Amblasnya Proyek Jembatan KW 6 Lsm Kompak Reformasi Melaporkan Kadis PUPR Ke Polda Jabar

Karawang, Radar Nusantara  LSM Kompak Reformasi melaporkan Kadis PUPR ke Polda Jabar.Terkait amblasnya proyek jembatan KW 6 dan dipertanggun...

Polri Hormati Hasil Investigasi Komnas HAM Soal Laskar FPI

Kapolres Karawang Dan Dandim 0604 Karawang Melaksanakan Kunjungan Dalam Rangka Peresmian Rutilahu

LMP Memandang Dugaan Proyek Jembatan Yang Tak Tepat Sasaran Mutlak Keteledoran Aspirator

Karawang, Radar Nusantara 

LSM Kompak Reformasi melaporkan Kadis PUPR ke Polda Jabar.Terkait amblasnya proyek jembatan KW 6 dan dipertanggungjawabkannya kepada pihak kontraktor sebagai penyedia jasa dan  tidak dilaporkannya ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Kegagalan Bangunan, 

Ini diduga ada konspirasi. Padahal amblasnya proyek tersebut bukanlah bagian dari pemeliharaan yang nota bene tinggal Lima persen dari termin (progress billings) yang belum dibayar/ditahan. Padahal amblasnya jembatan tersebut bisa memakan biaya lebih besar dari retensi.

Sementara PUPR sebagai  Pengguna Jasa yang jelas-jelas terikat dalam kontrak kerja konstruksi mengawasi dan memastikan pekerjaan tersebut sesuai dengan sarat-sarat kontrak Kedua pihak menurut Pasal 96 UU No.2/2017 dapat dijatuhi sanksi.

Pemda Karawang dalam hal ini PUPR sebagai pengguna jasa sudah terlibat atau berperan sejak menentukan spesifikasi bahan bangunan, kualitas bangunan maupun cara mengerjakan dan menggunakan bangunannya. Sedangkan penyedia jelas merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahterimakan ke pengguna jasa.

Kedua pihak PUPR dan Kontraktor jembatan KW 6 sudah mengikatkan kontrak pekerjaan konstruksi  memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Dalam kontrak itu juga keduanya keduanya mingikatkan dalam kontrak untuk memenuhi standar bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan kerja, prosedur pelaksanaan pekerjaan, standar operasi dan pemeliharaan, pengelolaan lingkungan sosial dan hidup.

Dalam setiap tahapan proses pekerjaan PUPR dan/atau kontraktor memberikan pengesahan atau persetujuan terkait hasil kajian, perencanaan, perancangan, rencana teknis proses, pelaksanaan, penggunaan material dan hasil layanan. Sehingga jelas apabila terjadi peristiwa hukum kegagalan bangunan dapat dipastikan melibatkan kedua pihak. Maka terlalu prematur bila PUPR membebankan ke kontraktor tanpa ada melibatkan penilai ahli dalam hal ini LPJK.

Kadis PUPR  dalam pernyataanya dibeberapa media, bahwa perbaikan jembatan KW 6 butuh waktu 4-6 bulan. Dan menurut kami  ini bukan katagori perawatan tapi melainkan suatu istilah dalam UU No 2 tahun 2017 disebut dengan kegagalan bangunan. Dalam UU tersebut Kegagalan bangunan merupakan suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Dan ketika ada kegagalan bangunan tentu saja bukan kontraktor  saja yang harus bertanggjawab  melainkan PUPR juga sebagi mengguna jasa.

Dalam Peraturan Menteri PUPR  No. 8 Tahun 2021 Tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, Dan  Penilaian Kegagalan Bangunan. Penilai Ahli LPJK mempunyai tugas memeriksa dokumen legalitas dan  perizinan objek bangunan, identifikasi, investigasi, analisis penyebab Kegagalan Bangunan, penilaian besaran ganti kerugian dan penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan.

Yang lebih herannya lagi kontraktor sebagai penyedia  jasa  menerima begitu saja ketika harus bertanggung jawab padahal dalam bekerja melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) .Sementara PPK lenggang kangkung begitu saja.

Inilah yang menjadi kejanggalan-kejanggalan bagi kami.

Ada konspirasi apa antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Terlebih PUPR dalam hal ini tidak melaporkan ke LPJK.

Untuk itu  kami menyurati pihak Kepolisian Daerah Jawa-Barat agar segera mempolice line dan menyelidiki. Ada konspirasi apa antara PUPR dan kontraktor tersebut terlebih 2 tahap  pekerjaan Jembatan KE 6 tersebut dikerjakan oleh orang yang sama.

Melalui surat laporan tertulis dengan nomor 22/LSMKR-LP/I/2022 Tertanggal 20 Januari 2022.

Pada intinya kami meminta Polda Jabar untuk menyelidiki mulai dari proses lelang sampai amblasnya jembatan tersebut serta motif dari PUPR yang tidak melaporkan ke LPJK. meskipun Bupati dalam instagramnya menyebut cacat mutu tapi menurut kami ini bukanlah cacat mutu melainkan kegagalan bangunan sebagai mana yang termaktub dalam UU No 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. ( par )