Illegal logging Resahkan Masyarakat,Kasat Reskrim Pessel Kangkangi Arahan Kapolri ?

Pesel,RN Keinginan Mabes Polri dalam pembalakan liar(illegal Logging) seakan jadi isapan jempol bagi Polres Pesisir Selatan Polda Sumbar.Hal...

Pesel,RN

Keinginan Mabes Polri dalam pembalakan liar(illegal Logging) seakan jadi isapan jempol bagi Polres Pesisir Selatan Polda Sumbar.Hal ini bisa terlihat masih masifnya aktifitas illegal Logging yang terjadi di Pesisir Selatan terutama dipalangai kaciak dikecamatan Ranah Pesisir.

Permasalahan yang jadi atensi oleh Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowa,hanya dianggap angin lalu oleh Kasat Reskrim Polres Pessel AKP Hendra Yose SH dan  kasat lebih memilih melakukan aksi tutap mata dan telinga akan permasalahan Illegal Logging.

Sayangnya,disaat masyarakat menjerit akan kerusakan lingkungan dikecamatan Ranah Pesisir,diduga kasat Reskrim malah membiarkan kegiatan tersebut semakin merajalela.Tentu sikap Kasat Reskrim ini sangat mencederai hati masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada Polri.Padahal saat ini Kapolri telah menegaskan bahwa setiap personil Polri harus bisa menegakan hukum tegak lurus dan kembalikan kepercayaan masyarakat, 

bukan malah sebaliknya.

Sebenarnya pencegahan pembalakan liar (illegal logging) dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kecamatan Ranah Pesisir. Kegiatan-kegiatan di dalam hutan yang mencurigakan dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum setempat agar dapat segera ditindak.Namun masyarakat seperti enggan untuk melaporkan karena diduga ada oknum yang terlibat serta tidak pernahnya ditindak lanjuti laporan tersebut.

Kegiatan Illegal logging diPalangai kacik bukan permasalahan yang baru namun telah terjadi bertahun tahun.Hal ini sesuai penuturan dari salah seorang warga berinisial Y.Menurutnya pembalakan liar ini sudah sangat meresahkan daerah pelangai Kaciak.Daearah yang biasanya tidak pernah banjir,kin sudah sering karena kawasan resapan dihulu sungai sudah tandus.

"Masyarakat Palangai Kaciak sering melihat aktifitas pembalakan liar olahan dari kayu perhutani daerah Ranah pesisir.Para pelaku tidak pernah malu malu dalam menjalankan aktifitasnya.Mereka seakan akan kebal pada hukum.Mereka terus saja menebangi pohon secara liar.Kini masyarakat yang merasakan dampaknya.Daerah ini tidak pernah banjir,namun sejak illegal loging merajalela daerah Pelangai kaciak jadi langganan banjir.

"Pernah coba dilaporkan masyarakat soal pembalakan liar tersebut.Saat itu memang ada penegak hukum yang turun,namun bukannya melakukan razia,para polisi tersebut seakan akan memberikan info agar tumpukan tersebut dipindahkan lokasinya.

Sehingga bukan berhenti tapi cuma pindah lokasi."

Mendapati informasi tentang ilegal logging serta kurang responnya Polres dalam menindak,membuat awak media tergelitik menanyakan masalah tersebut pada Kasat Reskrim Pessel AKP Hendra Yose.

Konfirmasi tersebut coba disampaikan melalui Whatsapp Kasat Reskrim.Namun dari beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh awak media sikap yang diambil kasat reskrim hanya bungkam dan bukan melakukan klarifikasi.Sebuah sikap yang diduga mengindikasikan AKP Hendra coba tutup mata akan permasalahan tersebut.

Bahkan yang lebih menyedihkan sikap Kasat reskrim yang memblokir nomor HP awak media setelah membaca konfirmasi tersebut.

Sebuah sikap yang telah mengangkangi arahan dari Kapolri.Dimana menurut Kadiv Humas Irjen Dedi Prasteyo setiap  Seluruh kepala satuan kerja (Kasatker) Polri baik itu kapolda,kapolres dan kapolsek harus memiliki saluran siaga atau hot line laporan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp untuk merespon cepat setiap aduan, laporan dan keluhan masyarakat.

"Sesuai arahan Kapolri,Polri adalah institusi yang terbuka dan akan terus membangun komunikasi yang baik.Polri siap menerima masukan,kritikan saran dan mendengarkan apa yang jadi keluahan serta aspirasi dari masyarakat."

Sebuah perbuatan yang tak pantas dilakukan oleh Kasat Reskrim Pessel.Wartawan adalah mitra dari kepolisian,dan tidak pantas seorang perwira memblokir nomor HP media yang mencoba klarifikasi Apalagi sesuai UU Pers no 40 tahun bahwa media wajib memberikan hak jawab pada nara sumber.Kapolri harus bisa menindak anggotanya yang tidak presisi dan responbility.Jika pembiaran terus dilakukan maka dikuatirkan akan makin mencoreng muka institusi Polri.(kumbang)