PEMBANGUNAN RENOVASI KANTOR DESA SUMBER URIP GA JELAS ANGGARAN DARI MANA

Kab.Bekasi, RN  Pemerintah kabupaten bekasi tahun 2021 telah banyak mengeluarkan anggaran ke tiap-tiap kepala desa yang bertujuan untuk pemb...

Kab.Bekasi, RN 

Pemerintah kabupaten bekasi tahun 2021 telah banyak mengeluarkan anggaran ke tiap-tiap kepala desa yang bertujuan untuk pembangunan baik inspratuktur maupun pembangunan sarana dan prasana kantor desa akan tetapi pihak pemerintah desa sering mengabaikan rencana kegiatan anggaran seakan -akan masyarakat atau pihak contro sosial tidak harus tahu anggaran pembangunan bersumber dari mana .

Mentri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (Mendes PDTT)  Eko putro sandjojo menegaskan bahwa dana desa tidak boleh di gunakan untuk membangun kantor desa karena eksensi dari program dana desa adalah memberikan stimulus sebagai pembangkit ekonomi di desa adapun dana tersebut bisa di gunakan untuk mendirikan badan usaha milik desa yang keuntungannya bisa di gunakan untuk memenuhi kebutuhan desa Bumdes adalah milik desa sehingga keuntungannya bisa di gunakan untuk membangun kantor desa atau kebutuhan lainnya.

Pembangunan renovasi kantor desa sumber urip kecamatan pebayuran kabupaten bekasi yang seharusnya terpasang papan informasi tapi pihak pemerintahan desa terutama kepala desa sebagai pengguna anggaran tidak memasang papan informasi sehingga contro sosial dan masyarakat desa sumber urip tidak mengetahui dari mana anggaran renovasi kantor desa tersebut dan berapa anggaran yang di gunakan ini membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat,media,dan masyarakat desa sumber urip bertanya -tanya.

Saat awak media mendatangi kantor desa yang sedang di renovasi para pekerja kuli sudah tidak ada lalu awak media berusaha mendatangi kediaman kepala desa sumber urip untuk meminta keterangan terkait pembangunan renovasi kantor desa anggaran dari mana yg di pergunakan setelah sampai kediaman rumah kepala desa ternyata kepala desa tidak ada bahkan rumahnya juga terkunci seakan -akan kepala desa menghindar untuk di mintai keterangan di hubungi lewat telepon selular tidak aktif.

Salah seorang lembaga swadaya masyarakat prabhu indonesia jaya DPD kabupaten bekasi saat di mintai keterangan oleh awak media mengatakan seharusnya kepala desa sebagai pengguna anggaran mesti terbuka jangan menutup -nutupi berapa besaran anggaran yang di gunakan untuk renovasi kantor desa biar semua jelas sesuai undang -undang keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang baik ucap ketua DPD Lsm prabhu indonesia jaya kabupaten bekasi  nimin rudiansyah.

Sampai berita ini di terbitkan kepala desa sumber urip jajan sujai belum bisa di temui.

Masda