DIDUGA REKAYASA GUGATAN PRAPRADILAN ATAS SP3 POLDA SULSEL

Makassar, RN Adanya publikasi pemberitaan di media Online beberapa waktu lalu terkait kasus yang menimpa Juni Mawarti, SE., selaku terla...

Warga Kota Makassar Merindukan Sosok Pemimpin Aco (IAS)

Pilkada Serentak Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Adalah Tantangan Kampanye

Polda Sulsel Mengungkap Jaringan Pengedar Narkotika Di Makassar

Makassar, RN
Adanya publikasi pemberitaan di media Online beberapa waktu lalu terkait kasus yang menimpa Juni Mawarti, SE., selaku terlapor atas tuduhan penipuan dan penggelapan pasal 372 dan 378 KUHP.

Adapun Aiswariah Amin, SH., selaku pelapor, yang pada tahun 2018 pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasalnya, menurut pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel terkait penetapan SP3 yang dikeluarkan, karena tuduhan yang disangkakan tidak memenuhi unsur adanya suatu tindakan atau perbuatan pidana seperti pasal 372 dan 378 KUHP.

Dikutip dari pemberitaan di media online sebelumnya berdasarkan Jumpa Pers melalui Kuasa Hukum Andi Ifal Anwar yang digelar di Warkop Dapur Ali, pada tanggal (08/07/2020).

Pelapor Aiswariah Amin, SH., melalui Kuasa Hukum mengajukan Permohonan Prapradilan di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 Juni 2020 atas penetapan dikeluarkannya SP3 oleh pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel.

Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Makassar dalam hasil Putusan Sidang Prapradilan pada tanggal 2 Juli 2020, menyatakan menerima Gugatan Pemohon Aiswariah Amin, SH., melalui Kuasa Hukum dan menolak Eksepsi Termohon pihak Ditreskrimum Polda Sulsel.

“Setelah kami minta sidang Pra Pradilan ke Pengadilan Negeri Makassar, hakim tunggal menyatakan kasus tersebut masuk dalam ranah pidana, sehingga SP3 yang dikeluarkan Polda dianggap batal dan kasus ini dibuka kembali.”

"Penetapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Pihak Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah", kutipan inti Putusan.

Lain halnya, menurut H. Baharuddin Side, SH. MH., selaku Kuasa Hukum terlapor Juni Mawarti dalam Jumpa Pers, Sabtu (12/07/2020) yang digelar di Kantor DPP Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) Jalan Sultan Alauddin Ruko Soho Makassar.

Kuasa Hukum terlapor Juni Mawarti menjelaskan bahwa kasus yang menimpa klaimnya terjadi beberapa tahun lalu kini kembali diungkit oleh Aiswariah Amin, SH., melalui Kuasa Hukumnya Andi Ifal Anwar, SH., dengan mengajukan  Praperadilan di Pengadilan Negeri Makassar.

Kuasa Hukum Baharuddin Side, SH., menambahkan bahwa, hal ini bermula sejak tahun 2016 lalu, adanya kesepakatan imbalan jasa yang dituntut oleh pelapor Aiswariah Amin, SH., selaku Kuasa Hukum terlapor dengan Juni Mawarti, SE., yang pada waktu itu melakukan Gugatan Cerai kepada suaminya.

Adapun imbalan jasa yang dituntut oleh Aiswariah Amin, SH., sebanyak 10 % bertahap 2 kali 5 % dari Harta Gono-gini yang dijanjikan sebesar 400 milyar, jika berhasil mendamaikan kasus cerai kepada suaminya.

"Kasus ini berawal sejak 2016 lalu, oleh pelapor Aiswariah Amin, SH., yang juga sebagai Kuasa Hukum dari terlapor Juni Mawarti, SE., dengan minta tolong kepada pelapor untuk menjadi kuasa hukumnya dalam kasus perceraiannya kepada suaminya", jelas H. Baharuddin Side, SH. MH.

Lanjut, "Dengan meminta imbalan 5 % sebanyak 2 kali menjadi 10 % dari harta gono-gini sebesar 400 milyar itu sangat memberatkan klaim saya, dan hal ini sangat tidak wajar, karena sejak awal klaimnya sudah beberapa kali memberikan imbalan jasa kepada Ibu Aiswariah Amin, SH., sekitar 600 juta", jelas H. Baharuddin Side selaku Kuasa Hukum terlapor.

Namun, seiring waktu berjalan jumlah komisi disepakati dan diijanjikan dituntut oleh pelapor Aiswariah Amin, SH., yang belum juga sanggup dibayarkan oleh terlapor Juni Marwati, SE., dan akhirnya melaporkan kepada pihak Polda Sulsel dan ditangani oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel.

Juni Marwati, SE., melalui Kuasa Hukum Baharuddin Side, SH. MH., berharap kepada pihak penegak hukum, agar dapat mencermati dengan baik pokok perkara secara utuh, bukan hanya melihat dari sisi adanya pihak yang menurut dirinya pelapor dirugikan.

Bahkan, pada dasarya hal ini terlalu di lebih-lebihkan, oleh karena klaimnya merasa justru diperlakukan secara tidak adil dan sewajarnya oleh pihak pelapor yang pada waktu itu sebagai Kuasa Hukum dari pihak terlapor.

"Sejak awal saya memang terlalu baik dan percaya kepada ibu Aiswariah Amin, SH., karena beliau saya pikir Kuasa Hukum saya dalam kasus gugatan cerai dengan suami saya", tutur Ibu Juni Mawarti, SE., dengan merasa sedih.

"Lagi pula sebenarnya sebelum adanya janji kesepakatan itu saya sudah cukup loyal memberikan semua apa yang dia minta, beberapa kali dia minta penuhi sejumlah uang semua saya penuhi, malah sudah sekitar 600 juta saya berikan padanya", jelasnya dengan sedih dan kecewa.

Sementara itu, menurut Ketua Umum DPP Lembaga Masyarakat Anti Penyalahgunaan Jabatan (LMAPJ) melalui Penasehat Hukumnya mengatakan bahwa hal ini sangat menarik untuk diberikan pelayanan perlindungan hukum dari pihak aparat penegak hukum.

"Dirinya berjanji akan mengawal kasus ini dan kepada penegak hukum untuk mencermati dan melihat secara utuh pokok perkara yang sebenarnya, karena hukum bukan untuk diintervensi oleh pihak tertentu", tegas Penasehat Hukum.

(Rahmat)