumbuhan perekonomian pedesaan sampai perkotaan," jelas Bupati.
Dijelaskan Bupati Irwan, total luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 260.654,32 ha (71,67 %) dari total luas Kabupaten Kepulauan Meranti, sedangkan luas kawasan non hutan atau Areal Penggunaan Lain (APL) adalah 100.027,53 ha (27,5 %). Dari Luas APL tersebut sebanyak 81.555,38 ha termasuk ke dalam moratorium gambut (PIPPIB) tahun 2020.
Luas Areal Penggunaan Lain yang benar- benar bisa digunakan dan aman untuk pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah hanya seluas 16.072,15 ha saja atau sekitar 4.42 % dari total luas daratan Kabupaten Kepulaun Meranti.
Dengan areal yang bisa dikelola hanya tinggal seluas 16.072,15 ha tersebut tentunya akan menyulitkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan pembangunan sebab jika hanya mengandalkan sektor hulu pertanian tanpa diikuti pengembangan industri hilir akan menyebabkan Meranti sebagai Kabupaten baru akan selalu tertinggal, termiskin dan terbelakang.
Diakui Bupati, permasalahan ini sudah pernah dusampaikan langsung kepada Ibu. Zam
COMMENTS