Lagi lagi di duga dunia pendidikan Kabupaten Kuningan sepertinya akan tercoreng lagi

Kuningan, RN Lagi lagi dunia pendidikan Kabupaten Kuningan sepertinya akan tercoreng pasalnya , terendus kabar ada Kepala sekolah di salah s...

Kuningan, RN

Lagi lagi dunia pendidikan Kabupaten Kuningan sepertinya akan tercoreng pasalnya , terendus kabar ada Kepala sekolah di salah satu Sekolah Dasar negri di Kabupaten Kuningan diduga telah melangsungkan perkawinan sirih dan diduga kuat tidak mengantongi izin dari istri pertama maupun atasannya.

Padahal udah jelas yang namanya Aparatur Sipil negara (ASN) , terlebih-lebih bertugas di ruang lingkup dunia pendidikan, sepatunya jadi Sora tauladan untuk di tiru dan ikuti, apa jadinya kalau yang ia lakukan di duga mengabaikan aturan yang berlaku.

nikah siri tidak diperbolehkan bagi ASN atau lebih dikenal dengan sebutan PNS  Dalam PP nomor 45 tahun 1990, yang selanjutnya disebut PP Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, disebut dengan istilah kumpul kebo. Sebelumnya dalam PP nomor 10 tahun 1983 disebut dengan istilah zina.

nikah siri dapat diproses menjadi pelanggaran disiplin ASN sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang  Disiplin PNS apabila ada aduan atau laporan dari masyarakat

warga negara tunduk terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan turunan UU Perkawinan. Khusus bagi PNS yang ingin nikah siri karena terdapat PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbaharui melalui PP Nomor 45 Tahun 1990 (selanjutnya PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS).

Sebagai seorang PNS, dilarang melakukan nikah siri. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Ketentuan tersebut berbunyi:

"Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan."

Begitu pula halnya bagi PNS yang akan beristri lebih dari seorang dengan menikah siri. Pasal 4 PP No. 45 tahun 1990 jelas menyebutkan bahwa PNS pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib mengantongi ijin dari istri pertama dan atasannya secara tertulis.

(Fulls/tim)