Rp. 882 Juta Lebih Uang Haram Dari Proyek Pembangunan Gedung AKN Disdik Muratara

Diselamatkan dan Dikembalikan oleh Kejari Lubiklinggau ke Pemkab Muratara Lubuklinggau,RN Pasca kelima terpidana korupsi dalam pembangunan g...

Tiga Anggota Polres Lubuklinggau Dipecat Dengan Tidak Hormat Dua Lagi Masih Dalam Proses

Sejumlah Korban Hepnotis Dengan Modus Arisan Mengadu ke Polres Lubuklinggau

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Satlantas Polres Lubuklinggau

Diselamatkan dan Dikembalikan oleh Kejari Lubiklinggau ke Pemkab Muratara

Lubuklinggau,RN

Pasca kelima terpidana korupsi dalam pembangunan gedung Akademi Komunitas Negeri (AKN) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang pembiayaannya dari dana APBD Musi Rawas Utara tahun 2016 sebesar Rp: 7,9 miliar inkrach (putusan tetap) Pengadilan Tipikor Palembang pada Juli 2019 lalu.

Kejaksaan Negeri Kota Lubuklinggau menyerahkan pengembalian uang kerugian negara sebesar Rp 882.786.038,25 kepada Pemerintah Kabupaten Muratara, Rabu (02/09/2020). 

Uang sebesar Rp 882 juta lebih yang diserahkan tersebut merupakan hasil penyitaan kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi kasus pembangunan gedung Akademi Komunikasi Negeri (AKN) Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara pada tahun anggaran 2016 silam.

Kajari Lubuklinggau Willy Ade Chaidir didampingi Kasi Pidsus, Yuriza Antoni menyampaikan, pengembalian uang kerugian negara kepada Pemkab Muratara tersebut merupakan atas perintah Pengadilan. "Pengembalian uang ini, ada yang berdasarkan hasil putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung (MA)," ungkapnya pada wartawan saat pers release kepada wartawan di kantor Kejari Lubuklinggau. Welly menyebutkan, kasus korupsi pembangunan AKN Pemkab Muratara ini dilakukan pada tahun 2016 silam dengan nilai anggaran sebesar Rp 8,5 M, namun, fakta di lapangan hasil pembangunan tidak sesuai dengan jumlah anggarannya, menurutnya pada kasus pembangunan gedung AKN ini telah melibatkan lima terdakwa dan sudah menjalani putusan pengadilan dengan vonis berbeda. Firdaus mantan Kadisdik Muratara dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta atau jika tidak mampu membayar diganti dengan kurungan badan 3 bulan. Ferry Susanto dan Muhammad Subhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Fahrul Rozi dan Briyo Tohir selaku pihak swasta divonis 6 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta atau diganti kurungan badan 3 bulan “, Kajari. 

Setelah uang hasil penyelamatan dari kerugian negara tersebut diserahkan ke Pemkab Muratara, ia berharap dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. "Nanti untuk keperluan dikembalikan kepada Pemda Muratara, masalah peruntukannya Pemda yang mengaturnya," ujar Welly. 

Sementara itu dalam penyerahan BB tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Welly Ade Chaidir yang diterima oleh Sekda, H. Alwi Roham dan didampingi oleh Kepala DPKAD Duman Fashal, serta disaksikan oleh Pejabat Kejari Lubuklinggau, Kasi Pidsus Yuriza Antoni, Kasi BB Eben Ezer, Kasi Intel Aan Tomo. 

Sementara itu Bupati Muratara, H.M. Syarif Hidayat diwakili Sekda, H Alwi Roham menyampaikan ucapan terimakasih, ia berharap uang tersebut bisa digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Muratara. " Kami atas nama Pemkab Muratara akan merima penyerahan uang ini, mudah -mudahan uang ini akan kami gunakan untuk pembangunan di Kabupaten Muratara," pungkasnya.(Habib/Rif)