Bupati Dan Aparat Penegak Hukum Kabupaten Humbahas Perlu Memeriksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Kabupaten Humbahas, RN Tugas dan Fungsi Tim TAPD dalam mengelola keuangan daerah atau APBD Kabupaten Humbang Hasundutan beberapa tahun ini k...

Kabupaten Humbahas, RN

Tugas dan Fungsi Tim TAPD dalam mengelola keuangan daerah atau APBD Kabupaten Humbang Hasundutan beberapa tahun ini kinerjanya menjadi sorotan. Adapun berbagai masalah mulai terbongkar dan mengarah pada dugaan kerugian keuangan daerah miliaran rupiah, hingga mempengaruhi Pendapatan Daerah.

Salah satu kinerja TAPD Kabupaten Humbahas yang mulai sorotan diperbincangkan ditengah masyarakat dan mass media itu terkait total penyertaan modal Pemkab Humbahas tahun 2021 sebesar Rp 21,7 miliar namun hanya mendapatkan hasil pendapatan daerah sebesar Rp 3,8 miliar saja, sementara ditahun 2015 total penyertaan modal Pemkab Humbahas hanya mencapai Rp 10,1 miliar saja sudah menghasilkan pendapatan Rp 4,1miliar pertahunnya.

Menanggapi hal tersebut salah seorang penggiat korupsi berinisial "B.Pasaribu" menilai bahwa kebijakan terkait hasil pendapatan dari penyertaan modal tersebut perlu diusut sebab terindikasi dugaan korupsi mencapai miliaran rupiah.

Untuk itu B.Pasaribu meminta Bupati dan Aparat Penegak Hukum perlu bertindak / memeriksa Tim TAPD terkait pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam mencari jawaban dari Tim TAPD awak media telah mencoba menemui Kepala BPKPD Humbahas tetapi awak media selalu gagal mendapatkan keterangan dan awak media juga sudah mencoba melayangkan surat konfirmasi tertulis tetapi sampai berita ini dimuat pihak BPKPD Humbahas belum memberikan jawaban surat tertulis tersebut.

Begitu juga konfirmasi pada Pihak Inspektorat melalui pesan singkat/WA, oknum Inspektorat tidak membalas pesan singkat/chat tersebut atau memilih bungkam.

Prilaku beberapa oknum SKPD Kabupaten Humbahas seperti ini perlu menjadi perhatian Bapak Bupati "Dosmar Banjarnahor,SE" dimana tugas dan fungsi SKPD sebagai pelayan masyarakat dan mestinya mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik agar publik juga tahu dan tidak selalu salah menilai tentang kinerja/kebijakan Pemkab Humbahas ditiap tahunnya. (S.Tambunan)